Terkait Penolakan Dana Umroh dan Wisata Rohani
SIDIKALANG- Seratusan massa yang dipimpin Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dairi, Drs H Naek Angkat, Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja (BMAG) Dairi, Pdt B Sihotang, dan Sekertarisnya, Pdt. A. Lumbantobing, STh mendatangi Gedung DPRD Dairi di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Kamis (13/12). Mereka memprotes penolakan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) 2013 untuk perjalanan umroh dan perjalanan wisata rohani sebesar Rp1 miliar oleh DPRD Kabupaten Dairi.
Akibat kehadiran massa tersebut, waktu persidangan Dewan dengan agenda, penyampaian pemandangan umum anggota dewan atas dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Dairi itu molor hingga satu setengah jam lamanya.
Kehadiran massa yang terdiri dari, para Pendeta, ulama, dan sejumlah organisasi muslim dan kristiani di DPRD Dairi itu bertujuan untuk menggagalkan atau mengubah hasil atau keputusan DPRD Dairi yang mendrop alokasi dana belanja sosial perjalanan umroh, dan perjalanan wisata rohani ke Jerusalem sebesar Rp1 milliar.
“Dalam kesempatan ini kami meminta kepada Dewan, agar alokasi dana bansos untuk perjalanan umroh, dan wisata rohani, yang sebelumnya didrop dari RAPBD tahun anggaran 2013 oleh dewan kembali disetujui. Sebab menurut kami untuk membangun daerah kita ini tidak cukup hanya tertumpu dengan pembangunan fisik akan tetapi juga pembangunan kehidupan beragama mental, spritual juga perlu dibangun,” papar Naek Angkat.
Hal senada juga disampikan Ketua BMAG Dairi Pdt B Sihotang, tujuan perjalanan wisata rohani para pendeta ke Yerusalem, bukan hanya jalan-jalan, akan tetapi untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) para Pendeta. Dengan wisata rohani ke tanah suci, apa yang telah dilihat dan dijalani di tanah suci dapat diberitakan ke warga masing-masing jemaat, sehingga moral dan etika semakin terbina.
Sementara itu, Sekertaris BMAG, Pdt A Lumbantobing yang juga Praeses HKI Dakota mengaku, bahwa perjalan wisata rohani para pendeta itu sangat bermanfaat untuk pembangunan Dairi. Bahkan Ia membandingkan program Bintek anggota DPRD, dengan perjalan wisata rohani, yang menurutnya sama-sama untuk meningkatkan SDM.
“Kenapa kami harus ditolak ?, terus terang, kedamaian tidak dapat dibeli dengan uang, tetapi harus dengan Iman. Di Yerusalem, kami mendoakan Kabupaten Dairi ini, untuk itu, kami merminta, agar dana perjalanan wisata rohani ini dikabulkan”, pinta Tobing.
Saat menerima peserta aksi di Ruang Paripurna DPRD Dairi, Wakil ketua DPRD, Ir Benpa Hisar Nababan didampingi, Suparto Gultom, Martua Nahampun, Leo Samosir, Agus Fiher Simamora, Rasiden Damanik, dan Mangasa Sinaga menjelaskan, bahwa peruntukan dana bansos tersebut adalah untuk orang-orang yang kurang mampu.
“Sesuai dengan aturan dan peraturan penggunaan dana bansos, dana itu dialokasikan terhadap orang-orang yang kurang mampu. Untuk itu kami sangat hati-hati, dan kami tidak mau menjadi korban penegak hukum, seperti yang terjadi di tingkat provinsi, sedikitnya 32 orang pejabat yang sudah ditahan akibat dana bansos ini”, jelas Benpa.
Guna menanggapi aspirasi yang disampaikan baik ketua MUI, maupun pengurus BMAG itu, Wakil ketua DPRD Suparto Gultom kembali menegaskan, bahwa dana bansos perjalanan wisata rohani itu bukan dihapuskan, akan tetapi dialihkan untuk pembangunan sejumlah rumah ibadah, yang menurutnya masih banyak yang tidak layak pakai, karena kondisi bangunan yang tidak memadai.
Lain halnya dengan, pandangan salah seorang anggota dewan lainnya, Agus Fiher Simamora yang merasa heran atas kehadiran sejumlah tokoh agama yang mendesak dewan untuk menyetujui anggaran perjalanan wisata rohani itu, akan tetapi dari seluruh peserta aksi, tidak ada satu orangpun, yang mewakili umat Katolik. (mag-14)
