BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Ikatan Mahasiswa Batu Bara (IMABARA) menggelar aksi terkait dugaan penyelewengan Dana Bantuan Pangan Non Tuna i (BPNT), di depan Gedung DPRD Kabupaten Batu Bara, Senin (14/9).
IMABARA menuding adanya dugaan penyelewengan dana BPNT tahun anggaran 2019.Pada aksinya, massa IMABARA menyampaikan beberapa tuntutan.
Dalam orasinya, koordinator aksi Rizky Zein meminta kepada pihak Bank Mandiri untuk menanggapi tuntutan yang massa aksi layangkan terkait dugaan penyelewengan dana BPNT di depan pintu masuk kantor Bank Mandiri, tapi pihak Bank Mandiri hanya mengatakan bahwa pihak Bank mandiri hanya sebagai penyalur.
Tidak hanya itu, Rizky Zain pun membeberkan adanya dugaan penyelewengan dana BPNT dengan bukti banyak aduan masyarakat yang menerima saldo Rp 0 yang dimulai sejak tahun 2019, banyaknya masyarakat yang mengalami Kartu Eror atau Kode 96 dan kartu Pick Up Card Stolen.
Dalam tuntutan IMABARA, Nazli Aulia menyampaikan bahwa program BPNT justru dimanfaatkan kan oleh elit-elit politik diduga untuk meraup keuntungan.
“Untuk itu, kami hari ini menyampaikan aspirasi kami dan mendesak Kejari Batu Bara mengusut tuntas serta melakukan pemeriksaan terhadap Bank Mandiri terkait dugaan penyelewengan dana BPNT,” ungkapnya.
Setidaknya, ada 8 poin yang disampaikan IMABARA dalam aksinya, seperti keterbukaan informasi terkait e-warung. Bahkan, massa meminta agar Pemkab membentuk panitia khusus untuk melakukan pendataan kelayakan e-warung di Kabupaten Batubara Terkait adanya e-warung yang fiktif.
Sementara itu, Bupati Batu Bara, Ir Zahir MAP pun turut hadir untuk menemui massa. Bupati mengatakan bahwa persoalan BPNT E-Waroeng memang santer sejak lama dan membuatnya pusing.
“Saya tidak mau tau siapa pun yang terlibat, walaupun ada nama ponakan saya disebut-sebut, siapa yang salah tangkap saja,” tegas Zahir saat berada dalam audiensi dengan perwakilan massa Ikatan Mahasiswa Batu Bara (IMABARA) di ruang Komisi III DPRD Batu Bara.
Dalam ruangan tersebut, Zahir meminta kepada Komisi III, agar kasus tersebut segera diselesaikan. e-waroeng yang tidak lagi memenuhi persyaratan dan dianggap tidak layak tolong cepat digantikan, termasuk oknum TKSK yang bermasalah.
Selain itu, untuk penyaluran bantuan berjalan secara dan tepat sasaran perlu diganti bank sebagai lembaga bayar.
“Bila Bank Mandiri selalu menimbulkan masalah maka tolong bantu saya untuk dasar penggantiannya,” harap Bupati Zahir.
Audiensi massa IMABARA turut dihadiri Ketua DPRD Batu Bara Safi’i SH, Wakil Ketua Syafrizal SE, Ketua Komisi III Amat Muktas dan sejumlah anggota Komisi lainnya.
Hasil audensi menyimpulkan, akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). RDP nantinya turut melibatkan Bupati, pihak Bank Mandiri dan massa IMABARA yang dikuatkan dengan membuat fakta integritas. (mag-14)
