FDT:
Sejumlah orang menggunakan pakaian adat dalam pelaksanaan Festival Danau Toba (FDT) yang berpusat di Desa Silalahi II Kecamatan Silahisabungan Dairi, kemarin.
FDT: Sejumlah orang menggunakan pakaian adat dalam pelaksanaan Festival Danau Toba (FDT) yang berpusat di Desa Silalahi II Kecamatan Silahisabungan Dairi, kemarin.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penilaian terburuk terhadap penyelenggaraan Festival Danau Toba (FDT) 2018 di Desa Silalahi II Kecamatan Silahisabungan Dairi menimbulkan kritik. Even yang seharusnya menjadi daya pikat wisatawan masuk ke Sumut seolah-olah dikerjakan tidak serius..
“Festival Danau Toba adalah satu ajang promosi pariwisata di Sumut, kok malah dibuat seadanya begitu. Katanya mau serius meningkatkan kunjungan wisatwan. Tetapi kalau katanya ini yang terburuk sepanjang pelaksanaan (sejak 2013), ini justru bukti pemerintah belum serius,” ujar Anggota Komisi B DPRD Sumut Richard Sidabutar, Kamis (13/12).
Menurutnya kondisi seperti ini harus menjadi evaluasi bagi pemerintah baik kabupaten maupun provinsin, agar di masa mendatang hal ini tidak lagi terulang. Sehingga di tahun-tahun berikutnya, even besar seperti ini digelar bukan sekadar pemenuhan syarat menjalankan agenda yang tertuang di kalender wisata. Dengan begitu, yang dihasilkan dari FDT bisa lebih baik.
“Kalau begini kesannya sekadar memenuhi kalender wisata saja. Hasilnya tidak dipikirkan. Makanya seperti asal jadi saja dan tidak dikemas sebaik mungkin, khususnya untuk promosi Danau Toba dan meningkatkan kunjungan wisatawan,” sebutnya.
Untuk itu, Richard meminta pemerintah baik kabupaten maupun provinsi lebih serius menggarap festival tahunan ini dengan anggaran maksimal. Bahkan untuk lebih maksimal, perlu dikemas sedemikian rupa oleh pihak profesional melalui EO yang ahli.
“Bila perlu FDT ini diberikan kepada kepada profesional yang memang paham dengan kegiatan yang mempromosikan pariwisata. Jangan terjebak kalau pariwisata ini yang menangani harus orang dari dinas pariwisata saja. Tentu FDT ini juga harus didukung dengan anggaran. Bila perlu serahkan saja FDT ini kepada BODT,” kata Richard.
Sebagaimana disebutkan, pelaksanaan FDT 2018 di Dairi menjadi yang terburuk dengan minimnya jumlah pengunjung. FST di Dairi dilaksanakan mulai 5 Desember hingga 8 Desember. Akibatnya berbagai pihak yang terlibat tidak mendapatkan manfaat ekonomi seperti diharapkan. Bahkan mirisnya, penutupan even ini juga tidak dihadiri pejabat berkompeten dari Pemprov Sumut. Begitu juga ketidakhadiran bupati se kawasan selain Dairi sebagai tuan tumah. (bal/azw)
FDT: Sejumlah orang menggunakan pakaian adat dalam pelaksanaan Festival Danau Toba (FDT) yang berpusat di Desa Silalahi II Kecamatan Silahisabungan Dairi, kemarin.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penilaian terburuk terhadap penyelenggaraan Festival Danau Toba (FDT) 2018 di Desa Silalahi II Kecamatan Silahisabungan Dairi menimbulkan kritik. Even yang seharusnya menjadi daya pikat wisatawan masuk ke Sumut seolah-olah dikerjakan tidak serius..
“Festival Danau Toba adalah satu ajang promosi pariwisata di Sumut, kok malah dibuat seadanya begitu. Katanya mau serius meningkatkan kunjungan wisatwan. Tetapi kalau katanya ini yang terburuk sepanjang pelaksanaan (sejak 2013), ini justru bukti pemerintah belum serius,” ujar Anggota Komisi B DPRD Sumut Richard Sidabutar, Kamis (13/12).
Menurutnya kondisi seperti ini harus menjadi evaluasi bagi pemerintah baik kabupaten maupun provinsin, agar di masa mendatang hal ini tidak lagi terulang. Sehingga di tahun-tahun berikutnya, even besar seperti ini digelar bukan sekadar pemenuhan syarat menjalankan agenda yang tertuang di kalender wisata. Dengan begitu, yang dihasilkan dari FDT bisa lebih baik.
“Kalau begini kesannya sekadar memenuhi kalender wisata saja. Hasilnya tidak dipikirkan. Makanya seperti asal jadi saja dan tidak dikemas sebaik mungkin, khususnya untuk promosi Danau Toba dan meningkatkan kunjungan wisatawan,” sebutnya.
Untuk itu, Richard meminta pemerintah baik kabupaten maupun provinsi lebih serius menggarap festival tahunan ini dengan anggaran maksimal. Bahkan untuk lebih maksimal, perlu dikemas sedemikian rupa oleh pihak profesional melalui EO yang ahli.
“Bila perlu FDT ini diberikan kepada kepada profesional yang memang paham dengan kegiatan yang mempromosikan pariwisata. Jangan terjebak kalau pariwisata ini yang menangani harus orang dari dinas pariwisata saja. Tentu FDT ini juga harus didukung dengan anggaran. Bila perlu serahkan saja FDT ini kepada BODT,” kata Richard.
Sebagaimana disebutkan, pelaksanaan FDT 2018 di Dairi menjadi yang terburuk dengan minimnya jumlah pengunjung. FST di Dairi dilaksanakan mulai 5 Desember hingga 8 Desember. Akibatnya berbagai pihak yang terlibat tidak mendapatkan manfaat ekonomi seperti diharapkan. Bahkan mirisnya, penutupan even ini juga tidak dihadiri pejabat berkompeten dari Pemprov Sumut. Begitu juga ketidakhadiran bupati se kawasan selain Dairi sebagai tuan tumah. (bal/azw)
