MEDAN,SUMUTPOS.CO – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan melalui kontraktor mulai melakukan perbaikan terhadap infrastruktur di Kota Medan, baik ruas jalan maupun drainse yang telah selesai tahap lelang. Namun begitu, pengerjaan proyek tersebut diharapkan dapat dilakukan secara professional atau jangan asal jadi agar infrastruktur di Kota Medan menjadi lebih baik.
Anggota Komisi D DPRD Medan, Sahat Simbolon mengatakan, memang ada sebagian jalan dan drainase pengerjaannya mulai dilakukan. Untuk itu, kontraktor yang mengerjakan diharapkan dapat bekerja secara profesional.
“Perbaikan infrastruktur jangan asal jadi saja. Artinya, harus dikerjakan benar-benar sehingga hasilnya maksimal dan tidak membuang-buang anggaran,” ungkapnya, kemarin.
Menurut anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra ini, diminta kepada Dinas PU Medan memprioritaskan perbaikan infrastruktur yang memang butuh perbaikan.
Sebab, banyak jalan maupun drainase yang memang layak diperbaiki tetapi belum menjadi prioritas.
“Dinas PU Medan harus punya skala prioritas perbaikan infrastruktur. Jangan infrastruktur yang masih layak malah diperbaiki, itu namanya pemborosan,”kata Sahat.
Diutarakan dia, selain membuat skala prioritas, pengerjaan perbaikan harus mempunyai kajian dan survei lapangan terlebih dahulu. Sebab, ada salah satu pengerjaan drainase yang diduga tidak dapat diselesaikan.
“Seperti di Medan Tembung, ada drainase yang sulit menembus ke parit di Jalan Pancing. Hal itu diketahui dari keterangan subkontraktor yang ada di sana. Tentu akibat pengerjaan drainase itu air menjadi tergenang dan jangan sampai diulang lagi,” bebernya.
Sahat menuturkan, ruas Jalan Amir Hamzah seputaran Denai serta yang lainnya membutuhkan perbaikan. Pasalnya, ruas jalan di kawasan tersebut sudah banyak berlubang dan dikeluhkan warga.
Sementara, Anggota Komisi D DPRD Medan lainnya Paul Mei Simanjuntak mengatakan hal senada. Kata Paul, pengaspalan harus dilakukan terhadap jalan rusak bukan diprioritas yang masih bagus atau layak.
“Perbaikan jalan dan drainase yang dilakukan jangan asal-asalan, sehingga tidak bertahan lama. Paling tidak, ketahanannya lebih dari satu atau dua tahun. Dengan begitu, dapat menghemat anggaran dan bisa dialihkan ke yang lain dalam skala prioritas,” ujarnya. (ris/ila)