Pekerja berdiri di depan mesin turbin pembangkit listrik di Pulau Naga Putri Sicanang Kecamatan Medan Belawan, Rabu (13/8). Masyarakat Sumut terancam kembali mengalami pemadaman listrik secara bergilir, seiring pengurangan 50 persen jatah pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari PT Pertamina (Persero) ke PLN.
SUMUTPOS.CO – kekhawatiran penambahan pemadaman bergilir sempat mengemuka di Sumut, khususnya Kota Medan. Pasalnya, Area Pengatur Distribusi Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Sicanang, Belawan, Moses mengatakan, solar untuk pembangkit di Sumut makin menipis. “Umumnya, mesin pembangkit listrik di sini menggunakan solar sebagai bahan bakar. Dengan adanya pengurangan 50 persen jatah solar dari Pertamina, tentunya akan berdampak pada terjadinya defisit daya listrik akibat dari terganggunya operasional mesin pembangkit,” kata Moses, Rabu (13/8).
Setiap harinya, selain membutuhkan pasokan solar untuk bahan bakar mesin pembangkit listrik. Mesin-mesin penghasil tenaga listrik di PLTGU Sicanang, Belawan juga memakai pasokan bahan bakar jenis MFO (Marine Fuel Oil), dengan kebutuhan 800 KL per hari untuk operasional mesin diesel.
“Dengan adanya kebijakan pembatasan dan pengurangan kuota 50 persen dari Pertamina, tentunya sangat berpengaruh terhadap operasional mesin pembangkit. Imbasnya, kita terpaksa melakukan pemadaman bergilir atau roling per 3 jam setiap hari selama 24 jam,” ungkapnya.
Bahkan, Manajer PLTGU Pembangkit Belawan, Leonardo Sitinjak menjelaskan, persediaan solar yang ada di PLTGU diperkirakan akan bertahan selama 5 hari ke depan, sedangkan MFO bisa bertahan hingga 12 hari. Apabila, kebijakan pembatasan sebesar 50 persen tetap diberlakukan tanpa adanya solusi otomatis mesin pembangkit tidak bisa dioperasikan.
“Kalau persediaan habis, otomatis kita tidak punya BBM lagi untuk menghidupkan mesin. Langkah pemadaman itupun terpaksa diambil,” terangnya.
Sementara itu, anggota DPD RI Sumatera Utara, Parlindungan Purba mendesak PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) supaya bisa duduk bersama ditingkat kementerian guna menyelesaikan permasalahan defisit daya listrik akibat pemotongan jatah solar 50 persen.
“Dirut PLN, Dirut Pertamina, Menteri ESDM dan Menteri BUMN kita harapkan bisa duduk bersama dalam mencari solusi menyelesaikan permasalahan ini. Yang pasti, jangan sampai masalah ini terlalu lama dibiarkan berlarut-larut. Apabila tidak juga ada penyelesaian, dalam waktu dekat kita akan panggil yang bersangkutan ke Senayan,” pungkas, Parlindungan. (bbs/rul/val/rbb)
