KARO- Proyek perbaikan ruas jalan nasional Kabanjahe-Tigabinanga hingga batas NAD yang mulai dikerjakan, menjadi tanda tanya berbagai elemen masyarakat. Di saat kuatnya desakan transparansi, justru pengerjaan proyek tersebut terkesan tertutup, karena sama sekali tidak terlihat plank proyek. Sehingga masyarakat tidak tahu siapa yang mengerjakan, dari mana sumber dana, maupun besaran dana yang dianggarkan.
Pantauan wartawan, Rabu (11/5) perbaikan jalan nasional Kabanjahe-Tigabinanga terlihat mulai dikerjakan di sejumlah titik, seperti Desa Bertah, Desa Singgamanik Kecamatan Munte, kawasan kebun jati (pekuburan Jepang) Desa Perbesi, simpang desa Bunga Baru, desa Benjire Kecamatan Tigabinanga dan Tiga Binanga-Lau Lisang.
Perbaikan atau peningkatan jalan nasional tersebut yang diduga satu paket dengan pembangunan drainasenya sebagian terlihat sudah siap. Dan sebagian lagi sedang dalam tahap penimbunan dan pelebaran jalan.
Alat berat seperti escavator maupun mesin penggilas terlihat sedang bekerja.
Bahkan pembangunan drainase di desa Singgamanik sejak dari awal sampai selesai, tidak diketahui warga siapa yang mengerjakan. Buktinya, baru satu bulan siap dikerjakan terlihat tumpukan limbah warga sudah menutup drainase di beberapa titik, disamping itu ketinggiannya juga tidak sama. Demikian juga pembangunan drainase di desa Benjire, dikhawatirkan tidak akan bertahan lama, pasalnya dasar tembok tersebut sesuai penuturan warga terkesan asal-asalan. Bahkan permukaanya terlihat tidak rata.
Warga desa Munte, Sehat Ginting (51) mengaku kalau masyarakat curiga atas pembanguna proyek tersebut. “Kami tahu dari media massa setiap pengerjaan proyek harus ada plank proyek, agar diketahui siapa yang bertanggungjawab dan dari mana sumber dananya. Jika begini, kesannya seperti ada yang ditutup-tutup,’ kata Ginting.
Sementara itu, warga desa Benjire, Naksir Ginting (55), mengaku merasa berterimakasih atas adanya perbaikan jalan, karena sekitar 10 tahun telah rusak parah. Namun disisi lain, ia mengatakan, kalau pemerintah senantiasa menganjurkan seluruh elemen masyarakat agar berperan mengawasi pembangunan. “ Kalau tidak ada planknya, bagaimana masyarakat ikut berperan dalam pengawasan,” ucap Naksir. (wan)
