JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kehutanan bakal melakukan kajian terhadap usulan pembangunan jalan alternatif dari Kabupaten Karo ke Kabupaten Langkat. Direktur Konservasi SDA (Sumber Daya Alam) dan Ekosistem Kementerian LHK, Sulistya menyebut pihaknya akan melakukan pertemuan dengan pihak UNESCO.
Pertemuan tersebut untuk mengalihkan fungsi Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL) untuk dijadikan jalan sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. “Kita tahu, pembangunan jalan tersebut sangat mendesak untuk mengatasi kemacetan,” ujar Sulistya saat menerima kunjungan Komisi B dan D DPRD Sumut di Kementerian KLH di Jakarta, Kamis (16/2).
Dia juga meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprovsu) terlebih dahulu melakukan studi kelayakan terhadap usulan pembangunan jalan yang dimaksud. “Dalam konteks ini, Kementerian LKH sangat mendukung komitmen dan kekompakan Provinsi Sumut bersama sejumlah bupati/walikotanya untuk merealisasikan kelanjutan pembangunan saran penghubung yang melintasi kawasan TNGL itu,” tambahnya.
Direktur Planologi Kehutanan KLH, M Said menambahkan pemberian izin pembangunan jalan di kawasan TNGL dan hutan konservasi lainnya tidaklah mudah. Sebab, sering disalah artikan dan sering pula dilakukan perusakan kawasan hutan tanpa henti. Selain itu tidak ada yang berani melakukan tindakan tegas, sehingga sedikit demi sedikit hutan di Indonesia habis dibabat.
“Usulan teman-teman dari DPRD Sumut akan kita tindaklanjuti dan disampaikan kepada Ibu Menteri, dan hasilnya akan kita surati ke Pemprovsu maupun DPRD Sumut,” imbuhnya.
Anggota Komisi D DPRD Sumut, Baskami Ginting meminta Kementerian LHK mencairkan ego pemerintah pusat dengan daerah. Apalagi usulan ini susah diajukan sejak 2004 lalu.
Taman Nasional Gunung Leuser.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kehutanan bakal melakukan kajian terhadap usulan pembangunan jalan alternatif dari Kabupaten Karo ke Kabupaten Langkat. Direktur Konservasi SDA (Sumber Daya Alam) dan Ekosistem Kementerian LHK, Sulistya menyebut pihaknya akan melakukan pertemuan dengan pihak UNESCO.
Pertemuan tersebut untuk mengalihkan fungsi Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL) untuk dijadikan jalan sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. “Kita tahu, pembangunan jalan tersebut sangat mendesak untuk mengatasi kemacetan,” ujar Sulistya saat menerima kunjungan Komisi B dan D DPRD Sumut di Kementerian KLH di Jakarta, Kamis (16/2).
Dia juga meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprovsu) terlebih dahulu melakukan studi kelayakan terhadap usulan pembangunan jalan yang dimaksud. “Dalam konteks ini, Kementerian LKH sangat mendukung komitmen dan kekompakan Provinsi Sumut bersama sejumlah bupati/walikotanya untuk merealisasikan kelanjutan pembangunan saran penghubung yang melintasi kawasan TNGL itu,” tambahnya.
Direktur Planologi Kehutanan KLH, M Said menambahkan pemberian izin pembangunan jalan di kawasan TNGL dan hutan konservasi lainnya tidaklah mudah. Sebab, sering disalah artikan dan sering pula dilakukan perusakan kawasan hutan tanpa henti. Selain itu tidak ada yang berani melakukan tindakan tegas, sehingga sedikit demi sedikit hutan di Indonesia habis dibabat.
“Usulan teman-teman dari DPRD Sumut akan kita tindaklanjuti dan disampaikan kepada Ibu Menteri, dan hasilnya akan kita surati ke Pemprovsu maupun DPRD Sumut,” imbuhnya.
Anggota Komisi D DPRD Sumut, Baskami Ginting meminta Kementerian LHK mencairkan ego pemerintah pusat dengan daerah. Apalagi usulan ini susah diajukan sejak 2004 lalu.
