Disinggung soal gaya kepemimpinan di militer yang berbeda dengan di pemerintahan, ia mengklaim, hal itu sama saja. Hanya soal disiplin, Nurhajizah mengaku, ada prinsip yang mungkin lebih mengarah kepada kerja keras hingga tuntas.
“Hanya saya menyampaikan agar jangan kaget (terkejut), kalau pagi hari, ada atau tidak ada kerjaan selalu online. Yang kedua, kalau belum kelar enggak pulang, terserah itu mau sampai jam berapa. Mau dari pagi ke pagi lagi, silakan saja,” jelasnya, seraya mengaku sudah meminta izin kepada Gubernur Sumut terkait hal itu.
Nurhajizah juga menekankan pentingnya penyelesaian program pembangunan yang sudah disusun. Apalagi dengan keberadaannya, pekerjaan dan tugas pengawasan terhadap kinerja SKPD akan lebih efektif.
“Di samping itu, supaya Sumut itu betul-betul bisa mengangkat derajat rakyatnya, mau tidak mau kita memang harus kerja sama dengan investor. Tapi bukan menjual tanah,” tegasnya.
Ditanya apakah ia bisa menjaga komitmen kerja sama dengan Gubernur Sumut, mengingat pengalaman masa lalu, Nurhajizah meyakinkan, tidak ada istilah pecah kongsi atau ‘Pekong’ dalam kepemimpinan mereka.
“Enggak mungkin lah, namanya mamak-mamak sama adiknya sendiri, mana mungkin begitu. Kami pasti solid, jadi nanti yang tua yang ngalah (mengalah), ya kan. Di mana-mana ya begitu, kalau tidak ya tidak solid. Jadi tenang saja,” sebutnya. (bal/saz)
Disinggung soal gaya kepemimpinan di militer yang berbeda dengan di pemerintahan, ia mengklaim, hal itu sama saja. Hanya soal disiplin, Nurhajizah mengaku, ada prinsip yang mungkin lebih mengarah kepada kerja keras hingga tuntas.
“Hanya saya menyampaikan agar jangan kaget (terkejut), kalau pagi hari, ada atau tidak ada kerjaan selalu online. Yang kedua, kalau belum kelar enggak pulang, terserah itu mau sampai jam berapa. Mau dari pagi ke pagi lagi, silakan saja,” jelasnya, seraya mengaku sudah meminta izin kepada Gubernur Sumut terkait hal itu.
Nurhajizah juga menekankan pentingnya penyelesaian program pembangunan yang sudah disusun. Apalagi dengan keberadaannya, pekerjaan dan tugas pengawasan terhadap kinerja SKPD akan lebih efektif.
“Di samping itu, supaya Sumut itu betul-betul bisa mengangkat derajat rakyatnya, mau tidak mau kita memang harus kerja sama dengan investor. Tapi bukan menjual tanah,” tegasnya.
Ditanya apakah ia bisa menjaga komitmen kerja sama dengan Gubernur Sumut, mengingat pengalaman masa lalu, Nurhajizah meyakinkan, tidak ada istilah pecah kongsi atau ‘Pekong’ dalam kepemimpinan mereka.
“Enggak mungkin lah, namanya mamak-mamak sama adiknya sendiri, mana mungkin begitu. Kami pasti solid, jadi nanti yang tua yang ngalah (mengalah), ya kan. Di mana-mana ya begitu, kalau tidak ya tidak solid. Jadi tenang saja,” sebutnya. (bal/saz)
