HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Sejumlah warga Desa Sihombu yang tinggal di jalan menuju SMA Negeri 1 Tarabintang, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, mengaku kecewa karena batalnya program pengaspalan jalan oleh Dinas Perumahaan dan Kawasan Permukiman (Perkim) yang rencananya dikerjakan akhir tahun 2021.
Pemerintah Kabupaten Humbang melalui Dinas Perumahaan dan Kawasan Permukiman, telah memprogramkan pengaslapan jalan jurusan SMA Tarabintang itu sebagai peningkatan infrastruktur kawasan permukiman.
Namun dikarenakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD-Perubahaan tahun 2021 gagal mendapat persetujuan oleh DPRD Humbang Hasundutan, pengaspalan tersebut batal untuk direalisasikan.
Salah seorang warga, Saut Tumanggor yang dijumpai di lokasi rencana pengaspalan jalan menuju SMA Negeri 1 Tarabintang, mengatakan sempat merasa sangat senang jalan menuju sekolah SMA Tarabintang akan diaspal.
Sebab, ruas jalan itu sudah sepuluh tahun lebih rusak dan berdebu. Hingga cukup mengganggu warga sekitar dan menganggu kelancaran dan kenyamanan dalam berlalulintas.
“Pasti kita kecewa, karena sepuluh tahun kita menunggu. Karena sudah banyak yang jatuh di jalan tersebut. Motor pun mudah rusak karena bebatuan di jalan itu. Tapi, mau bagaimana lagi, kalau pun tidak jadi program ini terlaksana,” tutur Saut, Minggu (3/10).
Pengaspalan jalan menuju SMA Tarabintang Desa Sihombu ini, rencananya akan menghabiskan dana sebesar Rp 200 juta. Hal itu dilihat dari rencana APBD-Perubahaan Dinas Perumahaan dan Kawasan Permukiman tahun anggaran 2021.
Jalan yang ada di Desa Sihombu ini sendiri sudah sejak lama diidam-idamkan masyarakat sekitar untuk diaspal sebab disaat musim hujan kondisinya seperti kubangan Kerbau.
Tak hanya orangtua, hal ini membuat pengguna jalan khususnya anak anak sekolah yang ingin bersekolah di SMA Negeri 1 Tarabintang, dan SD Negeri Sihombu menjadi mengeluh.
Itu diungkapkan oleh Penjabat Sementara Kepala Desa Sihombu Baktiar Pane. “ Tidak hanya orangtua-orangtua disini mengeluhkan jalan ini. Anak-anak sekolah juga, mengeluh karena jalan menuju ke sekolahnya rusak parah,” kata Pane.
Baktiar mengatakan, terkait kerusakan jalan ini, pemerintah desanya sudah sering mengajukan ke Pemerintah Kabupaten agar memperbaiki dan masuk dalam anggaran APBD.
Untuk itu, dia berharap kiranya Pemkab Humbang Hasundutan terus dapat menampung keluhan warganya. “ Kita harapkan pemerintah kembali memasukkan program ini di APBD 2022,” harapnya. (des/han)
