MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumatera Utara tidak ada menemukan terjadinya kerusakan lingkungan di hulu sungai yang menyebabkan longsor berulangkali menerjang Jembatan Sidua-dua di Jalan Lintas Siantar-Parapat, Kabupaten Simalungunn
“Tidak sampai ke sana analisis kami. Lagian itukan kawasan hutan lindung. Tentu Dinas Kehutanan yang lebih tahu dan punya wewenang. Kalau kami kan soal dampaknya saja,” ucap Kepala DLH Sumut, Binsar Situmorang kepada Sumut Pos, Rabu (16/1).
Dia mengungkapkan, analisis yang mereka serahkan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumut sebagai leading sector bersama BBPJN II, akan dibahas lebih dalam pada rapat koordinasi selanjutnya. “Belum bisa bilang analisis yang sudah kami buat itu. Tanya ke BPBD saja, karena mereka leading sector-nya. Tapi intinya untuk dampak lingkungan sebagai penyebab longsor, tidak ada kami temukan. Kami cuma fokus pada dampak lingkungan paskalongsor terjadi,” katanya.
Pihaknya juga belum mengetahui, apakah pada bagian hulu sungai akan lebih dibahas pada rakor berikutnya. “Kalau kami pada prinsipnya siap ketika diminta koordinasi. Memberikan analisis dampak lingkungan akibat bencana longsor di Jembatan Sidua-dua,” pungkas mantan Kadis Tarukim Sumut ini.
Pelaksana Harian Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II, Bambang Pardede mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan kepolisian dalam rangka kelancaran arus lalu lintas di lokasi bencana. “Material longsor sudah mulai bersih. Tapi pelayanan lalu lintas kan harus tetap yang utama kita lakukan. Sehingga pengendara nyaman melintasi jalan tersebut. Makanya bersama pihak kepolisian kami terus mengintensifkan kelancaran arus lalu lintas,” katanya.
Menurut dia sejauh ini belum ada agenda yang mengarah pada pengerukan di sisi hulu sungai, yang diduga jadi penyebab longsor yang berulangkali terjadi di kawasan tersebut. “Belum, belum ada. Kita mau koordinasikan lagi pembahasan lanjutannya. Dan memang fokusnya dibagian hulu sungai,” tuturnya.
Termasuk pembangunan benteng atau jembatan baru sebagai salah satu solusi atas bencana longsor yang berulangkali menerjang Jembatan Sidua-dua, dia menyebut belum ada dilakukan pembahasan. “Mungkin saja kalau dari koordinasi nanti ada disepakati, ya akan kita coba. Yang perlu kita koordinasikan lebih jauh bagaimana di hulunya itu,” katanya.
Sama haknya dengan BPBD Sumut, pihaknya berharap dalam rapat koordinasi lanjutan nantinya seluruh instansi terkait lebih serius melakukan pembahasan guna mencari solusi atas peristiwa bencana alam ini. Terlebih berkenaan sumber bencana yang diduga berasal dari hulu sungai.
Sebelumnya, Kabid Reservasi Balai Besar Jalan Nasional (BBPJN) II Sumatera Utara (Sumut) Ir Elvi Roza MT, bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian PUPR Wilayah 05 Sumut Rudi Mansen Sipayung, Kapolsek Parapat AKP Bambang Priyanto, meninjau perbukitan Bagun Dolok Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Selasa (15/1). Menurut Elvi Roza, pihaknya tidak boleh menyerah dengan alam dan akan mencari solusi untuk penanggulangan bencana longsor Bangun Dolok dengan memproteksi longsor dengan membuat dua stuck dump atau shift file sesuai dengan lekukan perbukitan Bangun Dolok. Hal itu akan membuat longsoran dapat tertahan tidak langsung meluncur ke Jembatan Sidua-dua.
Elvi mengungakapkan, selain penebangan pohon di sekitar perbukitan yang sudah lama, penyebab longsor juga disebabkan karena adanya mata air, di atas perbukitan yang tertahan. “Sebelumnya kurang kita antisipasi yang tetap mengalir terus menerus, sehingga material halus di bawah lapisan tanah perbukitan habis terkikis, terbawa air. Menyebabkan kekuatan antar inter blocking tanah dan batu hilang, sehingga menyebabkan tanah perbukitan longsor,” katanya.
Dia mengaku sudah meminta PPK untuk membuat konsep disain penanggulangan bencana longsor perbukitan Bangun Dolok untuk dibicarakan di kantor dan di tingkat balai. Kemudian dilaporkan ke Jakarta, apakah kontrak bisa diadindum secepatnya, karena bencana ini adalah prioritas dan penanggulangan pengalihan aliran air yang terdapat di atas perbukitan, ujarnya.
Penanganan bencana longsor di Sidua-dua tidak dapat instan, perlu peninjauan dan perencanaan anggaran, kekuatan disain dan butuh koordinasi. Upaya untuk mengantisipasi kelancaran arus lalu lintas di Jembatan Sidua-dua hanya dengan cara pembersihan material longsor dari badan jembatan dengan menggunakan alat berat. “Kita akan mengusahakan alat berat selalu standby di sekitar jembatan untuk melakukan pembersihan bila terjadi longsor, agar jembatan tetap berfungsi,”paparnya.
Pihaknya juga mengharapkan peran serta Balai Pengawas Sungai (BPS) yang memiliki kewewenangan. “Kalau saling menunggu yang jadi korban adalah masyarakat. Kalau perlu desain kita didiskusikan dengan BPS, kalau mereka setuju dengan disain kita, kita akan kerjakan,”tutupnya. (prn)
