MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyebaran Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut) masih cukup tinggi. Bahkan, tingkat penggunaan rata-rata tempat tidur di rumah sakit (RS) atau Bed Occupancy Rate (BOR) di Sumut mencapai 64 persen, bahkan di Kota Medan angkanya berada di 73 persen. Untuk itu, Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi meminta penyekatan di perbatasan antar kabupaten/kota terus diperketat.
“Saya berharap kepada Kapolda dan Pangdam agar kita bisa melakukan pembatasan dan penyekatan di setiap kabupaten/kota. Apalagi di beberapa daerah, tingkat penularannya (Covid-19) cukup tinggi. Untuk itu saya minta posko (PPKM) diaktifkan,” kata Gubsu Edy Rahmayadi, saat rapat koordinasi terkait perkembangan kondisi PPKM di Sumut, khususnya Kota Medan, bersama Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak dan Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin bersama jajaran di Mapolda Sumut, Sabtu (7/8) malam.
Sebagai tindak lanjut atas meningkatnya angka positif Covid-19 tersebut, kata Gubernur harus ada upaya bersama antara pemerintah dan unsur Forkopimda, terutama TNI/Polri, dalam hal menegakkan disiplin protokol kesehatan di masyarakat. “Untuk pesta apapun itu, harus ditiadakan, seperti pesta pernikahan. Nanti akan kita bahas lagi bagaimana teknis pengaturan selanjutnya,” tambah Gubernur.
Begitu juga terkait disiplin menggunakan masker sebagai bagian dari protokol kesehatan. Seharusnya bahan pelindung pernapasan itu menjadi hal wajib digunakan oleh seluruh mayarakat, terutama yang beraktivitas di luar rumah. “Saya kira kita semua harus pakai masker. Bagaimana masyarakat bisa sadar dan memakai masker,” tegasnya.
Dengan kebijakan PPKM sesuai instruksi Pemerintah Pusat ini, diakui Edy, ada penurunan tingkat perekonomian. Karena masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, dibatasi geraknya, bahkan tidak sedikit yang me-rumah-kan karyawannya akibat aturan pembatasan jam operasional serta jumlah orang. “Penanganan ini, saya mohon tiga hal kepada kita semua. Pertama loyalitas, dimana kita harus mengikuti instruksi dari atas. Kedua, kita harus punya harga diri bersama. Agar jangan terus-terusan Sumut ini jadi bahan pembicaraan hingga tingkat Menteri dan Presiden. Jadi mari kita jaga nama baik kita, jangan buat yang jelek,” sebut Edy Rahmayadi.
Kemudian yang ketiga, lanjut Edy, bagaimana kerja sama antara pemerintah daerah dengan TNI/Polri. Di tingkat provinsi, ada Pemprov, Kodam I/BB dan Polda Sumut. Kemudian ada Pemkab/Pemko bersama Kodim dan Polres, hingga ke tingkat bawah, yakni Babinsa dan Bhabinkamtibmas bersama perangkat Desa.
Senada dengan itu, Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak dan Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin menyampaikan komitmen bersama untuk bisa menjalankan instuksi pemerintah guna menangani pandemi Covid-19 yang masih memprihatinkan. “Kita tentu yakin bisa bekerja sama, dan terus dilakukan evaluasi. Kepada Pemkab dan Pemko, untuk terus gencarkan gerakan penggunaan masker dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya alat pelindung tersebut,” sebut Panca.
Begitu juga dengan TNI, Pangdam I/BB Hassanudin menyatakan akan menyiapkan personel untuk upaya penegakan disiplin protokol kesehatan hingga tingkat Babinsa. Sehingga tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab atas langkah penanganan dimaksud.
Sementara, penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Sumut masih terus bertambah. Sempat menembus angka 2.000 orang lebih perhari, kemarin angka itu mulai turun di bawah 1.500 orang.
Berdasarkan data Kemenkes RI yang disampaikan BNPB pada Minggu (8/8), Sumut memperoleh penambahan kasus baru positif sebanyak 1.406 orang. Dengan penambahan tersebut, akumulasinya naik dari 70.443 menjadi 71.849 orang.
Untuk kasus kesembuhan, Sumut bertambah 505 orang. Kini, akumulasi kasus sembuh meningkat dari 44.957 menjadi 45.462 orang. Sedangkan, kasus kematian akibat terpapar Covid-19 bertambah sebanyak 35 orang. Dengan demikian, akumulasinya naik dari 1.628 menjadi 1.663 orang. Dari data-data tersebut, kasus aktif Covid-19 Sumut menjadi 24.724 orang.
Stok Obat Mulai Terbatas
Sebelumnya, Gubsu Edy Rahmayadi juga menggelar rapat evaluasi pelaksanaan PPKM Level IV secara virtual dengan Presiden Joko Widodo dari kediaman pribadinya, Sabtu (7/8). Dalam rapat itu, Edy melaporkan penanganan Covid-19 di Sumut.
Disebut Edy, Pemprov Sumut terus berupaya melakukan isolasi terpusat (Isoter) sebagai langkah penanganan pasien Covid-19. Bahkan, seluruh kabupaten/kota juga dimintanya menyiapkan tempat untuk isoter tersebut. “Saya sudah mengunjungi kabupaten/kota dan memerintahkan penyediaan isolasi terpusat ini. Kami terus berusaha dan berbuat, kami telah berbuat maksimal walaupun hasil belum maksimal, dan kami tidak mau rakyat kami sakit,” kata Edy yang saat itu dismapingi Wakil Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Sumut Arsyad Lubis, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Irman Oemar, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumut, Abdul Haris Lubis, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setdaprovsu, Ismael Parenus Sinaga.
Edy juga melaporkan, Sumut saat ini mengalami kendala ketersediaan obat-obatan yang sudah sangat terbatas. Karena itu, di berharap ada bantuan dan dukungan dari pemerintah pusat terkait ketersediaan obat-obatan tersebut.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo mengingatkan kepala daerah di luar Pulau Jawa dan Bali untuk mengambil langkah serta respon yang cepat terkait penanganan penyebaran Covid-19 yang terus meningkat. Saat ini sudah mencapai 54 persen kenaikan kasus aktif dan mengingatkan lonjakan terjadi pada dua minggu ke depan. ”Kebutuhan saat ini adalah respons cepat, karena pergerakan naik terus terjadi di luar Jawa dan Bali. Lima provinsi yang tinggi yakni Kaltim, Sumut, Papua, Sumbar, dan Riau,” ucap Jokowi saat memberikan arahan secara virtual pada menteri, TNI, Polri serta gubernur 5 provinsi luar Jawa dan Bali.
Jokowi mengingatkan ada tiga langkah yang harus diambil Forkopimda, terkait kenaikan kasus Covid-19 yang terus terjadi, yakni menghentikan mobilitas masyarakat paling tidak selama dua minggu ke depan. Kemudian mempercepat testing dan tracing, serta menyiapkan isolasi terpusat. ”Kecepatan vaksinasi juga harus didukung, jangan biarkan berhenti, jangan sampai stok bertumpuk di daerah. Saat ini kita sudah menyiapkan 70 juta dosis vaksin,” katanya.
Sementara Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan saat ini Forkopimda harus dapat menekan jumlah masyarakat yang terpapar untuk tidak sampai masuk ke rumah sakit. Hal ini dengan menekan mobilitas masyarakat agar yang terpapar tidak terus meningkat. (prn/ris)
