26 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Negosiasi Inalum Berakhir 31 Oktober

MEDAN – Pembicaraan pengambilalihan (negosiasi) PT Inalum antara pemerintah pusat melalui tim negosiasi dengan pihak Jepang, akan berakhir 31 Oktober 2013. Namun sejauh ini, Provinsi Sumut bersama 10 kabupaten/kota yang ikut dalam keanggotaan tim, tidak pernah dilibatkan dalam pembicaraan.

Merasa tidak adil dengan perlakuan itu, Gubsu dan 10 bupati/walikota kawasan operasi Inalum, akan menggelar rapat Sabtu ini, 12 Oktober 2013. Mereka akan membahas dan menyamakan persepsi sekaligus mene sikap Sumut tentang masa depan Inalum ke depan.

Hal itu diutarakan Gubsu Gatot Pujo Nugroho kepada wartawan di Gubernuran, Jalan Sudirman Medan, Rabu (9/10). “Harus ada sikap kita yang tegas. Sebab pada 31 Oktober, pembicaraan soal Inalum antara tim dengan Jepang berakhir. Jadi sebelum berakhir, critical point dari kita harus ada biar Sumut tidak hanya sekedar penonton,” katanya.

Menurut Gatot, Provinsi Sumut berkeinginan agar Sumut yang nantinya mengelola operasional Inalum tersebut. “Keinginan itu ada dan bahkan pada 2010 lalu, keinginan sudah ada antara Pemprovsu dengan 10 kabupaten/kota di kawasan Inalum yang diwujudkan lewat penandatanganan MoU,” katanya.

Menurut Gatot, 30 tahun di bawah penguasaan Jepang adalah hal yang cukup lama. Karenanya sudah saatnya Inalum dikelola Indonesia. “Dan Sumut siap mengelolanya. Jangan tanya soal dana dari mana, apa ada?. Itu teknis, yang pasti Sumut siap mengelolanya,” sebutnya.

Namun Gatot tidak ingin terlalu jauh membicarakan Inalum. “Sebaiknya kita tunggu hasil pembicaraan Sabtu nanti,” ujar Gatot, yang mengaku terus melakukan koordinasi dengan para putra-putri perantau asal Sumut di Jakarta, maupun dengan Komisi VI DPR RI.

Kepala Bappeda Sumut Ir H Riadil Akhir Lubis MSi menambahkan, produksi alumunium akan bisa ditingkatkan hingga 500.000 ton dari saat ini yang hanya 250.000 ton jika dikelola Sumut. “Dan sudah full bisa dialokasikan ke kebutuhan dalam negeri, atau tidak lagi hanya 40% seperti yang terjadi selama ini,” ujarnya.

Lebih lanjut disebutkan Riadil, ada beberapa keuntungan strategis dengan memiliki Inalum, antara lain karena memiliki daya listrik hingga 600 MW, potensi peningkatan produksi alumunium hingga 500.000 ton ke depan dari saat ini yang rata-rata 250.000 ton. Kemudian karena pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung Batubara yang menjadi pusat kebutuhan logistik nasional ke depan.

Selain itu, kawasan Batubara sudah ditetapkan Menteri Perindustrian sebagai pusat hilirisasi alumunium di Indonesia. Dan Pemkab Batubara bersedia menyiapkan lahannya. “Jadi dengan diambilalihnya Inalum, maka persentase keuntungan yang lebih besar lagi bisa dirasakan Sumut dan Indonesia umumnya,” sebutnya.(Kl)

Powered by Telkomsel BlackBerry

MEDAN – Pembicaraan pengambilalihan (negosiasi) PT Inalum antara pemerintah pusat melalui tim negosiasi dengan pihak Jepang, akan berakhir 31 Oktober 2013. Namun sejauh ini, Provinsi Sumut bersama 10 kabupaten/kota yang ikut dalam keanggotaan tim, tidak pernah dilibatkan dalam pembicaraan.

Merasa tidak adil dengan perlakuan itu, Gubsu dan 10 bupati/walikota kawasan operasi Inalum, akan menggelar rapat Sabtu ini, 12 Oktober 2013. Mereka akan membahas dan menyamakan persepsi sekaligus mene sikap Sumut tentang masa depan Inalum ke depan.

Hal itu diutarakan Gubsu Gatot Pujo Nugroho kepada wartawan di Gubernuran, Jalan Sudirman Medan, Rabu (9/10). “Harus ada sikap kita yang tegas. Sebab pada 31 Oktober, pembicaraan soal Inalum antara tim dengan Jepang berakhir. Jadi sebelum berakhir, critical point dari kita harus ada biar Sumut tidak hanya sekedar penonton,” katanya.

Menurut Gatot, Provinsi Sumut berkeinginan agar Sumut yang nantinya mengelola operasional Inalum tersebut. “Keinginan itu ada dan bahkan pada 2010 lalu, keinginan sudah ada antara Pemprovsu dengan 10 kabupaten/kota di kawasan Inalum yang diwujudkan lewat penandatanganan MoU,” katanya.

Menurut Gatot, 30 tahun di bawah penguasaan Jepang adalah hal yang cukup lama. Karenanya sudah saatnya Inalum dikelola Indonesia. “Dan Sumut siap mengelolanya. Jangan tanya soal dana dari mana, apa ada?. Itu teknis, yang pasti Sumut siap mengelolanya,” sebutnya.

Namun Gatot tidak ingin terlalu jauh membicarakan Inalum. “Sebaiknya kita tunggu hasil pembicaraan Sabtu nanti,” ujar Gatot, yang mengaku terus melakukan koordinasi dengan para putra-putri perantau asal Sumut di Jakarta, maupun dengan Komisi VI DPR RI.

Kepala Bappeda Sumut Ir H Riadil Akhir Lubis MSi menambahkan, produksi alumunium akan bisa ditingkatkan hingga 500.000 ton dari saat ini yang hanya 250.000 ton jika dikelola Sumut. “Dan sudah full bisa dialokasikan ke kebutuhan dalam negeri, atau tidak lagi hanya 40% seperti yang terjadi selama ini,” ujarnya.

Lebih lanjut disebutkan Riadil, ada beberapa keuntungan strategis dengan memiliki Inalum, antara lain karena memiliki daya listrik hingga 600 MW, potensi peningkatan produksi alumunium hingga 500.000 ton ke depan dari saat ini yang rata-rata 250.000 ton. Kemudian karena pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung Batubara yang menjadi pusat kebutuhan logistik nasional ke depan.

Selain itu, kawasan Batubara sudah ditetapkan Menteri Perindustrian sebagai pusat hilirisasi alumunium di Indonesia. Dan Pemkab Batubara bersedia menyiapkan lahannya. “Jadi dengan diambilalihnya Inalum, maka persentase keuntungan yang lebih besar lagi bisa dirasakan Sumut dan Indonesia umumnya,” sebutnya.(Kl)

Powered by Telkomsel BlackBerry

Previous article
Next article

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/