Pembangunan Fisik Melalui KPBU
SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang terintegrasi bagi pekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun. Rencananya, pembangunan fisiknya akan coba dijajaki melalui sistem Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut, Hasmirizal Lubis mengatakan, Pemprovsu mengalokasikan anggaran untuk ketersediaan lahan dua hektaren
sedangkan pembangunan fisik akan coba dijajaki melalui sistem Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Mengenai kapasitas yang akan dibangun, diakuinya, secara detil konsep pembangunannya sudah ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sumut. Namun pemprov masih bingung untuk membangun rusunawa tersebut. Sebab saat ini sedang menjajaki peluang kerja sama dengan investor.
“Karena ini akan dijalankan dengan pihak ketiga, sifatnya nanti disewa. Artinya jika semakin cepat berisi dan penuh akan semakin bagus. Kita membangun itu harapannya untuk memenuhi rumah tinggal para pekerja di KEK Sei Mangkei,” katanya menjawab Sumut Pos, Kamis (9/1).
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi disebutnya terus berkoordinasi dengan Bappenas guna memasukkan pembangunan rusunawa bagi pekerja KEK Sei Mangkei pada program strategis nasional (PSN). Disamping itu adapun program penambahan infrastruktur pada kawasan tersebut antara lain, pembangunan fly over di dua titik disekitar KEK Sei Mangkei, jalan tol, Pelabuhan Kuala Tanjung, jalan beton ROW 34 atau Jalan Surfaktan dan Jalan Biodisel, pembangunan WTP kapasitas 900 M3/jam, jaringan listrik, jaringan distribusi air bersih dan jaringan limbah ke PT All Cosmos Biotek dan PT Aice Sumatera Industry.
Di sisi lain, sekarang ini ada 15 proyek besar yang tengah diperjuangkan Pemprovsu agar dapat masuk ke PSN. Antara lain tol dalam Kota Medan, LRT dan BRT Mebidangro, sport centre, Rumah Sakit Haji Internasional, dan Islamic Centre.
“Harapannya presiden mau merubahnya lagi. Sebab banyak usulan dari semua provinsi juga. Makanya kami terus intens koordinasi ke Bappenas, mengingat mereka juga sedang menyusun RPJMN (2021). Artinya kalau ini sudah selaras masuk dalam dokumen perencanaan, pemprov sudah bisa menjalankannya. Sehingga ada jaminan dalam lima tahun semua program itu dapat berjalan,” ungkapnya.
Sementara itu dari aspek pelaku usaha dan investor yang masuk di KEK Sei Mangkei selama hampir lima tahun ini, ada penambahan satu investor yakni PT Aice Sumatera Industry, dengan jenis industri es krim.
Sebelumnya terdapat tujuh tenant yang telah beroperasi di sana yakni antara lain; PT Unilever Oleochemical Indonesia dengan bidang industri oleokimia, PTPN III dengan bidang pabrik kelapa sawit, PT PLN-UIP 2 dengan bidang gardu induk listrik kapasitas 150 KV/60 MVA, PT Pertamina gas dengan bidang matering stasion (suplai gas 75 MMSCFD), PT Industri Nabati Lestari dengan bidang pabrik minyak goreng kapasitas 600.000 ton CPO/tahun, PT Alternatif Protein Indonesia dengan bidang industri alternatif protein kapasitas IBR 5×200.000 ton/tahun, dan PT All Cosmos Indonesia dengan bidang industri pupuk biokimia organik.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Sumut, Jumadi menilai program tersebut belum perlu untuk dilakukan. Alangkah baiknya menurut dia, pemprov fokus mendorong supaya banyak investor masuk ke Sei Mangkei dengan cara memberi kemudahan perizinan.
“Kalau sekarang jangan berpikir itu dulu. Belum saatnya dan belum penting dilakukan. Sekarang ini sudah berapa sih tenant di sana, sudah berapa pula tenaga kerja yang ada? Janganlah kita paksakan uang rakyat yang terbatas ini untuk membangun yang belum perlu,” katanya.
Rumitnya birokrasi misalnya, yang sampai hari ini masih terasa bagi masyarakat apalagi kalangan pengusaha, justru penting dijamin pemerintah provinsi dan pemda. Sehingga calon investor merasa ada kenyamanan dan juga keamanan ketika mereka ingin berinvestasi.
“Pemprov juga perlu menjamin standar infrastruktur yang dibangun, lalu soal perizinan, keamanan dan kenyamanan investor menanamkan sahamnya di KEK Sei Mangkei. Ini yang saya pikir penting dilakukan. Kalau gubernur berani bersikap, siapa yang berani menghambat investasi akan diberlakukan sanksi dan lain sebagainya. Misalnya begitu. Jadi belum prioritas rusunawa pegawai dibangun saat ini, kita harapkan dikaji lagi oleh pemprov,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu. (prn)
