MEDAN – Mantan Kepala Dinas (Kadis) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Tapanuli Utara, Budiman Gultom divonis 4 tahun penjara. Dia terbukti bersalah korupsi proyek pembangunan lampu penerangan jalan umum (LPJU) dan pengelolaan lampu penerangan jalan (PLPJ) yang bersumber dari dana pinjaman daerah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020 yang merugikan negara Rp4,85 miliar.
Majelis hakim diketuai Cipto Hosari Nababan, dalam amarnya meyakini perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 603 jo Pasal 20 huruf c UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Budiman Gultom oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 tahun denda Rp200 juta subsider pidana 80 hari,” ujarnya dalam sidang di ruang Cakra 8 Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (13/11) sore.
Menurut hakim, hal memberatkan, perbuatan Budiman tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Kemudian, perbuatannya merugikan keuangan negara dan tidak mengakui perbuatannya. “Hal meringankan, terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum,” kata Cipto.
Dalam perkara yang sama, terdakwa William Leo alias Wawa selaku Direktur PT Global Menara, divonis 5 tahun penjara denda Rp200 juta subsider penjara 80 hari.
Selain itu, Wiliam Leo juga dihukum membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp1,8 miliar. Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar UP dalam waktu yang telah ditentukan maka harta bendanya disita kemudian dilelang. “Apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun,” tegas hakim.
Atas putusan itu, penasehat hukum terdakwa maupun jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Taput, kompak menyatakan pikir-pikir selama 7 hari, untuk menentukan sikap menerima atau mengajukan banding.
Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan JPU, yang sebelumnya menuntut kedua terdakwa masing-masing selama 8 tahun penjara denda Rp400 juta subsider penjara selama 180 hari.
Selain itu, terdakwa William Leo juga dituntut membayar UP kerugian negara sebesar Rp4,85 miliar. Dimana sekitar Rp376,8 juta telah dicicil terdakwa, subsider 4 tahun penjara.
Dalam dakwaan disebutkan, kasus ini berkaitan dengan kegiatan pembangunan LPJU dan PLPJ di Kabupaten Tapanuli Utara yang dibiayai melalui dana pinjaman daerah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun 2020.
Terdakwa Budiman selaku pengguna anggaran (PA), didakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan William Leo alias Wawa, Direktur PT Global Menara Berdikari.
Budiman melakukan pemecahan paket pekerjaan pembangunan LPJU dan PLPJ. Perbuatan tersebut disebut bertujuan menguntungkan pihak lain, termasuk William Leo dan para pejabat pembuat komitmen (PPK).
Selain itu, terdakwa menyalahgunakan kewenangannya sebagai pengguna anggaran karena tidak melakukan konsolidasi pengadaan barang dan jasa. Budiman juga disebut menetapkan konsultan individual yang tidak memiliki sertifikasi keahlian. (man/ila)
