KARO, SUMUTPOS.CO – Kegiatan Bimtek para Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Karo ke Kabupaten Badung, Bali, dinilai hanya buang-buang anggaran dan ajang cari untung. Apalagi kegiatan ini menghabiskan dana sekitar Rp7 miliar.
Mirisnya, kegiatan tersebut juga dilakukan di tengah kondisi sulitnya perekonomian warga Bumi Turang yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Warga kian apatis karena kegiatan serupa yang digelar dua tahun sebelumnya, juga tidak ada menghasilkan terobosan apapun bagi kemajuan desa mereka.
Alhasil, Bimtek yang tengah berlangsung ini ditengarai modus untuk pelesiran. Tahun 2017 dan 2018 lalu, para kepala desa di Karo ini juga menggelar kunjungan ke luar kota baik ke Jogjakarta dan Jakarta. Alasan mereka sama, study banding, Bimtek dan lain sebagainya. “Tapi hasilnya apa? Pengelolaan dana desa tetap monoton,” kritik Rianto Ginting, salah seorang warga Kabanjahe, Selasa (5/11).
Kunjungan ke Bali yang dilakukan secara bertahap ini diyakini juga, tidak akan memberi manfaat apapun bagi kemajuan desa di Kabupaten Karo.
Sementara dana yang digunakan tidak sedikit mencapai puluhan juta/kades. Selain buang-buang anggaran, kegiatan ini juga dinilai tak nyambung. Karena jika ditilik dari sisi manapun, antara Bali dan Karo jauh berbeda bak langit dan bumi. Bali dikenal sebagai daerah wisata maju berkelas internasional. Sedang Kabupaten Karo merupakan dataran tinggi yang hampir 80 persen warganya bekerja sebagai petani.
“Jadi pengetahuan apa yang mau diserap dari Bali sana dan diimplementasikan para kades ini ke Tanah Karo. Jangan-jangan alasan saja Bimtek, nyatanya paket tour wisata,” curiga warga. Tudingan warga bukan tanpa alasan. Pantauan di sosial media, para kepala desa yang berangkat bersama istri ini lebih banyak terlihat jalan-jalan dan memfosting foto-foto mereka di beberapa daerah wisata di Bali.
“Sebagai masyarakat, kami bukannya iri. Tapi apa manfaatnya kegiatan para kades ini bagi desa-desa di Karo. Apalagi sepulang dari Bali tak ada seorang pun dari kades ini yang memaparkan ilmu yang mereka peroleh dalam Bimtek tersebut. Semenetara mereka berangkat menggunakan dana desa,” lirih warga lagi.
Warga berharap, kegiatan Bimtek ini disetop karena diyakini tak akan berdampak apa pun pada kemajuan desa. Ada banyak cara efektif dan murah yang bisa dilakukan kepala desa atau pejabat publik untuk menimba informasi dari luar kota hingga luar negeri menggunakan informasi elektronik dan media sosial.
“Kalau hanya cakap-cakap ngapain jauh-jauh ke Bali sana. Di sini saja buat Bimtek, undang narasumbernya ke Tanah Karo, kan lebih hemat. Harusnya dana desa ini digunakan untuk kepentingan warga desa. Karena uang tersebut milik warga desa bukan milik kepala desa,” tegas warga.
Karena dinilai hanya membuang-buang anggaran dan ajang cari duit saja. Warga meminta aparat penegak hukum mengusut kegiatan Bimtek ini. Sementara itu, data yang dihimpun, Kabupaten Karo terdiri dari 17 kecamatan meliputi 259 desa (kepala desa).
Mereka diberangkatkan ke Bali secara bertahap/kecamatan. Saat ini para kepala desa dan istrinya se-Kecamatan Simpang Empat yang tengah berada di Bali. Para kepala desa ini difasilitasi oleh Lembaga Pelatihan Manajemen Atministrasi Pemerintahan (LPMAP).
Lembaga yang berkedudukan di Medan ini mengirim surat langsung ke 17 kecamatan dan meneruskannya ke kepala desa masing-masing. Hal ini diakui Kalsium Sitepu, Camat Barusjahe, Kabupaten Karo yang para kepala desanya berangkat di gelombang pertama.
“Para kepala desa ini hanya permisi saat berangkat pelatihan saja. Lembaga Bimtek (LPMAP-red) yang langsung mengajukan surat permohonan ke kepala desa masing-masing. Dana kegiatan sudah ditampung di APBDesa dalam poin peningkatan kapasitas kepala desa,” katanya.
Hal senada dikatakan Kepala Dinas PMD Karo, Abel Tarawai Tarigan yang dihubungi secara terpisah. Abel mengakui pihak balai pelatihan memang sudah berkordinasi dengan pihaknya. Dalam kegiatan itu, pihak PMD juga mengikutsertakan seorang pegawainya untuk melakukan pemantauan.
“Secara pribadi saya mendukung kegiatan ini untuk membuka cakrawala para kepala desa. Kan hanya sekali setahun,” katanya. Kenapa harus ke Bali, dan apa kaitannya dengan Karo? Ditanya demikian, Abel mengaku Kabupaten Badung Bali merupakan daerah yang tingkat wisatanya paling pesat di Indonesia.
“Harapan kita cakrawala kepala desa ini akan terbuka. Mereka kita harap bukan hanya belajar cara mengelola dana saja, tapi juga pembangunan manusia dan wisata desa,” dalihnya.
Sementara pihak LPMAP diwakili Azis mengakui pihaknya sebagai penyelenggara kegiatan Bimtek ini. “Iya, kita yang laksanakan. Kita ada kegiatan bimbingan tekhnis selama satu hari. Satu hari lagi kita melakukan study lapangan ke Desa Kutuh,” katanya.
Seperti diketahui, anggaran seorang kepala desa dan istri berangkat ke Bali mencapai Rp26 juta lebih. Dana tersebut meliputi ongkos untuk 2 orang Rp16 juta, biaya nginap di hotel selama 4 hari 3 malam Rp10 juta. Jika dikalkulasikan, kegiatan Bimtek untuk 259 kepala desa dan istri se-Karo menghabiskan dana hampir Rp7 miliar. (deo/han)
