30 C
Medan
Wednesday, June 26, 2024

Pemeriksaan Sejumlah Pejabat Humbahas terkait Bimtek Kades, DPRD Dukung Kejatisu Tingkatkan ke Penyidikan

ilustrasi

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Pemeriksaan sejumlah pejabat atas pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Desa (Kades) tahun anggaran 2019 oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) baru-baru ini, mendapat dukungan dari sejumlah anggota DPRD Humbang Hasundutan, agar ditingkatkan ke pidana khusus.

Kali ini, dari Politisi Partai Perindo, Guntur Simamora meminta penyidik Kejatisu untuk mendalami dan serius melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan bimtek para Kades tahun anggaran 2019.

Meski pelaksanaan bimtek tahun anggaran 2019, Guntur yang dilantik pada September 2019 lalu menegaskan, bahwa pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat itu merupakan bukti permulaan awal dalam penegakkan hukum dugaan korupsi.

Pun begitu, kata Guntur, pemeriksaan awal yang dilakukan oleh Seksi Intelijen agar tidak sekedar saja, namun dapat ditingkatkan ke penyidikkan oleh Pidana Khusus (Pidsus).

Guntur berharap, pemeriksaan diharapkan menemukan indikasi korupsinya hingga sampai ke akar-akarnya.

Apalagi, sebut Guntur, pemeriksaan para pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPD2A) sudah sempat menghebohkan masyarakat Humbang Hasundutan.

Di antaranya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPD2A), Elson Sihotang, Sekretaris DPMPD2A, Frans Pasaribu, Kepala Bidang Adminitrasi Pemerintah Desa DPM PD2A, Jerry Silitonga.

Mantan Kepala Dinas DPMPDP2A, Vandeik Simanungkalit, mantan Kepala Bidang APD DPMPDP2A, Jusmar Simamora dan Ketua Forum Kepala Desa se Humbang Hasundutan, Tolopan serta Ketua LSM Lempapin selaku pihak pelaksana kegiatan.

“Jangan karena suasana pandemi Covid-19, pemeriksaan ini jadi lamban. Kita dukung dan kita harap serius hingga sampai ke akar-akarnya,” tegas Guntur.

Masih dikatakan, Guntur, ia juga mengapresiasi kinerja Kapolres Humbang Hasundutan, AKBP Rudi Hartono, terkait penangkapan pelaku pungutan liar di kantor Samsat Dolok Sanggul.

“Kita juga mendukug dan mengapresiasi kinerja Kapolres dan jajarannya yang berhasil menangkap adanya pungli di kantor Samsat,” kata Guntur.

Guntur berharap dengan terungkapnya pungli di kantor Samsat, pungli-pungli lainnya juga bisa diungkap.

Selain mengapresiasi penangkapan OTT, Guntur juga mengucapkan terimakasih dalam pengungkapan pembunuhan bocah 11 tahun dan penganiayaan perempuan yang dilakukan oleh suami.

“Soal ini juga patut kita apresiasi dan terimakasih kepada Kapolres yang cepat mengungkap kasus pembunuhan dan penganiayaan itu,” katanya.(des/han)

ilustrasi

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Pemeriksaan sejumlah pejabat atas pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Desa (Kades) tahun anggaran 2019 oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) baru-baru ini, mendapat dukungan dari sejumlah anggota DPRD Humbang Hasundutan, agar ditingkatkan ke pidana khusus.

Kali ini, dari Politisi Partai Perindo, Guntur Simamora meminta penyidik Kejatisu untuk mendalami dan serius melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan bimtek para Kades tahun anggaran 2019.

Meski pelaksanaan bimtek tahun anggaran 2019, Guntur yang dilantik pada September 2019 lalu menegaskan, bahwa pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat itu merupakan bukti permulaan awal dalam penegakkan hukum dugaan korupsi.

Pun begitu, kata Guntur, pemeriksaan awal yang dilakukan oleh Seksi Intelijen agar tidak sekedar saja, namun dapat ditingkatkan ke penyidikkan oleh Pidana Khusus (Pidsus).

Guntur berharap, pemeriksaan diharapkan menemukan indikasi korupsinya hingga sampai ke akar-akarnya.

Apalagi, sebut Guntur, pemeriksaan para pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPD2A) sudah sempat menghebohkan masyarakat Humbang Hasundutan.

Di antaranya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPD2A), Elson Sihotang, Sekretaris DPMPD2A, Frans Pasaribu, Kepala Bidang Adminitrasi Pemerintah Desa DPM PD2A, Jerry Silitonga.

Mantan Kepala Dinas DPMPDP2A, Vandeik Simanungkalit, mantan Kepala Bidang APD DPMPDP2A, Jusmar Simamora dan Ketua Forum Kepala Desa se Humbang Hasundutan, Tolopan serta Ketua LSM Lempapin selaku pihak pelaksana kegiatan.

“Jangan karena suasana pandemi Covid-19, pemeriksaan ini jadi lamban. Kita dukung dan kita harap serius hingga sampai ke akar-akarnya,” tegas Guntur.

Masih dikatakan, Guntur, ia juga mengapresiasi kinerja Kapolres Humbang Hasundutan, AKBP Rudi Hartono, terkait penangkapan pelaku pungutan liar di kantor Samsat Dolok Sanggul.

“Kita juga mendukug dan mengapresiasi kinerja Kapolres dan jajarannya yang berhasil menangkap adanya pungli di kantor Samsat,” kata Guntur.

Guntur berharap dengan terungkapnya pungli di kantor Samsat, pungli-pungli lainnya juga bisa diungkap.

Selain mengapresiasi penangkapan OTT, Guntur juga mengucapkan terimakasih dalam pengungkapan pembunuhan bocah 11 tahun dan penganiayaan perempuan yang dilakukan oleh suami.

“Soal ini juga patut kita apresiasi dan terimakasih kepada Kapolres yang cepat mengungkap kasus pembunuhan dan penganiayaan itu,” katanya.(des/han)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/