MAKASSAR, SUMUTPOS.CO -Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan kepada Gubenur Sumatera Utara (Sumut) HT Erry Nuradi, pada puncak Hari Koperasi Nasional di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (12/7). Penghargaan diberikan Jokowi atas jasa terhadap pembangunan bidang koperasi serta usaha kecil dan menengah (UKM).
Erry merupakan satu-satunya gubernur yang menerima Satya Lencana Pembangunan. Bersama Erry turut menerima penghargaan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, dan 7 bupati/wali kota.
Di hadapan ribuan pengggiat koperasi dan masyarakat, Jokowi menyematkan tanda kehormatan Satya Lencana di dada Erry. Dalam lampiran penghargaan yang diserahkan Jokowi, tertulis, Erry dinilai berhasil membangun perekonomian masyarakat, di antaranya melalui kebijakan peningkatan alokasi anggaran, pembentukan lembaga koperasi dan UKM dengan tipe A, pemberian asuransi kepada 6.206 anggota koperasi, pembentukan lembaga kopeasi dan UKM dengan tipe A, serta memfasilitasi dana bergulir yang dinikmati 565 koperasi dan UKM pada 2014 dan 2015.
Selain itu, juga menjalin kerja sama dengan Bank Sumut dalam pemberian kredit pada anggota koperasi dan UKM dengan bunga paling rendah se-Indonesia sebesar 6,9 persen, serta program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menciptakan wirausaha baru 60 ribu unit, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Usai menerima penghargaan, Erry mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan yang diterimanya. “Ini menjadi penyemangat sekaligus cambuk bagi kami untuk terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat Sumut,” tuturnya.
Ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah bersama berjuang dengan Pemprov untuk menjadikan Sumut lebih paten. Kemudian Erry menjelaskan, satu bentuk komitmen Pemprov Sumut terhadap pengembangan koperasi dan UKM adalah dengan meningkatnya terus secara signifikan alokasi angaran pada Dinas Koperasi dan UKM. Tercatat pada 2013, APBD Dinas Koperasi dan UKM hanya Rp5 miliar, dan meningkat menjadi Rp15 miliar pada 2014, selanjutnya naik menjadi Rp30 miliar pada 2015, dan menjadi Rp50 miliar di 2017.
Sebelumnya, di hadapan Presiden, Menteri Koperasi dan UKM Puspa Yoga, menyerahkan penghargaan Bakti Koperasi kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut.
Pada kesempatan itu, Kepala Biro Humas dan Keprotokolan, Ilyas S Sitorus menjelaskan, satu kriteria bagi gubernur penerima anugerah Satya Lencana, adalah minimal 2 kali laporan keuangan daerah yang dipimpinnya mendapatkan opini WTP oleh BPK. “Alhamdulillah, Pemprov Sumut sudah tiga kali meraih opini WTP,” bebernya.
Ilyas menjelaskan, seleksi penerima anugerah Satya Lencana Pembangunan diikuti 158 pemprov dan kabupaten/kota. “Setelah proses seleksi, tinggal 58 provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian menjadi 19, dan terakhir hanya 9, yakni Gubernur Sumut Bapak HT Erry Nuradi, Wagub Jabar Dedy Mizwar, dan tujuh bupati/wali kota,” pungkasnya. (bal/saz)
