MEDAN, SUMUTPOS.CO- Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) Agung Laksono dikabarkan akan turun ke Sumatera Utara (Sumut) untuk konsolidasi persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dan kabar beredar, Anggota DPRD Sumut Fraksi Golkar Yasyir Ridho Loebis, menjadi ketua panitia konsolidasi tersebut.
Ketika dikonfirmasi, Ridho langsung membantah. Sabtu mendatang, Ridho membantah hal tersebut. Dia memang mengakui jika dirinya telah bertemu langsung dengan Agung Laksono di Jakarta, pekan lalu. Dalam pertemuan itu dirinya menyampaikan bahwa sampai saat ini, Ketua DPD Golkar Sumut masih dijabat H Ajib Shah. Sebab belum ada putusan baru pengganti SK terdahulu 24 September 2013.
“Sampai saat ini saya belum pernah melihat secara resmi SK kepemimpinan Golkar Sumut yang menggantikan SK terdahulu 24 September 2013,” kata Ridho.
Soal dirinya sebagai ketua panitia konsolidasi Sabtu mendatang, Ridho membantah. Ia hanya mengaku mendengar adanya rencana tersebut akan digelar di Sumut, tepatnya di Kota Medan.
Pun begitu, Ridho berharap, persoalan ini tidak digeneralisir. Sebab para pengurus dan kader di daerah juga telah berjuang memenangkan partai khususnya di Sumut. Sehingga prestasi, dedikasi dan tidak tercela sebagaimana tertera pada surat Menkumham beberapa waktu lalu, hendaknya dijadikan pertimbangan. Apalagi jika sampai berdampak pada persiapan DPD Golkar di 23 kabupaten/kota se-Sumut yang akan melaksanakan Pilkada.
“Saya berharap apapun yang terjadi tidak membawa dampak besar di kabupaten/kota. Apalagi menjelang Pilkada serentak di Sumut,” tegasnya.
Sebelumnya, Koordinator Wilayah (Korwil) Sumut DPP Partai Golkar Leo Nababan, mengatakan konsolidasi akan digelar Sabtu (11/4) mendatang. Agung Laksono dan jajarannya akan hadir secara langsung untuk mengumpulkan anggota DPRD dari fraksi Golkar baik ditingat provinsi maupun kabupaten/kota serta kader se-Sumut.
Adapun yang akan dibahas dalam konsolidasi tersebut yakni pembentukan kepengurusan DPD tingkat II kabupaten/kota yang saat ini sedang dipersiapkan. Selain itu juga akan dibentuk tim penjaringan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah untuk 23 kabupaten/kota.
Selain itu, ia juga mengatakan soal pergantian kepemimpinan di daerah menurutnya merupakan bagian dari amanah Mahkamah Partai Golkar. Sebab masa periodesasi kepengurusan pada umumnya sudah selesai pada 2014 lalu. Sehingga hanya pengurus yang berdasarkan surat keputusan (SK) yang ditandatangani Agung Laksono, yang kemudian dianggap sah sekaligus untuk bisa mengusung bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah di Pilkada. Oleh karenanya, Leo membantah jika ada yang menyebut periodesasi di Sumut selesai 2015.
“Itu salah, ini (pergantian) mengadopsi keputusan Mahkamah Partai Golkar untuk melakukan konsolidasi jelang Munas,” ujar Leo. (bal/sam/rbb)
