COPOT: Ketua Bawaslu Binjai, Arie Nurwanto (kanan) mencabut stiker APK yang menempel di mobil Fortuner saat melakukan razia, Senin (15/4).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masa tenang sudah berlangsung dua hari. Namun, masih ada alat peraga kampanye yang terpasang, baik di baliho, poster, spanduk, termasuk stiker di kendaraan pribadi maupun angkutan umum.
Bawaslu Sumut mengaku mengalami kendala di lapangan saat menertibkan alat peraga kampanye (APK) pada hari tenang. Antara lain akibat kekurangan personil Satpol PP sampai kebutuhan alat untuk mencopot APK yang posisinya susah terjangkaun
“Masalah (penertiban APK) di kabupaten/kota bervariasi. Sebab bersamaan waktu petugas kita juga mengawasi dan memonitoring distribusi logistik. Pertama, kendalanya keterbatasan jajaran kita. Kedua, keterbatasan aparat Satpol PP dan ketiga, sebenarnya bisa saja bila aparat Satpol PP terbatas, dapat dikerahkan dari petugas Trantib kecamatan. Tapi pada sisi lain, Trantib inikan aparat kecamatan bukan vertikal aparat Satpol PP. Jadi memang ada masalah di SDM yang jumlahnya terbatas,” kata Anggota Bawaslu Sumut, Suhadi Situmorang menjawab Sumut Pos, Senin (15/4).
Kendala lain, sebut dia, keterbatasan peralatan yang bisa menertibkan APK dan non APK. Untuk spanduk caleg misalnya, kata Suhadi, ada model APK baliho besar yang mesti menggunakan alat berat. Pihaknya kesulitan dalam koordinasi dengan pemkab, melainkan Satpol PP yang meminjam alat-alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum. “Antara lain kendala kami di situ selama masa tenang penertiban APK ini. Kami juga seluruh komisioner terus bergerilya memonitoring distribusi logistik ke kabupaten/kota sebelum hari H pencoblosan,” katanya.
Proses 92 Temuan
Terpisah, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan mengungkapkan selama proses pemilu berlangsung di Sumut sampai 13 April kemarin, pihaknya telah memroses total 92 temuan dan laporan. Dari jumlah tersebut, pihaknya mencatat terdapat dua pelanggaran pidana, delapan pelanggaran kode etik, 14 pelanggaran administratif, 13 pelanggaran hukum lainnya. “Sedangkan lima laporan masih dalam proses, dan dari 50 laporan bukan merupakan pelanggaran,” katanya.
Adapun data laporan tertinggi, sebut dia, berasal dari Nias Selatan (tujuh laporan), Sumut (5), Deliserdang (4), Gunungsitoli, Tapanuli Selatan, Tapanuli Selatan yang masing-masing tiga laporan. Sementara untuk data temuan tertinggi, antara lain Pematangsiantar (7 temuan), Medan (6), Nias Utara (5), dan Sumut (3). “Dan khusus dugaan ataupun temuan politik uang yang terjadi di Padanglawas Utara hari ini (Senin, Red), saat ini masih dipastikan oleh jajaran kami Bawaslu Paluta,” ujarnya.
Berdasarkan jenis pelanggaran yang terjadi, ujar Syafrida, netralitas kepala daerah terdapat satu kasus, kampanye di luar jadwal 11 kasus, pelaksana, peserta dan tim kampanye melanggar larangan kampanye sembilan kasus, APK 14 kasus, netralitas ASN ada 4 kasus. “Selanjutnya netralitas pejabat/BUMN tiga kasus, politik uang enam kasus, netralitas perangkat desa enam kasus, kode etik penyelenggara 14 kasus, pemalsuan dokumen dua kasus, berkas syarat pencalonan 19 kasus, dan prosedur penanganan pelanggaran satu kasus,” katanya.
Anggota Bawaslu Sumut dua periode ini menambahkan, untuk temuan dan laporan hasil pengawasan APK yang sudah dirangkum pihaknya, terdapat 11 laporan pelanggaran yang diregistrasi, 13.719 APK yang ditertibkan, 12.976 APK di tempat yang dilarang, 264 APK di kendaraan umum ditertibkan, 11 APK mengandung materi yang dilarang, dan 534 APK pelanggaran lainnya.
Sementara, Ketua Bawaslu Kota Medan, Payung Harahap ketika dikonfirmasi mengaku, pihaknya sudah melakukan penertiban di seluruh titik di Kota Medan. Namun diakuinya, belum semua APK dapat mereka tertibkan. “Hari ini (kemarin, Red) adalah hari kedua masa tenang, kita sudah tertibkan sekitar 70 sampai 85 persen APK diseluruh titik dikota Medan,” ucap Payung kepada Sumut Pos, Senin (15/4).
Ditanya terkait kendala yang dihadapinya hingga membuatnya belum bisa merampungkan tugasnya untuk menertibkan atribut-atribut serta APK peserta pemilu di Kota Medan secara tuntas, Payung mengutarakan kesulitan yang dihadapinya cukup beragam. “Salah satunya adalah keterbatasan fasilitas beripa mobil Crane untuk melakukan pembongkaran APK yang berukuran besar dan tinggi. Hanya ada 5 unit mobil Crane yang kami gunakan, yakni milik Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemko Medan, tentu itu masih kurang,” ujar Payung.Namun, Payung berjanji akan terus melakukan upaya penertiban untuk membuat kota Medan menjadi steril dari APK dihari pemungutan suara pada hari Rabu (17/4) mendatang. “Dengan keterbatasan itu kita tetap optimalkan 5 unit mobil Crane itu untuk bisa menertibkan APK secara menyeluruh paling lambat besok. Jadi, sebelum hari pemungutan nanti kita sudah berhasil melakukan penertiban APK setidak-tidaknya 95 persen dari APK yang ada,” tandasnya
Fortuner Terjaring Razia APK
Untuk menegakkan peraturan, Badan Pengawas Pemilu Kota Binjai terus bergerak melakukan penertiban. Kemarin (15/4), Bawaslu Binjai menyasar APK yang menempel di kendaraan bermotor. Razia ini digelar di pertigaan pintu masuk Terminal Bus Binjai, Jalan Ikan Paus, Kelurahan Timbanglangkat, Binjai Timur. Belasan petugas Bawaslu yang berpakaian serba hitam merazia kendaraan bermotor. Baik itu angkutan kota maupun becak bermotor.
Angkutan kota yang masih memajang wajah salah satu calon legislatif tingkat kota maupun provinsi ditertibkan. “Penertiban tadi pagi di Pintu Masuk Terminal berjalan lancar. Tidak ada kendala,” jelas Ketua Bawaslu Kota Binjai, Arie Nurwanto.
Petang harinya, Bawaslu Binjai kembali melakukan razia di depan Taman Remaja Kota Binjai. Persisnya di sekitaran Lapangan Merdeka Binjai. Semula angkutan umum dan becak bermotor saja yang ditertibkan, lantaran mereka masih memajang wajah salah satu caleg tingkat kota maupun provinsi. “Penertiban atau razia APK ini menyasar di angkutan umum dan becak. Kalau ada mobil pribadi, juga ditertibkan,” jelas Arie.
Tak lama berselang, satu unit mobil Fortuner warna putih dengan menampilkan wajah caleg DPR RI, DPRD Sumut, dan DPRD Kota Binjai melintas. Mobil pabrikan Jepang BK 1255 PM ini pun langsung dihentikan. Menurut Arie, penertiban APK yang dilakukan ini tidak pandang bulu. Artinya, semua APK bakal dibersihkan. “Seluruh APK yang ada kita tertibkan, agar bisa selesai semua sampai besok hari masa tenang. Ini demi pelaksanaan Pemilu kita agar berjalan damai. Kita tidak mau ada lagi APK,” beber Arie.
Di soal masih ada APK yang terpasang pada sejumlah gang atau jalan kecil di Kota Rambutan, menurut Arie, juga bakal ditertibkan. Kata Arie, petugas Bawaslu tingkat Kelurahan akan diperintahkannya melakukan pengawasan. “Sudah ditugaskan PPL untuk melakukan patroli pengawasan sekaligus menertibkan yang ada di gang-gang,” jelas Arie.
“Penertiban yang dilakukan berjalan lancar. Mereka yang kena penertiban memahami dan mengerti karena sudah masuk masa tenang. Kami berharap agar APK di kendaraan bermotor yang sudah dirazia ini tidak lagi dipasang,” pungkas Arie. (prn/ted/mag-1)
