Unjuk rasa pengungsi Sinabung nyaris ricuh di Kantor Bupati Karo, Kamis (6/4/2017).
KARO, SUMUTPOS.CO – “Jangan kalian seperti itu! Jaga sikit marwah bupati!” teriak seorang tak dikenal sambil merekam aksi pengungsi korban erupsi Sinabung di Kantor Bupati Karo, Kamis (6/4).
Teriakan penyusup yang seolah membela Bupati Karo Terkelin Brahmana itu langsung memicu emosi warga pengungsi. Dengan amarah yang dalam, warga menariknya. Tak pelak, kericuhan mengemuka. Beruntung pengamanan sangat ketat oleh TNI/Polri dan Satpol PP. Oknum tersebut ditarik dan diamankan dalam kantor Bupati.
Setelah oknum itu diamankan, warga masih saja meneriaki agar oknum tersebut dikeluarkan dari gedung kantor. “Keluarkan dia, ngapain bicara seperti itu. Memangnya dia siapa? Kita sudah menderita, lahan dan rumah sudah hancur. Jadi jangan pancing emosi kami!”teriak warga.
Saat itu posisi Bupati Terkelin berada di halaman untuk kordinasi dengan para warga pengungsi. Takut terjadi hal-hal yang tak diinginkan, akhirnya Terkelin didampingi Kalak BPBD Ir Martin Sitepu yang diapit TNI/Polri mempersilakan perwakilan warga untuk membicarakannya di salah satu ruang rapat.
Suasana kemarin memang memanas. Padahal sebelumnya, di Aula Bupati Karo sedang diadakan runggu (musyawarah) Kabupaten Karo soal percepatan penanganan dan penanggulangan dampak bencana erupsi gunung Sinabung. Pasalnya, hingga April 2017, Pemkab Karo masih menghadapi banyak permasalahan.
Mulai dari relokasi pengungsi tahap pertama untuk tiga desa di Siosar (Sukameriah, Simacem dan Bekerah), relokasi pengungsi tahap II (Mandiri) bagi empat desa, rencana relokasi tahap III bagi tiga desa dan satu dusun, penanganan pengungsi dari delapan desa yang masih tinggal di 8 titik posko pengungsian, dan penanganan desa terdampak yang tersebar di empat kecamatan.
Selain itu, Pemkab Karo juga meminta agar pemerintah pusat (BNPB) dan Menteri terkait memperpanjang waktu deadline hingga Agustus 2017 yang seharusnya berakhir bulan Desember 2016.
Runggu ini dihadiri Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB Tetty Saragih Ak, Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK Masmun Yan Mangesa,Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Abednego Tarigan, Kantor Staf Presiden (KSP) Abimanyu, Bupati Karo dan SKPD-nya, Forkopimda, lembaga kemasyarakatan, dan perwakilan warga desa terdampak, serta pejabat terkait lainnya.
Terkelin Brahmana dalam sambutannya menyampaikan runggu (musyawarah) ini merupakan runggu lanjutan yang dilaksanakan pada 8 Desember 2016 lalu. Bupati Karo mengharapkan runggu ini mendapatkan satu formula penanganan atas permasalahan yang ada.
