STABAT- Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah(KPAID) Langkat kecewa terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Pura. Pasalnya, untuk visum seorang anak korban pencabulan harus melalui birokrasi yang berbelit-belit.
Demikian disampaikan Ketua KPAID Langkat, Ernis SA Lubis yang menumpahkan kekesalannya ketika ditemui sepulangnya dari RSU Tanjungpura, Selasa (3/1).
Ernis membeberkan, saat membawa anak di bawah umur korban pencabulan (perkosaan) orangtua kandung, dokter tidak ada di tempat. Selain itu, petugas tidak memberikan pelayanan baik, malah memerintahkan dari satu bagian ke bagian lain. Padahal, bukan berobat gratis.
Dia menuturkan, kehadirannya membawa seorang korban pencabulan Ram (8) warga Dusun Palu Gusta Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura sebagai korban pencabulan Suparto (47), yang juga bapak kandung korban. Begitu tiba di RSUD Tanjung Pura, Selasa (3/1) pagi, selain tidak ada dokter di tempat juga menerima birokrasi panjang.
“Anehnya, setelah dilaporkan ke sejumlah pejabat di Pemkab Langkat. Sejumlah petugas medis terlihat serius memberikan pelayanannya,” ujarnya.
Kepala RSUD Tj Pura, Sadikun menegaskan, saat KPAID Langkat membawa korban pencabulan bukan tidak ada dokter jaga, tapi saat itu sedang ada rapat. Kemudian, korban pencabulan saat dibawa KPAID ke RSUD Tanjung Pura merupakan pasien yang tidak mau di rawat inap. (mag-4)
