MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara terkesan menelantarkan perbaikan jalan provinsi Kabupaten Humbahas-Batugajah Sion Julu menembus ke Kabupaten Pakpak Bharat. Akibatnya, jalan tersebut belum bisa dilintasi transfortasi umum.
Melihat kondisi itu, membuat anggota DPRD Sumut Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, kecewa terhadap penelantaran jalan rusak tersebut.
“Kami mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Cq Dinas BMBK (Bina Marga dan Bina Konstruksi, red) Sumut untuk segera mengalokasikan anggaran perbaikannya di APBD Sumut, agar jalan penghubung antar kabupaten itu bisa segera dilintasi kendaraan roda empat,” ujar Franc Bernhard Tumanggor kepada wartawan, Kamis (12/3).
Menurut Franc, sudah 75 tahun Indonesia Merdeka, jalan provinsi jurusan Humbahas-Pakpak Bha rat masih belum layak untuk dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.
Padahal, katanya, badan jalan hanya sepanjang 7 kilometer saja dari Batugajah Desa Sion Julu hingga ke Perbatasan Pakpak Bharat yang belum diaspal. Kondisi itupun berdampak terhadap masyarakat di wilayah kabupaten tersebut.
“Pemkab Pakpak Bharat sudah berulang kali mengusulkan ke Pemprov Sumut, baik melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD), untuk segera diperbaiki. Tapi hingga kini tidak ada realisasinya,” ungkap anggota Komisi B ini.
Menurut Franc, masyarakat sangat menginginkan agar ruas jalan ini menjadi prioritas pembangunan yang dianggarkan pada tahun mendatang, khususnya pada ruas Kabupaten Humbahas – Batu Gajah – Deleng Simpon yang kondisinya sangat tidak layak untuk dilalui.
Putra mantan Bupati Dairi MP Tumanggor ini memberi masukan, jika jalan tersebut diperbaiki dan diaspal, bukan saja membuka akses jalan antar kedua kabupaten, tapi juga akan ‘menjual’ panorama alam Pakpak Bharat yang memiliki potensi wisata yang luar biasa.
Menanggapi kondisi tersebut, Kadis BMBK Sumut, Ir Efendy Pohan yang dihubungi mengatakan, Pemprov Sumut bukan menelantarkan pembangunan jalan tembus Kabupaten Humbahas-Pakpak Bharat, tapi hanya menunggu penyelesaian proses hukum. “Status jalan itu dulu ada masalah hukum terkait putus kontrak terhadap perusahaan pemenang tender pada 2017. Jadi belum bisa kita lanjutkan pembangunannya atau pengalokasian anggarannya di APBN 2020, sehingga masih tertunda,” ujar Efendy Pohan.
Namun Efendy berjanji akan memprioritaskan pengalokasian anggaran pembangunannya di APBD 2021, karena sarana penghubung antar kabupaten ini sangat strategis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. (mag-1/han)
