KARO, SUMUTPOS.CO – Tuntut kejelasan nasib, ratusan guru honorer se-Tanah Karo yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Pendidikan Kabupaten Karo, berorasi di depan gedung DPRD Karo, Senin (5/11) siang.
Dalam aksinya, para pahlawan tanpa tanda jasa itu menyampaikan lima poin tuntutan pada pemerintah melalui wakil rakyat.
Kelima tuntutan tersebut meliputi, pemerintah diminta merevisi UU No 5 tahun 2015, semua guru honorer didaftarkan ke dalam database Badan Kepegawaian Daerah (BKD), para guru honorer diangkat secara bertahap menjadi CPNS, gaji para guru honorer disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan terakhir, Kepala Dinas Pendidikan maupun Kepala Sekolah tidak sewenang-wenang memecat mereka.
Apalagi tahun ini Pemkab Karo menerima ASN formasi guru berjumlah 232 orang. Seperti diketahui, tahun ini Pemkab Karo menerima guru sebanyak 232 orang, otomatis ada 232 orang guru honorer yang dipecat secara sepihak.
Selain menyampaikan tuntutan, mereka juga mengeluhkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap mereka, khususnya guru honorer yang rata-rata sudah puluhan tahun mengabdi. Meski bertugas mencerdaskan kehidupan anak bangsa, namun sampai hari ini gaji yang mereka terima sangat tidak layak dan manusiawi.
Bayangkan saja, dalam sebulan para honorer baik guru maupun operator hanya menerima upah Rp 150-500 ribu/bulan. Gaji tersebut juga baru mereka terima tiga bulan sekali, tergantung pencairan dana BOS. “Kami bertugas mencerdaskan generasi bangsa, tapi gaji kami hanya Rp150 ribu sebulan,” lirih Korlap Forum Komunikasi Honorer Karo,Lukman Sembiring.
Kalau memang tak dibutuhkan, mereka mengaku siap mensweeping semua guru honorer yang mengajar di sekolah yang tersebar di Tanah Karo. Saat ini saja guru honorer dan operator di Tanah Karo berjumlah lebih 1.000 orang.
Perwakilan guru diterima beberapa anggota DPRD Karo. Untuk memperjelas masalah ini, pihak DPRD Karo memanggil Kepala Dinas Pendidikan Karo, Eddi Surianta Surbakti. Dalam pertemuan tersebut, Eddi mengaku beberapa waktu lalu pihaknya dan perwakilan guru honorer sudah menggelar pertemuan.
Dari lima tuntutan tersebut, hanya dua poin yang dianggap untuk dipenuhi dan diperjuangkan. Kedua poin itu, masing-masing peningkatan kesejahteraan dan pemberhentian para guru honorer secara sepihak. “Guru honor adalah mitra Dinas Pendidikan yang sangat dibutuhkan. Apalagi saat ini Dinas Pendidikan Karo juga kekurangan guru. Kami berada di pihak guru honorer, jadi mari kita sama-sama berjuang. Meski begitu, tuntutannya harus relevan,” tegas Eddi.
Dipaparkan Eddi, penetapan gaji sesuai dengan UMK dinilai sulit terwujud karena berkaitan dengan pekerja/karyawan industri. “Guru honorer tidak bisa disamakan dengan pekerja industri. Termasuk jam kerjanya berbeda. Jadi mari kita kaji lagi bersama-sama, soal upah ini juga harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia ,” katanya.
Seperti diketahui lanjut Eddi, honorer baik guru dan operator di Karo berjumlah 1.101 orang , terdiri dari 844 guru dan 257 operator. Jika gaji dinaikkan Rp 1 juta saja, maka anggaran yang dibutuhkan hampir Rp 13 miliar setahun. “Ini harus kita kaji dan bahas lagi bersama DPRD Karo, mengenai ketersedian anggaran dan dari mana sumbernya. Ini yang belum dapat keputusan karena kita ketahui, anggaran kita saat ini sangat terbatas. Meski begitu, masalah ini akan kami bahas kembali,” ungkapnya.
Sementara mengenai poin kedua, Eddi mengupayakan pihaknya tidak akan melakukan pemecatan terhadap honorer. Itu pun dengan catatan melakukan pemetaan dan pendataan guru-guru yang kosong di tiap sekolah. “Kita akan melakukan pendataan dan ketersediaan guru di tiap sekolah.
Kemungkinan tak ada pemecatan karena jumlah guru yang pensiun lebih banyak dari guru baru, jadi Dinas Pendidikan Karo sangat membutuhkan guru honorer,” tandasnya. Untuk mencari solusi terbaik, dalam waktu dekat ini pihak pemerintah dan DPRD Karo akan kembali menggelar pertemuan. (deo/han)
