BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kasus dana anggaran Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang diduga melibatkan mantan Ketua DPRD Binjai berinisial ZP, hingga kini belum ada penyelesaiannya.
UNJUKRASA: Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Konsorsium Mahasiswa Pemuda Pelajaran Kota Binjai saat berunjukrasa di Balai Kota.
Terkait dugaan kerugian negara sebesar Rp360 juta lebih tersebut, sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Konsorsium Mahasiswa Pemuda Pelajaran Kota Binjai, mendesak Pemko Binjai untuk terbuka dan transparan.
“Hingga saat ini masalah itu belum selesai. Kita sebagai kontrol sosial kecewa dengan hal ini. Makanya kita meminta agar diselesaikan,”ujar Yudhi saat berunjukrasa di Balai Kota Binjai, akhir pekan lalu.
Dalam orasinya, agar Sekretariat DPRD Binjai menyelesaikan persoalan tersebut. Dan Sekdako Binjai segera membentuk tim yang berperan aktif menyelesaikan polemik tersebut.
“Sebab hingga saat ini ZP belum juga mengembalikan kerugian negara tersebut,”ungkapnya.
Pemko Binjai, sambung dia, juga didesak untuk terbuka dan transparan kepada masyarakat tentang administrasi dana TPTGR yang diduga belum diselesaikan oleh ZP.
“Kami yakin dan percaya, Pemko Binjai lebih transparan dan aktif untuk menyelesaikan masalah anggaran TPTGR yang sudah terlalu lama. Jadi kami minta 3×24 jam, permasalahan ini segera selesai dengan maksimal. Jika tidak, kami akan kembali gelar aksi serupa,”pungkasnya. (ted)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kasus dana anggaran Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang diduga melibatkan mantan Ketua DPRD Binjai berinisial ZP, hingga kini belum ada penyelesaiannya.
UNJUKRASA: Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Konsorsium Mahasiswa Pemuda Pelajaran Kota Binjai saat berunjukrasa di Balai Kota.
Terkait dugaan kerugian negara sebesar Rp360 juta lebih tersebut, sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Konsorsium Mahasiswa Pemuda Pelajaran Kota Binjai, mendesak Pemko Binjai untuk terbuka dan transparan.
“Hingga saat ini masalah itu belum selesai. Kita sebagai kontrol sosial kecewa dengan hal ini. Makanya kita meminta agar diselesaikan,”ujar Yudhi saat berunjukrasa di Balai Kota Binjai, akhir pekan lalu.
Dalam orasinya, agar Sekretariat DPRD Binjai menyelesaikan persoalan tersebut. Dan Sekdako Binjai segera membentuk tim yang berperan aktif menyelesaikan polemik tersebut.
“Sebab hingga saat ini ZP belum juga mengembalikan kerugian negara tersebut,”ungkapnya.
Pemko Binjai, sambung dia, juga didesak untuk terbuka dan transparan kepada masyarakat tentang administrasi dana TPTGR yang diduga belum diselesaikan oleh ZP.
“Kami yakin dan percaya, Pemko Binjai lebih transparan dan aktif untuk menyelesaikan masalah anggaran TPTGR yang sudah terlalu lama. Jadi kami minta 3×24 jam, permasalahan ini segera selesai dengan maksimal. Jika tidak, kami akan kembali gelar aksi serupa,”pungkasnya. (ted)
