Bapenda Labuhanbatu Kejar Wajib Pajak yang Bandel, Tempel Stiker Tunggakan hingga Ancaman Sanksi

LABUHANBATU–Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Labuhanbatu mulai menertibkan sejumlah wajib pajak daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penertiban yang berlangsung selama tiga hari, 18–20 November 2026, menyasar sejumlah objek pajak, mulai dari reklame atau iklan merek telepon seluler (HP), wisma, pajak air tanah dari penggunaan sumur bor, PBB P2, hingga rumah makan dan restoran.

Dalam kegiatan tersebut, petugas Fiskus Bapenda memasang stiker bertuliskan ‘OBJEK PAJAK BELUM DILUNASI’ pada tempat usaha atau objek pajak yang diketahui belum menyelesaikan kewajiban pembayarannya.

Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Bapenda Labuhanbatu, Boy Rinaldi, mengatakan penertiban tersebut merupakan upaya mendorong kesadaran dan kepatuhan para pengusaha serta wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan daerah.

Hal itu disampaikannya usai petugas memasang stiker pemberitahuan di salah satu restoran siap saji, Kompleks Dept Store Suzuya Rantauprapat, Jalan Ahmad Yani, Kamis (19/11/2026).

Boy mengimbau seluruh pengusaha dan wajib pajak agar kooperatif serta segera melunasi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, kepatuhan membayar pajak merupakan bentuk kontribusi nyata masyarakat dan pelaku usaha dalam mendukung pembangunan Kabupaten Labuhanbatu.

Bahkan, Bapenda membuka kemungkinan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Labuhanbatu untuk menindaklanjuti wajib pajak yang tidak menyelesaikan tunggakannya.

“Kemungkinan kita akan koordinasikan dengan Dinas Perizinan,” tegas Boy.

Melalui penertiban tersebut, Bapenda berharap seluruh potensi pajak daerah dapat terdata dan dikelola secara optimal. Dengan demikian, penerimaan PAD dapat ditingkatkan guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah. (fdh/azw)

LABUHANBATU–Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Labuhanbatu mulai menertibkan sejumlah wajib pajak daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penertiban yang berlangsung selama tiga hari, 18–20 November 2026, menyasar sejumlah objek pajak, mulai dari reklame atau iklan merek telepon seluler (HP), wisma, pajak air tanah dari penggunaan sumur bor, PBB P2, hingga rumah makan dan restoran.

Dalam kegiatan tersebut, petugas Fiskus Bapenda memasang stiker bertuliskan ‘OBJEK PAJAK BELUM DILUNASI’ pada tempat usaha atau objek pajak yang diketahui belum menyelesaikan kewajiban pembayarannya.

Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Bapenda Labuhanbatu, Boy Rinaldi, mengatakan penertiban tersebut merupakan upaya mendorong kesadaran dan kepatuhan para pengusaha serta wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan daerah.

Hal itu disampaikannya usai petugas memasang stiker pemberitahuan di salah satu restoran siap saji, Kompleks Dept Store Suzuya Rantauprapat, Jalan Ahmad Yani, Kamis (19/11/2026).

Boy mengimbau seluruh pengusaha dan wajib pajak agar kooperatif serta segera melunasi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, kepatuhan membayar pajak merupakan bentuk kontribusi nyata masyarakat dan pelaku usaha dalam mendukung pembangunan Kabupaten Labuhanbatu.

Bahkan, Bapenda membuka kemungkinan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Labuhanbatu untuk menindaklanjuti wajib pajak yang tidak menyelesaikan tunggakannya.

“Kemungkinan kita akan koordinasikan dengan Dinas Perizinan,” tegas Boy.

Melalui penertiban tersebut, Bapenda berharap seluruh potensi pajak daerah dapat terdata dan dikelola secara optimal. Dengan demikian, penerimaan PAD dapat ditingkatkan guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah. (fdh/azw)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru