SUMUTPOS.CO – Angka stunting di Kabupaten Deliserdang berada di kisaran 12,5 persen. Angka itu menunjukkan kondisi baik, dan dihasilkan dari kerja sama tim yang simultan dan berkesinambungan. Persentase tersebut, pun menjadi yang terendah jika dibandingkan kabupaten/kota lain di Sumatera Utara (Sumut).
Kondisi ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Deliserdang, Darwin Zein, saat membuka Lokakarya Meeting Kelompok Kerja (Pokja) Maternal Neonatal/Pokja Pencegahan Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir Kabupaten Deliserdang di Aula Cendana, Lantai 2 Kantor Bupati Deliserdang, Rabu (13/4).
“MPHD Indonesia adalah proyek kerja sama USAID dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), yang dilakukan selama 5 tahun, dari 2020 sampai 2025. Tujuannya, untuk memperluas akses penggunaan layanan berbasis data dan penggunaan informasi terkait, dengan kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir di sektor swasta,” ungkap Darwin. Soal lokakarya tersebut, Darwin menegaskan, pelaksanaannya menitikberatkan pada pembahasan tentang pencegahan kematian ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Deliserdang.
“Apakah bisa kita lakukan? Jawabannya, pasti bisa. Karena Deliserdang luar biasa. Kekompakan dan soliditas itu modal yang kita miliki. Semua sektor pendukung ada di Deliserdang, tinggal niat kita saja,” katanya.
Dia berharap, pertemuan atau lokakarya tersebut bisa berlangsung secara berkesinambungan. Misalnya, 2 pekan sekali atau sebulan sekali. Setelah itu, baru dilakukan evaluasi. Karena menurut Darwin, bila tidak ada evaluasi, maka tidak bisa diketahui apa kelebihan dan kelemahan yang telah dilakukan. “Semua itu bermuara pada teamwork yang baik dan tercapainya tujuan yang diharapkan,” tegasnya.
Sebelumnya, Senior Program Manager MPHD, Apsari Diana Kusmastuti menjelaskan, USAID Momentum atau MPHD Spesificly berkegiatan di rumah sakit swasta atau fasilitas kesehatan (faskes) swasta. “Jadi MPHD adalah program Kemenkes sejak 2021 dan didanai USAID, untuk membantu penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Indonesia. Satu di antaranya di Sumut,” katanya.
Untuk Sumut, ada 4 kabupaten yang didampingi MPHD, yakni Kabupaten Deliserdang, Asahan, Langkat, dan Karo. Indonesia, lanjut Diana, masih masuk di 5 besar angka kematian ibu dan bayi baru lahir. Dan itu berdasarkan data tahun lalu. Karena itu, MPHD memiliki 3 pilar program untuk menurunkan angka tersebut. Pertama, membantu dan memastikan kualitas akses layanan data kesehatan ibu dan anak. Kedua, penguatan kualitas pelayanan. Dan ketiga, penguatan komitmen.
Sementara itu, Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting, menghadiri pelaksanaan Aksi 1 Analisis Stunting Konvergensi Penurunan Stunting di Kabupaten Karo 2022, yang digelar di Hotel Suite Pakar Berastagi, Rabu (13/4).
Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019, angka stunting di Kabupaten Karo mencapai 38,46 persen, dan menurun pada 2021 menjadi 25,3 persen. Artinya, dalam 2 tahun penurunan stunting di Kabupaten Karo menurun mencapai 13,16 persen, atau 6,58 persen per tahunnya.
Untuk mendukung pelaksanaan intervensi penurunan stunting, dilakukan melalui 8 aksi konvergensi stunting terintegrasi, di antaranya analisis situasi program penurunan stunting, penyusunan rencana kegiatan, rembuk stunting, peraturan bupati/wali kota tentang peran desa, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data stunting, pengukuran dan publikasi data stunting, serta review kinerja tahunan.
Pada kesempatan ini, Theopilus menyebutkan, dalam melaksanakan aksi konvergensi penurunan stunting tersebut, Kabupaten Karo mengawali dengan melaksanakan Aksi 1 yang merupakan dasar penentuan Desa Lokasi Fokus (Lokus) Stunting, yang dilaksanakan pada Rabu (13/4), dan telah ditetapkan dalam SK Bupati Karo.
Pada 2021, ada 27 Desa Lokus, pada 2022 ada 15 Desa Lokus yang akan diintervensi dengan program kegiatan oleh OPD terkait, serta didukung program tingkat desa dari Dana Desa Serta.
Theopilus juga berharap kepada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang telah menetapkan rencana kegiatan untuk penurunan stunting di Kabupaten Karo pada 2022 dan 2023, supaya tetap berkomitmen dan memastikan kegiatan kegiatan yang dimaksud terintegrasi ke Renja dan RKPD atau RKP Desa.
“Begitu juga bagi unsur pendukung dan pelaksana baik dari PKK, kecamatan, Puskesmas, dan pihak lainnya, agar memberikan yang terbaik untuk percepatan penurunan stunting di Karo,” ujarnya.
Pada pertemuan Aksi 1 yang dilaksanakan ini, akan ditentukan Desa Lokus pada 2023, yang direncanakan sebanyak 20 desa.
Turut hadir pada acara ini, Ketua TP PKK Kabupaten Karo Vera Rika, Tim Tenaga Ahli Pendamping Ditjen Bina Bangda Kemendagri Regional 1, Kepala Dinas Kesehatan drg Irna Safrina br Milala, perwakilan Bappeda, camat se-Kabupaten Karo, kepala Puskesmas se-Kabupaten Karo, dan tamu undangan lainnya. (btr/deo/saz)
