MEDAN, SUMUTPOS.CO -Provinsi Sumatera Utara (Provsu) membutuhkan pemimpin yang berkarakter. Untuk itu, pembangunan karakter di Sumatera Utara (Sumut) harus diprioritaskan. Dan, masyarakat Sumut hendaknya jeli dalam memilih pemimpin Sumut pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan segera datang.
Hal itu dikatakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Effendi MS Simbolon usai menghadiri dialog Interaktif dan Pemuda Sumatera Utara yang bertema Quovadis Pembangunan Sumatera Utara di Kafe Ulos, Sabtu sore (2/9).
“Berdasar hasil diskusi para tokoh anak muda di Sumut tadi bahwa Sumut menginginkan pemimpin yang berkarakter, berwibawa, punya harga diri, punya jati diri dan komitmen,” katanya kepada wartawan.
Anggota DPR RI dari Komisi I itu juga mengatakan, selama tiga jam mengikuti diskusi itu, ia menyimpulkan bahwa karakter pemimpin yang diinginkan bukan hanya itu tapi juga jauh dari korupsi, mampu memberikan pelayanan dan memberikan hak-hak masyarakat yang selama ini terampas.
Selama ini, katanya, dari aspirasi dan tanggapan peserta yang hadir menggambarkan kekecewaan terhadap pemimpin yang belum bisa mengakomodir kepentingan rakyat.”Hasil diskusi ini akan kami serap dan dilaporkan ke pimpinan nantinya,” ucapnya.
Ketua Umum GM FKPPI Hans Silalahi yang menjadi narasumber dalam dialog interaktif itu mengatakan, saat ini Sumut sudah menjadi barometer miniaturnya Indonesia. Ia menilai Sumut memiliki potensi yang cukup besar dengan letaknya yang strategis. Sehingga, katanya, tak heran pusat meletakkan 10 proyek strategis di provinsi yang memiliki 1,1 juta hektare kelapa sawit.
Berdasar undang-undang nomor 23 tahun 2016 tentang 10 proyek strategis, respons pembangunan masyarakat tidak ada. Hal ini karena masyarakat seolah tidak mau tahu.”Sudah beberapa kali kita ganti gubernur. Apa sih yang dibutuhkan Sumut? Kita harus benar-benar membangun, dimulai dari membangun karakter. Orang Sumut itu yang pertama keras, kedua keras-kerasan, dan ketiga kerada,” ucapnya.
Hans pun melanjutkan, pemimpin yang pas untuk Sumut haruslah orang Sumut. Karena, katanya, kalau bukan orang Sumut kurang sense of belongingnya untuk membangun Sumut. “Kalau orang luar Sumut, kurang rasa memilikinya,” sebutnya.
Dialog interaktif saat itu dihadiri beberapa organisasi seperti FKPPI, Cipayung Plus, GMNI, HMI, IMM, dan jurnalis senior.
Menurut salah seorang peserta dari IMM, Aulia, pembangunan di Sumut sebaiknya diawali dari pendidikan. Apalagi pendidikan di daerah tertinggal yang terkesan terabaikan.”Berbicara persoalan pembangunan sama dengan berbicara pendidikan yang sama halnya membangun bangsa,” katanya.
Selain itu Bintor Simanjuntak dari GMNI menambahkan komponen penting selain pendidikan adalah bagaimana menciptakan birokrasi yang bersih.”Birokrasi harus diberersihkan baru bicara membangunan. Mau menbangun apa saja, pendidikan, infrastruktur. Barulah kita bilang mau membangun. Banyak sekali korupsi di Sumut,” pungkasnya.(ila)
