LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan pemberitaan di media massa (medsos) soal warga Kampung Seiminyak, Desa Harapanmaju, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, rumahnya tak tersentuh dengan aliran listrik selama 264 bulan atau 22 tahun. Bahkan, bukan publik semata saja yang heboh. Hal itu juga membuat Camat Sei Lepan, Muhammad Iqbal Ramadhan buka suara. “Sebenarnya dari awal mereka tidak mempunyai KTP, dan mereka berada di kawasan Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL). Dan sebenarnya mereka lebih dekat dengan Kecamatan Besitang,” ujar Iqbal kepada awak media, Kamis (5/1).
Camat Sei Lepan kembali menjelaskan, karena ada kepentingan oknum pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) kemarin, sehingga data warga tersebut dibuatkanlah KTP dan KK-nya.
“Jadi karena ada kebutuhan Pemilihan Kepala Desa ada yang mainkan. Sehingga warga-warga tersebut masuk ke Desa Harapan Maju (sesuai wilayah peta desa),” katanya. “Warga yang tak dialiri listrik ini, tidak masuk ke dalam peta desa. Karena mereka bermukim di wilayah TNGL,” sambungnya menjelaskan.
Maka dari itu, dirinya pun bingung terhadap persoalan ini. “kemarin sudah dimasukkan hampir seribu lebih listrik di sekitaran Desa Harapanmaju ini,” ujarnya. Kendati demkian, Camat Sei Lepan itu pun ingin mencari jalan keluarnya. Meskipun warga yang tak pernah merasakan aliran listrik selama 22 tahun itu bermukim di wilayah TNGL. “Cuma kita tidak bisa sembarangan, itukan juga manusia, saya cari tau jalannya dulu. Dan nanti apakah PLN mau daerah TNGL,” katanya.
Selain itu, Camat Sei Lepan ini juga sampakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat juga sudah memberikan uang kepada warga untuk pindah dari lokasi tersebut. Namun setelah uang dikasih, ternyata warga tak pindah-pindah hingga sampai sekarang ini.
Sebelumnya diberitakan, seorang warga setempat bernama Heri (40) saat diwawancarai awak media, Selasa (3/1) menceritakan, sudah 264 bulan atau selama 22 tahun tempat mereka tinggal tak tersentuh oleh aliran listrik. “Kalau kami di sini sejak tahun 2000 hingga tahun 2022, ya sekitar 22 tahun sudah tanpa listrik dari negara,” kata Heri saat ditemui awak media di kediamannya, Kampung Sei Minyak, Desa Harapanmaju, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Selasa (3/1).
Tak hanya itu saja, Heri juga katakan, warga di desanya jika ingin mendapatkan listrik sekaligus penerangan harus menggunakan genset (Generator Set). Di mana genset itu milik perorangan yang disewakan kepada warga. Mirisnya lagi, genset tersebut hidupnya dari pukul 18.00 WIB sampai pukul 23.30 WIB. Kemudian, ia beberkan, pada siang hari warga di Desa Harapan Maju, tanpa listrik. “Jadi kalau kami gunakan genset, kami itu bayar, karena genset itu punya milik perorangan. Per titiknya kami bayar Rp 300 ribu per bulan. Nah, kami di sini dikenakan pembayarannya setengah setiap sebulan sekali,” kata Heri. “Kalau per titik itu ada tiga rumah, jadi Rp100 ribu per bulan satu rumah,” sambungnya menjelaskan.
Selain itu, ia juga ungkapkan bahwa warga yang memakai genset tersebut juga sering mengeluh. Hal ini lantaran, genset tersebut sering rusak dan genset tersebut pun kemampuannya untuk menerangi rumah warga tak terlalu kuat. “Genset yang kami sewa itu kemampuannya nggak terlalu begitu kuat, jadi sering terjadi kerusakan dan sebagainya,” beber Heri.
Sementara, warga di Desa Harapanmaju yang memakai genset itu berjumlah kurang lebih 150 Kepala Keluarga (KK) dan sangat bergantungan dengan genset itu. “Harapannya, karena kami bagian dari bangsa Indonesia, karena selama ini kami belum merasakan kemerdekaan yang sebenarnya, jadi kami mohon kepada bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tolong kami,” ujarnya. “Sudah cukup lama kami menderita seperti ini. Karena selama 22 tahun kami kurang penerangan dan masalah penerangan ini juga mencangkup pendidikan bagi anak-anak kami juga,” sambungnya menjelaskan harapannya. Kemudian, dia juga jelaskan, bahwa dirinya yang mewakili warga lainnya juga sudah memohon ke sana – ke mari. Namun, ia katakan, masih saja terkendala, karena banyaknya oknum yang tidak suka dengan mereka tinggal di tanah tersebut. “Karena kami kan berawal dari pengungsian. Tapi bagaimanapun kami juga adalah rakyat Indonesia yang punya hak sama dengan orang-orang di luar sana,” kata Heri. (jpc/tv1/azw)
