MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat se-Sumatera Utara menolak penyelenggaraan KLB ilegal di Deliserdang.
SALAM: Heri Zulkarnain saat salam komando bersama Ketum DPP Partai Demokrat, AHY.
“Saya tidak terima Sumatera Utara dijadikan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan ilegal yang melanggar kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat,” tegas Heri Zulkarnain, Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, membawahi 33 DPC se-Sumut.
Heri sendiri yang menemukan daftar nama tamu di sebuah hotel di Deliserdang, yang memuat nama-nama mantan kader serta Kepala KSP Moeldoko. Pihak hotel menyatakan, semua kamar hotel sudah dipesan atas nama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Tapi Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik sudah menegaskan, nama organisasinya dicatut dan GAMKI sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan KLB ilegal ini.
Penegasan Heri diamini ketua-ketua DPC Partai Demokrat di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Ketua DPC Gunung Sitoli, Herman Jaya Harefa misalnya, menolak tegas pelaksanaan KLB ilegal, apalagi dilaksanakan di provinsi Sumut. “Kami loyal dan setia pada kepemimpinan Ketum AHY dan kepengurusan hasil Kongres V Partai Demokrat, 15 Maret 2020,” kata Herman.
“Saya sendiri ikut aklamasi memilih Mas AHY sebagai Ketum karena saya melihat masa depan Partai Demokrat memang cerah ditangan beliau,” tegasnya.
Ketua DPC Kota Sibolga Efendi Marpaung juga berpendirian sama. “Tidak ada itu KLB. Itu sudah pasti ilegal. Mana ada KLB diselenggarakan para mantan kader,” tegas Efendi.
Penolakan keras juga muncul dari Sergai. “Tolak KLB ilegal. Sebagai pengurus partai dan pemilik suara, saya tidak rela hak saya dicuri oknum penyelenggara KLB ilegal. Apapun hasilnya, tidak sah, tidak akan kami akui,” tandas Labuhan Hasibuan, Ketua DPC Partai Demokrat Sergai. DPD Partai Demokrat Sumut kini sedang mengupayakan agar kegiatan-kegiatan ilegal atau terselubung yang mengatasnamakan Partai Demokrat dibatalkan atas nama hukum. (adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jajaran pengurus dan kader Partai Demokrat se-Sumatera Utara menolak penyelenggaraan KLB ilegal di Deliserdang.
SALAM: Heri Zulkarnain saat salam komando bersama Ketum DPP Partai Demokrat, AHY.
“Saya tidak terima Sumatera Utara dijadikan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan ilegal yang melanggar kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat,” tegas Heri Zulkarnain, Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, membawahi 33 DPC se-Sumut.
Heri sendiri yang menemukan daftar nama tamu di sebuah hotel di Deliserdang, yang memuat nama-nama mantan kader serta Kepala KSP Moeldoko. Pihak hotel menyatakan, semua kamar hotel sudah dipesan atas nama Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Tapi Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik sudah menegaskan, nama organisasinya dicatut dan GAMKI sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan KLB ilegal ini.
Penegasan Heri diamini ketua-ketua DPC Partai Demokrat di berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Ketua DPC Gunung Sitoli, Herman Jaya Harefa misalnya, menolak tegas pelaksanaan KLB ilegal, apalagi dilaksanakan di provinsi Sumut. “Kami loyal dan setia pada kepemimpinan Ketum AHY dan kepengurusan hasil Kongres V Partai Demokrat, 15 Maret 2020,” kata Herman.
“Saya sendiri ikut aklamasi memilih Mas AHY sebagai Ketum karena saya melihat masa depan Partai Demokrat memang cerah ditangan beliau,” tegasnya.
Ketua DPC Kota Sibolga Efendi Marpaung juga berpendirian sama. “Tidak ada itu KLB. Itu sudah pasti ilegal. Mana ada KLB diselenggarakan para mantan kader,” tegas Efendi.
Penolakan keras juga muncul dari Sergai. “Tolak KLB ilegal. Sebagai pengurus partai dan pemilik suara, saya tidak rela hak saya dicuri oknum penyelenggara KLB ilegal. Apapun hasilnya, tidak sah, tidak akan kami akui,” tandas Labuhan Hasibuan, Ketua DPC Partai Demokrat Sergai. DPD Partai Demokrat Sumut kini sedang mengupayakan agar kegiatan-kegiatan ilegal atau terselubung yang mengatasnamakan Partai Demokrat dibatalkan atas nama hukum. (adz)
