TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi mengatakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 menempatkan APBN sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi. Meskipun demikian, Gubernur, Bupati, Wali Kota juga melakukan secara riil terhadap sumbernya baik distribusi, pasokan yang ada di daerah masing-masing.
“APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural,” jelas Muhammad Dimiyathi saat Penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan TKD (Transfer Ke Daerah) Tahun Anggaran 2023, oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Kota Tebingtinggi kepada Pemko Tebingtinggi, Rabu di Gedung Balai Kartini Convention Center and Public Services Jalan Gunung Leuser BP7 Kota Tebingtinggi, Rabu (7/12).
Dimiyathi meminta kepada seluruh pimpinan satuan kerja untuk mengendalikan, mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada, jangan terjebak rutinitas, serta memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri khususnya produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Seluruh aparatur negara juga harus memiliki sense of krisis dan harus siap atas segala berbagai kemungkinan yang terjadi, yang tidak diprediksi, yang tidak dihitung, semuanya kita harus siap,” tegas Dimiyathi. Harap Dimiyathi, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapat rahmat dan berkah dari Allah SWT, sehingga kita bisa bekerja lebih baik lagi di tahun 2023 akan datang.
Sebelumnya, Kepala KPPN Tebingtinggi Mercy Monika R Sitompul menyampaikan, bahwa ada 7 jenis transfer ke daerah yang penyalurannya akan dilakukan oleh 173 KPPN di daerah, diantaranya KPPN Tebingtinggi yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Hibah Daerah), Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur serta Dana Desa.
Sementara Jumlah DIPA yang diserahkan untuk 72 satuan kerja pada 13 Kementerian dan Lembaga, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 1.178 triliun, meningkat 7,08 persen dari tahun sebelumnya.
Diterangkan Mercy Monika, dana transfer ke daerah untuk tiga Kabupaten Kota (Tebingtinggi, Deliserdang dan Serdangbedagai) sebesar RP 4.481,71 triliun. Alokasi TKD meningkat drastis dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.233,37 triliun disebabkan mulai tahun 2023, penyaluran DAU, DBH dan DAK Non Fisik dilaksanakan melalui KPPN di daerah, sebelumnya dilaksanakan oleh KPPN Jakarta.
“Kepada Wali Kota dan Bupati, dimulai tahun 2023 DAU, Dana Bagi Hasil dan seluruh dana yang diterima, akan disalurkan melalui KPPN. Kerjaan kami akan bertambah, namun kami akan bekerja dengan tulus, semangat dan penuh dedikasi tinggi serta tidak menerima apapun,” jelasnya.
Mercy Monika meminta kepada mitra Pemda yaitu Bank Sumut agar diakhir tahun, dana benar disetor di akhir tahun, tidak usah di tahan. Kami sangat berharap agar dibayarkan pada tahun berjalan (real time).
Ditambahkannya, kepada pengguna anggaran dalam satuan kerja agar menggunakan pembayaran dengan KKP (Kartu Kredit Pemerintah) dikarenakan kemudahan dan efisiensiannya. “Saya berharap kepada peserta yang hadir, agar handal, subjektifitas dan terjalin keserasian serta dapat menjadi booster penyemangat,” bilangnya.
Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah, penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun anggaran 2023, penandatanganan Fakta integritas serta penyerahan penghargaan dan berfoto bersama.
Dalam acara tersebut, penyerahan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2023 oleh KPPN Kota Tebingtinggi, selain ke Pemko Tebingtinggi, juga turut dilakukan penyerahan ke Pemkab Serdangbedagai, dihadiri langsung Bupati Sedang Bedagai Darma wijaya dan Kabupaten Deliserdang. (ian/han)
