MEDAN-Anggota DPRD Dairi dengan mendatangi KPU Sumatera Utara di Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan.Mereka meminta agar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Dairi diambil alih oleh KPU Sumatra.
para anggota dewan ini juga menyebutkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KPU Dairi sebagai alasan mereka menuntut hal tersebut.
“Kami khawatir ketidakpercayaan masyarakat ini akan membuat pelaksanaan Pilkada disana menjadi ricuh,” kata Ketua Komisi A DPRD Dairi, Pinto Padang, Selasa (8/10).
Pinto menambahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja KPU ini dipicu sikap dari KPU Dairi sendiri. Dimana, dalam beberapa pertemuan dengan DPRD Dairi untuk mengklarifikasi dugaan banyaknya dugaan pemilih siluman, KPU selalu muncul tanpa disertai data yang jelas. Bahkan dari tuntutan masyarakat agar KPU Dairi membersihkan DPT dari pemilih siluman tidak kunjung mampu mereka lakukan.
“Hingga tanggal 4 Oktober kemarin, mereka hanya mencoret 670 data pemikih siluman dari DPT. Padahal masyarakat berasumsi sedikitnya terdapat 50 ribu pemiluh siluman dalam DPT tersebut, hal inipun tidak mereka jelaskan,” ujarnya.
Tolak Ambil Alih
Sementara Ketua KPU Sumatera Utara, Mulia Banurea memastikan mereka tidak akan mengambil alih pelaksanaan Pilkada Dairi. Hal ini disampaikannya usai menerima sejumlah anggota DPRD Dairi yang meminta agar KPU Sumut mengambil alih Pilkada tersebut.
“Kan ada mekanismenya, kita tidak bisa serta merta mengambil alih tahapan yang sudah berjalan,” katanya, Selasa (8/10/2013).
Mulia membenarkan Anggota DPRD Dairi yang datang ke KPU Sumut menyampaikan keresahan yang sama dengan kelompok masyarakat dairi atas potensi kerawanan yang terjadi. Namun, menurutnya informasi dari pihak keamanan sejauh ini menyebutkan kondisi tersebut masih bisa diantisipasi. Sehingga tidak perlu pengambil alihan maupun penundaan Pilkada.(kl/dd)
MEDAN-Anggota DPRD Dairi dengan mendatangi KPU Sumatera Utara di Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan.Mereka meminta agar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Dairi diambil alih oleh KPU Sumatra.
para anggota dewan ini juga menyebutkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KPU Dairi sebagai alasan mereka menuntut hal tersebut.
“Kami khawatir ketidakpercayaan masyarakat ini akan membuat pelaksanaan Pilkada disana menjadi ricuh,” kata Ketua Komisi A DPRD Dairi, Pinto Padang, Selasa (8/10).
Pinto menambahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja KPU ini dipicu sikap dari KPU Dairi sendiri. Dimana, dalam beberapa pertemuan dengan DPRD Dairi untuk mengklarifikasi dugaan banyaknya dugaan pemilih siluman, KPU selalu muncul tanpa disertai data yang jelas. Bahkan dari tuntutan masyarakat agar KPU Dairi membersihkan DPT dari pemilih siluman tidak kunjung mampu mereka lakukan.
“Hingga tanggal 4 Oktober kemarin, mereka hanya mencoret 670 data pemikih siluman dari DPT. Padahal masyarakat berasumsi sedikitnya terdapat 50 ribu pemiluh siluman dalam DPT tersebut, hal inipun tidak mereka jelaskan,” ujarnya.
Tolak Ambil Alih
Sementara Ketua KPU Sumatera Utara, Mulia Banurea memastikan mereka tidak akan mengambil alih pelaksanaan Pilkada Dairi. Hal ini disampaikannya usai menerima sejumlah anggota DPRD Dairi yang meminta agar KPU Sumut mengambil alih Pilkada tersebut.
“Kan ada mekanismenya, kita tidak bisa serta merta mengambil alih tahapan yang sudah berjalan,” katanya, Selasa (8/10/2013).
Mulia membenarkan Anggota DPRD Dairi yang datang ke KPU Sumut menyampaikan keresahan yang sama dengan kelompok masyarakat dairi atas potensi kerawanan yang terjadi. Namun, menurutnya informasi dari pihak keamanan sejauh ini menyebutkan kondisi tersebut masih bisa diantisipasi. Sehingga tidak perlu pengambil alihan maupun penundaan Pilkada.(kl/dd)
