KARO-Aktivitas perambahan hutan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, mulai mendapat perhatian dari pemerintah. Forkopimca Lau Baleng berjanji menelusuri informasi masyarakat terkait aktivitas tersebut, termasuk dugaan keberadaan usaha penggergajian kayu (somel) yang disebut-sebut milik seorang warga berinisial JG.
Camat Lau Baleng, Robert Wagner, membantah tudingan bahwa selama ini dirinya menerima upeti dari pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas pembalakan liar. “Selagi kita tidak ada menerima upeti, berarti tuduhan itu sama dengan bohong,” tegas Robert.
Terkait hasil penelusuran, Robert mengakui pihaknya telah menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya sejumlah warga yang membuka lahan di kawasan hutan tersebut. Namun, informasi itu masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut.”Infonya memang ada penduduk yang membuka lahan di lokasi itu. Tapi masih perlu pembuktian lebih lanjut,” ujarnya.
Selain pembukaan lahan, masyarakat juga menyampaikan informasi mengenai seorang warga berinisial JG yang disebut-sebut memiliki usaha somel di lokasi tersebut.
Menanggapi informasi itu, Robert mengatakan pihaknya akan melakukan penelusuran, termasuk mencari keberadaan JG untuk dimintai keterangan. “Akan kita telusuri info ini. Susah menemui beliau (JG) ini,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, Nius Abdi Ginting, S.Hut, MSi, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara terkait dugaan pembukaan lahan dan penebangan pohon di kawasan tersebut.
Menurut Nius, kewenangan terkait kawasan hutan saat ini berada di tingkat provinsi. “Karena saat ini wewenang terkait kawasan hutan berada di provinsi. Kami akan segera koordinasikan masalah ini ke sana,” katanya.
Nius mengingatkan masyarakat maupun oknum tertentu agar tidak melakukan penebangan pohon dan perambahan kawasan hutan. Aktivitas tersebut dikhawatirkan memperparah kerusakan lingkungan serta meningkatkan risiko banjir dan longsor.
Sebagai langkah pencegahan, DLH Karo berencana melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pihaknya juga akan mendorong kegiatan penghijauan melalui penanaman kembali pohon (reboisasi), terutama di kawasan yang rawan banjir dan longsor. “Kita juga siap memberikan bibit pohon kepada masyarakat untuk kegiatan reboisasi,” ujarnya.
Menanggapi informasi masyarakat mengenai dugaan adanya oknum mafia kayu yang sekaligus disebut sebagai pemilik usaha somel di kawasan tersebut, Nius meminta aparat kepolisian melakukan penindakan apabila ditemukan pelanggaran hukum.”Harus ditindak tegas. Tapi mengenai bagaimana mekanisme hukumnya, pihak kehutanan yang dapat menjelaskan,” tegasnya.
Masyarakat berharap penelusuran yang dijanjikan Forkopimca dan koordinasi DLH Karo dengan pemerintah provinsi tidak berhenti sebatas pernyataan. Pemeriksaan langsung ke lokasi diperlukan untuk memastikan status kawasan, aktivitas pembukaan lahan, serta legalitas pengolahan kayu yang diduga beroperasi di sekitar kawasan hutan tersebut. (deo/ila)
