STABAT- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat, menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan Rancangan APBD tahun anggaran 2027 yang diproyeksikan senilai Rp2,04 triliun. Rapat Paripurna ini juga beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Langkat.
Plt Bupati Langkat Tiorita br Surbakti turut mengikuti rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Sribana Perangin-angin tersebut. Dalam pengantar nota keuangan ini, pendapatan asli daerah Kabupaten Langkat diproyeksikan sebesar Rp342 miliar lebih dan pendapatan transfer sebesar Rp1,7 triliun.
PAD berasal dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainnya. Sementara pendapatan transfer, bersumber dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah.
Pemkab Langkat terus mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah. Langkah itu untuk mengoptimalkan penerimaan dan memperkuat pendapatan asli daerah, sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan.
Sementara, belanja daerah dalam Rancangan APBD Langkat diproyeksikan senilai Rp2 triliun lebih. Kebijakan belanja diarahkan untuk membiayai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan jaminan sosial.
Alokasi ini terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp1,6 triliun, yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial. Lalu belanja modal, dialokasikan sebesar Rp112 miliar lebih, untuk mendukung pembangunan dan pengadaan aset daerah, meliputi tanah, gedung, bangunan, jalan, jaringan, serta infrastruktur lainnya.
Pemkab Langkat juga mengalokasikan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp9,3 miliar. “Belanja tidak terduga ini dialokasikan sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi kebutuhan mendesak dan keadaan darurat yang tidak dapat diprediksi,” kata Tiorita, Jum’at (13/11/2026).
Adapun Belanja Transfer diproyeksikan sebesar Rp214 miliar, yang terdiri atas belanja bagi hasil dan bantuan keuangan. Pada kebijakan pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan diproyeksikan nihil, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6,7 miliar yang dialokasikan untuk penyertaan modal daerah.
Dengan komposisi tersebut, surplus pendapatan terhadap belanja daerah sebesar Rp6,75 miliar, yang digunakan untuk membiayai penyertaan modal daerah, sehingga struktur anggaran berada dalam posisi berimbang.
“Penyusunan Nota Keuangan R-APBD 2027 ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” kata dia.
Usai penyampaian Nota Keuangan, rapat dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Langkat terhadap Ranperda APBD 2027. Pandangan umum fraksi merupakan bagian penting dalam proses pembahasan anggaran dan pelaksanaan fungsi pengawasan serta penganggaran DPRD.
Melalui agenda ini, setiap fraksi menyampaikan masukan, saran, serta catatan terhadap arah kebijakan dan prioritas anggaran yang direncanakan pemerintah daerah. Seluruh pandangan dan masukan, akan menjadi bahan pembahasan antara eksekutif dan legislatif melalui mekanisme yang berlaku, termasuk pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD, sebelum Ranperda ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (ted/ila)
