26 C
Medan
Wednesday, June 26, 2024

Cegah Konflik antara Nelayan, Poldasu Rakor Bersama Kepala Daerah

IST
RAKOR: Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto SH saat memimpin Rakor bersama sejumlah Kepala Daerah dan Kapolres di Mapolda Sumut, Rabu (3/10).

SERGAI,SUMUTPOS.CO – Kapolda Sumut Irjen Agus Adrianto SH menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama para Bupati dan Wali Kota se Sumut di Aula Rapat Sinabung Mapolda Sumut, dalam upaya mencegah konflik sosial antara nelayan tradisional dan modern saat melaut.

Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto mengatakan, digelarnya Rakor karena dilatar belakangi banyaknya konflik yang muncul di wilayah perairan Sumut, dan ketidakpuasan nelayan tradisional terhadap aksi nelayan yang menggunakan alat tangkap semi modern saat menangkap ikan di laut.

“Kasus yang terbaru adalah penembakan nelayan di Tanjung Balai, sebagai akibat dari konflik alat tangkap tersebut,”ungkap Kapoldasu, Rabu (3/10).

Dalam rakor tersebut, ada empat poin yang disepakati yakni, pertama, menjadwalkan dan menverifikasi para nelayan di daerah yang menggunakan alat tangkap kualifikasi modern dan semua modern. Kedua, pembersihan sendimentasi di muara masing-masing perairan.

Kemudian lanjut Kapoldasu, penghargaan kepada para nelayan melalui bantuan sosial yang diberikan setelah proses verifikasi, serta yang keempat adalah pengadaan dan penyediaan bahan bakar untuk nelayan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang dikelola oleh BUMD.

”Diharapkan setelah dilaksanakannya keempat poin kesepakatan tersebut, maka akan dapat meminimalisir bahkan menghilangkan konflik yang terjadi diantara nelayan,”harap Kapoldasu.

Pada kesempatan itu, Bupati Ir H Soekirman menyampaikan bahwa di Kabupaten Sergai ditemukan terjadinya konflik terkait alat tangkap antara para nelayan. Hanya saja beberapa konflik yang muncul hanya sebatas nelayan luar daerah yang menangkap ikan secara ilegal di wilayah perairan Sergai.

“Kekondusifan wilayah perairan dan nelayan tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah daerah melalui dinas terkait, yang selalu memberikan pembinaan yang baik dan pemberian bantuan alat tangkap kepada para nelayan yang membutuhkan,”terangnya. (sur/han)

IST
RAKOR: Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto SH saat memimpin Rakor bersama sejumlah Kepala Daerah dan Kapolres di Mapolda Sumut, Rabu (3/10).

SERGAI,SUMUTPOS.CO – Kapolda Sumut Irjen Agus Adrianto SH menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama para Bupati dan Wali Kota se Sumut di Aula Rapat Sinabung Mapolda Sumut, dalam upaya mencegah konflik sosial antara nelayan tradisional dan modern saat melaut.

Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto mengatakan, digelarnya Rakor karena dilatar belakangi banyaknya konflik yang muncul di wilayah perairan Sumut, dan ketidakpuasan nelayan tradisional terhadap aksi nelayan yang menggunakan alat tangkap semi modern saat menangkap ikan di laut.

“Kasus yang terbaru adalah penembakan nelayan di Tanjung Balai, sebagai akibat dari konflik alat tangkap tersebut,”ungkap Kapoldasu, Rabu (3/10).

Dalam rakor tersebut, ada empat poin yang disepakati yakni, pertama, menjadwalkan dan menverifikasi para nelayan di daerah yang menggunakan alat tangkap kualifikasi modern dan semua modern. Kedua, pembersihan sendimentasi di muara masing-masing perairan.

Kemudian lanjut Kapoldasu, penghargaan kepada para nelayan melalui bantuan sosial yang diberikan setelah proses verifikasi, serta yang keempat adalah pengadaan dan penyediaan bahan bakar untuk nelayan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang dikelola oleh BUMD.

”Diharapkan setelah dilaksanakannya keempat poin kesepakatan tersebut, maka akan dapat meminimalisir bahkan menghilangkan konflik yang terjadi diantara nelayan,”harap Kapoldasu.

Pada kesempatan itu, Bupati Ir H Soekirman menyampaikan bahwa di Kabupaten Sergai ditemukan terjadinya konflik terkait alat tangkap antara para nelayan. Hanya saja beberapa konflik yang muncul hanya sebatas nelayan luar daerah yang menangkap ikan secara ilegal di wilayah perairan Sergai.

“Kekondusifan wilayah perairan dan nelayan tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah daerah melalui dinas terkait, yang selalu memberikan pembinaan yang baik dan pemberian bantuan alat tangkap kepada para nelayan yang membutuhkan,”terangnya. (sur/han)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/