Anggaran Relokasi Rp4 Miliar, Lapak Pedagang di Belawan Harus Layak

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Relokasi untuk pedagang yang berjualan di Pasar Inpres Belawan menyerap anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pemko Medan senilai Rp4 miliar. Kini, proses relokasi untuk areal lokasi dan pembangunan lapak sedang berlangsung. Informasi yang diperoleh, lokasi yang akan dijadikan tempat penampungan sementara para pedagang di Pasar Jalan Jawa Belawan akan dipindahkan ke lokasi Jalan Sumatera belakang Stasiun PMB Belawan.

Lokasi dengan luas 4 rante, rencananya akan dijadikan lapak jualan bagi pedagang dengan jumlah diperkirakan 400 pedagang yang akan berjualan di lokasi tersebut.

Melihat kondisi itu, areal yang akan dibuka dinilai tidak layak. Karena tidak sesuai dengan luas lokasi tersebut.

Anggota DPRD Medan, HT Bahrumsyah, Jumat (14/12), mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi sikap Pemko Medan yang akan mensegerakan revitalisasi Pasar Inpres Belawan. Harapannya, pembangunan pasar untuk menata pedagang lebih tertib dan moderen, dan tidak menimbulkan masalah di belakang hari.

Milihat waktu sudah masuk akhir tahun, anggaran relokasi pedagang menyerap APBD 2018 sebesar Rp4 miliar. Jumlah tersebut merupakan anggaran yang cucuk besar. Katanya, kuasa pengguna anggaran (KPA) harus mencari tempat dan membangun lapak pedagang yang layak dan nyaman.

“Ini sudah mau tutup tahun, kita lihat belum ada tanda-tanda relokasi. Kita dengar ada lapak yang sudah disewa, melihat tempatnya tidak sesuai luasnya. Jangan relokasi itu dipaksakan, kita ingatkan jangan main-main dengan anggaran sebesar itu,” tegas anggota dewan akrab disapa Bahrum.

Dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kota Medan ini, pihaknya akan mengawasi proses relokasi yang akan berlangsung. Sebagai Ketua Pansus DPRD Medan, pihaknya akan mengawal budget dan bestek relokasi lapak jualan yang akan dilaksanakan.

Selain itu, Ketua Fraksi PAN DPRD Medan ini menegaskan, kepada pihak yang dipercayakan untuk melaksanakan relokasi pasar di Belawan itu nantinya tidak bermain-main dengan anggaran untuk kepentingan pribadi. Sehingga, proses relokasi 400 pedagang nantinya membuat mereka tidak nyaman.

“Kita tidak mau terulang seperti tahun 2015, pejabat di dinas terkait harus dipenjara karena menyelewengkan dana relokasi untuk kepentingan pribadi. Makanya, kita minta kepada segala pihak dan masyarakat untuk turut serta mengawasi relokasi dan pembangunan pasar tersebut,” ungkap Bahrum.

Mengenai pembangunan Pasar Inpres, akan dilaksanakan pada tahun 2019 dengan menyerap APBD sebesar Rp20 miliar. Kepada PD Pasar selaku otoritas yang bertanggung jawab terhadap pedagang, harus memberikan validasi dan verifikasi data pedagang untuk disesuaikan terhadap bestek bangunan

“Untuk pembangunan pasar, dilengkapi meja dan kios. Jadi, kalau bangunan itu selesai tidak ada lagi jual beli kios, kita tidak mau ada pungli kepada pedagang. Makanya, kita tegaskan, revitalisasi itu jangan menimbulkan masalah dan merugikan pedagang,” tegas Bahrum lagi.

Sementara, Kepala Cabang (Kacab) III PD Pasar, Ismail Pardede mengatakan, pihaknya tidak terlibat dalam proses relokasi tempat dan pembangunan lapak sementara pedagang. Namun, pihaknya hanya membantu untuk pendataan pedagang dan proses pemindahan di lokasi baru.

“Untuk mencari tempat dan bangun lapak, itu wewenang perkim. Kita tidak ikut, memang kita sudah dengar tempatnya di belakang PMB, tapi sampai saat ini belum tahu kapan pedagang direlokasi, kita masih menunggu,” ungkap Ismail.

Terpisah, Camat Medan Belawan, Ahmad SP mengatakan, berdasarkan laporan yang mereka terima, relokasi pedagang eksisting atau pedagang pemegang kartu biru akan segera dilaksanan ke lokasi yang telah disewa. Proses relokasi kemungkinan dalam waktu.

“Untuk lokasi sudah ditetapkan, kapan pedagang dipindahkan, kita belum tahu. Itu wewenang PD Pasar, yang jelas sudah ada tempatnya, jadi masih menunggu pihak Perkim untuk membangun tempat lapak jualan di areal relokasi,” ujar Ahmad. (fac/azw)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Relokasi untuk pedagang yang berjualan di Pasar Inpres Belawan menyerap anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pemko Medan senilai Rp4 miliar. Kini, proses relokasi untuk areal lokasi dan pembangunan lapak sedang berlangsung. Informasi yang diperoleh, lokasi yang akan dijadikan tempat penampungan sementara para pedagang di Pasar Jalan Jawa Belawan akan dipindahkan ke lokasi Jalan Sumatera belakang Stasiun PMB Belawan.

Lokasi dengan luas 4 rante, rencananya akan dijadikan lapak jualan bagi pedagang dengan jumlah diperkirakan 400 pedagang yang akan berjualan di lokasi tersebut.

Melihat kondisi itu, areal yang akan dibuka dinilai tidak layak. Karena tidak sesuai dengan luas lokasi tersebut.

Anggota DPRD Medan, HT Bahrumsyah, Jumat (14/12), mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi sikap Pemko Medan yang akan mensegerakan revitalisasi Pasar Inpres Belawan. Harapannya, pembangunan pasar untuk menata pedagang lebih tertib dan moderen, dan tidak menimbulkan masalah di belakang hari.

Milihat waktu sudah masuk akhir tahun, anggaran relokasi pedagang menyerap APBD 2018 sebesar Rp4 miliar. Jumlah tersebut merupakan anggaran yang cucuk besar. Katanya, kuasa pengguna anggaran (KPA) harus mencari tempat dan membangun lapak pedagang yang layak dan nyaman.

“Ini sudah mau tutup tahun, kita lihat belum ada tanda-tanda relokasi. Kita dengar ada lapak yang sudah disewa, melihat tempatnya tidak sesuai luasnya. Jangan relokasi itu dipaksakan, kita ingatkan jangan main-main dengan anggaran sebesar itu,” tegas anggota dewan akrab disapa Bahrum.

Dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kota Medan ini, pihaknya akan mengawasi proses relokasi yang akan berlangsung. Sebagai Ketua Pansus DPRD Medan, pihaknya akan mengawal budget dan bestek relokasi lapak jualan yang akan dilaksanakan.

Selain itu, Ketua Fraksi PAN DPRD Medan ini menegaskan, kepada pihak yang dipercayakan untuk melaksanakan relokasi pasar di Belawan itu nantinya tidak bermain-main dengan anggaran untuk kepentingan pribadi. Sehingga, proses relokasi 400 pedagang nantinya membuat mereka tidak nyaman.

“Kita tidak mau terulang seperti tahun 2015, pejabat di dinas terkait harus dipenjara karena menyelewengkan dana relokasi untuk kepentingan pribadi. Makanya, kita minta kepada segala pihak dan masyarakat untuk turut serta mengawasi relokasi dan pembangunan pasar tersebut,” ungkap Bahrum.

Mengenai pembangunan Pasar Inpres, akan dilaksanakan pada tahun 2019 dengan menyerap APBD sebesar Rp20 miliar. Kepada PD Pasar selaku otoritas yang bertanggung jawab terhadap pedagang, harus memberikan validasi dan verifikasi data pedagang untuk disesuaikan terhadap bestek bangunan

“Untuk pembangunan pasar, dilengkapi meja dan kios. Jadi, kalau bangunan itu selesai tidak ada lagi jual beli kios, kita tidak mau ada pungli kepada pedagang. Makanya, kita tegaskan, revitalisasi itu jangan menimbulkan masalah dan merugikan pedagang,” tegas Bahrum lagi.

Sementara, Kepala Cabang (Kacab) III PD Pasar, Ismail Pardede mengatakan, pihaknya tidak terlibat dalam proses relokasi tempat dan pembangunan lapak sementara pedagang. Namun, pihaknya hanya membantu untuk pendataan pedagang dan proses pemindahan di lokasi baru.

“Untuk mencari tempat dan bangun lapak, itu wewenang perkim. Kita tidak ikut, memang kita sudah dengar tempatnya di belakang PMB, tapi sampai saat ini belum tahu kapan pedagang direlokasi, kita masih menunggu,” ungkap Ismail.

Terpisah, Camat Medan Belawan, Ahmad SP mengatakan, berdasarkan laporan yang mereka terima, relokasi pedagang eksisting atau pedagang pemegang kartu biru akan segera dilaksanan ke lokasi yang telah disewa. Proses relokasi kemungkinan dalam waktu.

“Untuk lokasi sudah ditetapkan, kapan pedagang dipindahkan, kita belum tahu. Itu wewenang PD Pasar, yang jelas sudah ada tempatnya, jadi masih menunggu pihak Perkim untuk membangun tempat lapak jualan di areal relokasi,” ujar Ahmad. (fac/azw)