Pasar Sioldengan Belum Berfungsi Optimal

LABUHANBATU–Pengelolaan Pasar Sioldengan di Jalan Asrol Adam, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, masih menghadapi persoalan rendahnya aktivitas perdagangan. Di tengah pasar yang belum berfungsi optimal, pedagang justru diingatkan membayar retribusi dan memperpanjang Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Pemberitahuan tersebut tertuang dalam surat Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Labuhanbatu Nomor 511.3/1742/Dag.ind/IV/2026 tertanggal 29 Oktober 2026, yang ditandatangani Plt Kepala Disperindag, Ratna Sari Dewi Siregar.

Dalam surat itu, penyewa meja beton diminta memenuhi kewajiban retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pedagang juga diminta memperpanjang SITU yang masa berlakunya disebut telah berakhir.

Kebijakan tersebut menjadi sorotan karena sejumlah pedagang mengaku fasilitas pasar belum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Bahkan, mereka menyebut biaya sewa meja telah berjalan tanpa diikuti aktivitas pasar yang optimal.

“Sampai sekarang tak beroperasi. Akibatnya, biaya sewa meja sudah habis setahun terakhir tanpa pemungsian pasar,” ungkap sejumlah pedagang, Rabu (11/11/2026).

Menanggapi kondisi itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disperindag Labuhanbatu, didampingi Kepala UPT Pasar Sioldengan, Ismail, mengakui rendahnya aktivitas perdagangan dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari jam operasional, karakteristik pedagang dan pembeli hingga belum hadirnya pedagang besar maupun distributor.

Pasar yang dijadwalkan beroperasi pukul 06.00 hingga 18.00 WIB itu, faktanya sebagian besar baru mulai ramai setelah pedagang membuka lapak sekitar pukul 08.00 WIB.

Padahal, terdapat potensi pembeli sejak pagi, terutama masyarakat yang berbelanja setelah berolahraga.

Selain itu, minimnya variasi komoditas dan belum adanya pedagang besar membuat daya tarik pasar belum berkembang. Mayoritas pembeli juga berasal dari kalangan rumah tangga di kompleks perumahan sekitar, bukan pedagang pengecer yang membeli dalam jumlah besar.

Menghadapi persoalan tersebut, Disperindag mulai menyiapkan konsep pengembangan kawasan Pasar Sioldengan menjadi pusat jajanan dan wisata kuliner atau food court.

Rencana itu diarahkan untuk menghadirkan ratusan outlet makanan dan minuman dengan memanfaatkan areal parkir serta lahan di bagian belakang pasar. Konsep tersebut diharapkan mampu memperpanjang aktivitas ekonomi hingga malam hari sekaligus mendatangkan pengunjung baru.

“Kompleks Pasar Sioldengan punya lahan yang luas. Mampu menampung ratusan outlet pedagang makanan dan minuman. Kita punya rencana ke arah sana. Sehingga pedagang food court berbelanja ke pedagang Pasar Sioldengan,” jelasnya.

Namun, rencana tersebut masih membutuhkan penyesuaian regulasi, khususnya Peraturan Bupati tentang pengelolaan pasar. Sebab, ketentuan saat ini membatasi operasional hingga pukul 18.00 WIB, sementara aktivitas pusat kuliner justru berpotensi meningkat pada malam hari.

Persoalan lain adalah keberadaan gedung Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Sioldengan yang berdiri berdampingan dengan pasar. Kehadirannya dikhawatirkan menimbulkan persaingan usaha apabila menyasar konsumen yang sama.

Pihak UPT Pasar mengaku telah menyampaikan kekhawatiran tersebut kepada pengelola KKMP. Namun, berdasarkan informasi yang diterima, koperasi itu direncanakan berperan sebagai penyalur atau distributor skala besar, bukan pengecer.

Terkait penagihan retribusi dan perpanjangan sewa meja beton, pengelola menyebut kemungkinan pemberian kompensasi masih dapat dipertimbangkan apabila mendapat persetujuan Bupati.

“Sepanjang ada persetujuan Bupati, retribusi dapat dipertimbangkan,” tutupnya.

Rencana pembangunan kawasan food court kini menjadi salah satu alternatif menghidupkan Pasar Sioldengan. Namun, di tengah rencana pengembangan tersebut, pedagang masih membutuhkan kepastian pengoperasian pasar, kejelasan kewajiban retribusi serta jaminan keberlangsungan usaha mereka.

Sebab, optimalisasi pasar tidak cukup hanya dengan menambah konsep bisnis baru. Pemerintah daerah juga dituntut memastikan fasilitas yang telah dibangun benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat ekonomi bagi pedagang. (fdh/azw)

LABUHANBATU–Pengelolaan Pasar Sioldengan di Jalan Asrol Adam, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, masih menghadapi persoalan rendahnya aktivitas perdagangan. Di tengah pasar yang belum berfungsi optimal, pedagang justru diingatkan membayar retribusi dan memperpanjang Surat Izin Tempat Usaha (SITU).

Pemberitahuan tersebut tertuang dalam surat Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Labuhanbatu Nomor 511.3/1742/Dag.ind/IV/2026 tertanggal 29 Oktober 2026, yang ditandatangani Plt Kepala Disperindag, Ratna Sari Dewi Siregar.

Dalam surat itu, penyewa meja beton diminta memenuhi kewajiban retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pedagang juga diminta memperpanjang SITU yang masa berlakunya disebut telah berakhir.

Kebijakan tersebut menjadi sorotan karena sejumlah pedagang mengaku fasilitas pasar belum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Bahkan, mereka menyebut biaya sewa meja telah berjalan tanpa diikuti aktivitas pasar yang optimal.

“Sampai sekarang tak beroperasi. Akibatnya, biaya sewa meja sudah habis setahun terakhir tanpa pemungsian pasar,” ungkap sejumlah pedagang, Rabu (11/11/2026).

Menanggapi kondisi itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disperindag Labuhanbatu, didampingi Kepala UPT Pasar Sioldengan, Ismail, mengakui rendahnya aktivitas perdagangan dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari jam operasional, karakteristik pedagang dan pembeli hingga belum hadirnya pedagang besar maupun distributor.

Pasar yang dijadwalkan beroperasi pukul 06.00 hingga 18.00 WIB itu, faktanya sebagian besar baru mulai ramai setelah pedagang membuka lapak sekitar pukul 08.00 WIB.

Padahal, terdapat potensi pembeli sejak pagi, terutama masyarakat yang berbelanja setelah berolahraga.

Selain itu, minimnya variasi komoditas dan belum adanya pedagang besar membuat daya tarik pasar belum berkembang. Mayoritas pembeli juga berasal dari kalangan rumah tangga di kompleks perumahan sekitar, bukan pedagang pengecer yang membeli dalam jumlah besar.

Menghadapi persoalan tersebut, Disperindag mulai menyiapkan konsep pengembangan kawasan Pasar Sioldengan menjadi pusat jajanan dan wisata kuliner atau food court.

Rencana itu diarahkan untuk menghadirkan ratusan outlet makanan dan minuman dengan memanfaatkan areal parkir serta lahan di bagian belakang pasar. Konsep tersebut diharapkan mampu memperpanjang aktivitas ekonomi hingga malam hari sekaligus mendatangkan pengunjung baru.

“Kompleks Pasar Sioldengan punya lahan yang luas. Mampu menampung ratusan outlet pedagang makanan dan minuman. Kita punya rencana ke arah sana. Sehingga pedagang food court berbelanja ke pedagang Pasar Sioldengan,” jelasnya.

Namun, rencana tersebut masih membutuhkan penyesuaian regulasi, khususnya Peraturan Bupati tentang pengelolaan pasar. Sebab, ketentuan saat ini membatasi operasional hingga pukul 18.00 WIB, sementara aktivitas pusat kuliner justru berpotensi meningkat pada malam hari.

Persoalan lain adalah keberadaan gedung Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Sioldengan yang berdiri berdampingan dengan pasar. Kehadirannya dikhawatirkan menimbulkan persaingan usaha apabila menyasar konsumen yang sama.

Pihak UPT Pasar mengaku telah menyampaikan kekhawatiran tersebut kepada pengelola KKMP. Namun, berdasarkan informasi yang diterima, koperasi itu direncanakan berperan sebagai penyalur atau distributor skala besar, bukan pengecer.

Terkait penagihan retribusi dan perpanjangan sewa meja beton, pengelola menyebut kemungkinan pemberian kompensasi masih dapat dipertimbangkan apabila mendapat persetujuan Bupati.

“Sepanjang ada persetujuan Bupati, retribusi dapat dipertimbangkan,” tutupnya.

Rencana pembangunan kawasan food court kini menjadi salah satu alternatif menghidupkan Pasar Sioldengan. Namun, di tengah rencana pengembangan tersebut, pedagang masih membutuhkan kepastian pengoperasian pasar, kejelasan kewajiban retribusi serta jaminan keberlangsungan usaha mereka.

Sebab, optimalisasi pasar tidak cukup hanya dengan menambah konsep bisnis baru. Pemerintah daerah juga dituntut memastikan fasilitas yang telah dibangun benar-benar berfungsi dan memberikan manfaat ekonomi bagi pedagang. (fdh/azw)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru