MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selalu punya peran dalam pergerakan ekonomi masyarakat. Namun di tengah pandemi Covid-19, banyak UMKM yang tidak berdaya, satu per satu gulung tikar. Untuk itu, Pemerintah Pusat menyediaan dan memberikan akses permodalan bagi UMKM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam Webinar yang diikuti Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dari Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman No 41 Medan, Jumat (12/6).
Luhut menyampaikan beberapa program yang bisa diterapkan di beberapa daerah untuk pemulihan UMKM dan para pelaku ekonomi kreatif. “Pertama dengan meningkatkan porsi penerimaan negara dari wisatawan domestik, yang semula 55 persen menjdi 70 persen, serta mendorong wisatawan asing kelas A dan B. Kemudian meluncurkan empat program untuk wisatawan domestik, yaitu In City Activation, Staycation, Roadtrip dan Epicsale. Selanjutnya pemerintah memberikan program kartu Pra-Kerja dan pelatihan gratis bagi pelaku UMKM,” ujar Luhut.
Tidak hanya itu, kata Luhut, juga ada Program Pemulihan UMKM. Mempercepat program Desa Wisata dengan konsep One Village One Product (OVOP). Terakhir dengan menyiapkan bantuan dana PKBL/CSR perusahaan, terutama BUMN.
Luhut berharap, Pemprov Sumut turut serta membantu program ini. Karena menurutnya, ada 10 desa di sekitar Danau Toba yang akan menjalani program percontohan OVOP. “Jadi dibantu jalannya ke depan,” katanya.
Pada kesempatan itu, Luhut juga mendorong agar para pelaku UMKM sudah harus melek digital. Banyak pelaku UMKM yang belum melek digital, padahal penjualan online ini bisa jadi solusi. “Kita lihat satu bulan terakhir ini peningkatannya sangat luar biasa,” tambahnya.
Luhut juga mengatakan, kontribusi UMKM kepada gerak perekonomian di Indonesia cukup signifikan. Dia memaparkan, saat ini UMKM menyerap lebih dari 115 juta tenaga kerja. “80 persen ekonomi kita ditopang oleh konsumsi dalam negeri. Anda bisa lihat datanya UMKM itu serap 95 persen dari total tenaga kerja, lebih dari 115 juta tenaga kerja,” ungkapnya.
Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Fadjar Utomo mengatakan, Kementerian Parwisata dan Ekonomi Kreatif juga akan memberikan Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) untuk permodalan Start-up dan UKM Parekraf. “BIP ini sudah ada sejak tahun 2017, menjangkau 34 penerima subsektor, namun tahun 2020 ini akan difokuskan untuk 6 subsektor Ekonomi Kreatif dan sektor pariwisata dengan rencana penyaluran dana kurang lebih sekitar Rp 24 Miliar,” terangnya. (rel/prn)
