UNJUKRASA: Sejumlah aliansi kontraktor di Stabat, berunjukrasa di depan Dinas PUPR dan DPRD Langkat karena tak mendapat proyek.
SUMUTPOS.CO – Aliansi Kontraktor dari wilayah Langkat Hilir berunjukrasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR), Jalan T. Amir Hamzah Stabat. Dalam orasinya, mereka menuntut pembagian proyek di Pemkab Langkat tidak transfaran dan bernuansa Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).
“Harus transparanlah, selama tidak, dan terkesan ada tindak pidana Korupsi dan KKN, serta diduga ada kepentingan pihak dalam hal ini PU itu sendiri,”teriak massa, Senin (5/11).
Unjukrasa yang dikomandoi Ketua Kadin Kabupaten Langkat Yusuf Kaban, dan Koordinator Lapangan aksi Anto Singarimbun, saat berorasi bahwa aliansi Kontraktor dan Kadin Langkat tidak mendapat proyek. Malah justru pihak-pihak lain dari luar Kabupaten Langkat mendapat jatah proyek di P-APBD dan R-APBD.
“Kalau seperti ini, mau makan apa anak dan istri kami,” sebut mereka.
Untuk itu, mereka berharap agar pembagian proyek P-APBD dibagikan kepada anak Stabat.
“Proyek PAPBD PU Langkat sengaja dijadikan ajang kepentingan oknum pejabat tertentu, seperti Polres, Kejati dan DPRD, sehingga para pemilik PT dan CV yang ada di Kabupaten Langkat sudah habis dibagi-bagi dengan alasan tertentu,” jelas mereka.
Kedatangan sekitar 300 kontraktor inipun diterima Edianto Kasubag Umum Dinas PUPR. Edianto menjelaskan, bahwa tender dan penyaluran proyek sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan.
“Semua sudah sesuai prosedur, jika ada keluhan nanti saya sampaikan kepada pimpinan, kebetulan saat ini mereka (pimpinan) tidak berada ditempat,”kata Edianto.
Merasa tidak ada tanggapan, para kontraktor Stabat itupun menuju Gedung DPRD Langkat yang berjarak hanya beberapa meter dari Dinas PUPR.
Di rumah wakil rakyat tersebut. Mereka pun menyampaikan keluhan serupa yang sudah disampaikan di Dinas PUPR.
Sekira pukul 12.10 BIB, perwakilan kontraktor sebanyak 10 orang yang dipimpin Yusuf Kaban (Gapeknas) diterima oleh Komisi D di ruang Rapat Komisi D Gedung DPRD Kabupaten Langkat.
Syamsul Bahri dan H Agus Salim anggota DPRD Komisi D bidang pembangunan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.
Merekapun melakukan dialog dan hasilnya DPRD meminta Dinas PU lebih Profesional. “Kita harapkan Dinas PU lebih profesional lagi dan mengutamakan kontraktor lokal,” pinta anggota DPRD.
Mereka juga memohon, agar masalah pembagian proyek kepada kontraktor lokal direalisasikan Paket PL untuk rekanan lokal, dan menuntut komitmen pihak PU.
“Ironis, rekanan dari Stabat yang sudah dijanjikan oleh pihak PU di proyek PL dan Perkim serta Kejaksaan komit, namun sampai saat ini belum ada realisasi,” jelas anggota DPRD ini berharap permasalahan terselesaikan.
Selama berunjukrasa, ratusan massa mendapat pengawalan petugas Polres Langkat melakukan pengawalan selama aksi. Sekitar pukul 12.58 WIB, aksi unjukrasa berhenti dengan tertib dan aman. (bam/han)
