LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Langkat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) cegah korupsi melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah dan optimilisasi aset di Provinsi Sumatera Utara, serta penandatanganan MoU perjanjian kerja sama dan penyerahan sertifikat tanah Pemda dan PLN, di Pendopo Rumah Dinas Gubsu, Jalan Jenderal Sudirman, Rabu(2/12).
Kehadiran Bupati Langkat, Terbit Rencana PA diwakili Wabup H.Syah Afandin didampingi Sekdakab Langkat, Dr.H.Indra Salahudin dan Inspektur Amril.
Wabup Langkat menegaskan, Pemkab Langkat siap melaksanakan arahan baik dari Pemrovsu dan pemerintah pusat, terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Hingga tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat dan kemajuan pembangunan Lnagkat khususnya, Indonesia umumnya.
Gubsu H.Edy Rahmayadi menjelaskan, 97 pesen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak, maka PAD serta Aset adalah sumber pendapatan yang sangat besar sehingga sangat berpengaruh dalam perekonomian dan pembangunan daerah. “Pajak ini adalah tulang punggung pendapatan kita (kepada daerah),”pungkasnya.
Untuk itu, lanjut Gubsu, kedepan sangat diperlukan penertiban pengamanan aset daerah, agar tercapai dan terverifikasi sekitar 5.800 hektare tanah eks HGU yang ada di Provsu.
Sedangkan, Dirjen Keuda Kemendagri Komedy menerangkan, bahwa realisasi APBD Provsu TA 2020 dari 33 Kabupaten/Kota harus sesuai optimilisasi penerimaan Pajak Daerah dan Optimilisasi Aset di Provsu.
Jadi implementasi ETP harus diperhatikan, karena pelaksanaan inovasi pengelolahan pajak dan retribusi wajib dilandasi dengan regulasi yang baik. Sebab itulah, komitmen bersama diperlukan guna konsistensi semua pihak serta jaringan infrastruktur dan aflikasi yang ada.
Selanjutnya, wakil ketua KPK RI Lily Pintauli Siregar, mengatakan, rakor untuk mengajak semua pihak menyelamatkan penerimaan PAD, agar tindak pidana korupsi dapat dicegah.
Jadi tujuan utamanya, cara mencegah korupsi agar tercapai dan kemudian menghasilkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, sebagaimana di sampaikan dalam UUD 1945 pada alenia ke 4.
“Kami dari KPK RI, di tahun 2020 ini fokus pada pembenahan tata kelola Pemda dengan melihat insipil yang ada. Mewujudkan optimilisasi penerimaan pajak daerah dan optimilisasi penertiban penyelamatan aset. (yas)
“Sejauh ini, optimilisasi capaian rata-rata baru 45 persen, dengan sekor tertinggi di capai oleh Pemerintah Pematang Siantar dengan capaian 82 persen, untuk capaian terendah oleh Kabupaten Nias Barat yaitu 4%,”ungkapnya.
Lalu dijelaskan Korwil l Bid.Pencegahan dan Penindakan KPK RI Brigjen Pol.Yudiawan Wibisono, bahwa prosentase kegiatan pencegahan korupsi terintegrasi di Provsu, memiliki 8 indikator intervensi pencegahan korupsi terintegrasi di Pemda. Yaitu 8 fokus Monitoring Center For Prevention (MCP) dan 38 indikator serta 103 sub indikator.
“Intinya 8 indikator yang kita harus hindari agar tidak terjadi tindak pidanakorupsi yaitu APIP, Perizinan, Pengadaan Barang dan Jasa, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Menejemen ASN, Tata Kelola Dana Desa, Optimilisasi Pendapatan Daerah serta Menejemen Aset Daerah,”paparnya.(yas)
Turut hadir Wagubsu Musa Rajeksah, Irjen Kemen ATR/BPN Sunrizal, Sekda Provsu, Kapoldasu, Pangdam l/BB, 15 Bupati /Walikota serta 18 Bupati/Walikota yang ikut secara Virtual.(yas)
