26 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Pramusrenbang RKPD Provinsi Sumut 2023, Sejumlah Bupati Keluhkan Jalan Rusak

SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah bupati mendesak Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) untuk segera memperbaiki jalan provinsi di sejumlah kabupaten kota yang rusak parah. Desakan ini mereka sampaikan pada kegiatan Pramusyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pramusrenbang RKPD) Provinsi Sumut 2023 Dataran Tinggi yang digelar di Hotel Niagara Parapat, Kabupaten Simalungun, Rabu (16/3).

DESAKAN kepada Pemprovsu tersebut disampaikan Bupati Dairi, Simalungun, Toba, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara dan lainnya. Menurut mereka, masyarakat sangat berharap ada perbaikan jalan provinsi tersebut secapatnya.

Bupati Dairi, Eddy KA Berutu dalam Musrenbang RKPD itu mengungkapkan, di wilayah pemerintahannya terdapat banyak jalan provinsi yang rusak. Ia mencatat, 26 persen kondisi jalan provinsi di Dairi, dalam keadaan rusak berat. “Untuk Dairi, kita sudah memetakan bahwa ada sekitar 81,5 kilometer jalan kita yang rusak pak. Dari jumlah itu, sekitar 26 kilometer kami mencatat jalan tersebut rusak berat. Kita mohon dukungan provinsi untuk bisa bertahap menyelesaikannya,” kata Eddy.

Selain itu, kepala daerah di wilayah dataran tinggi lainnya mengeluhkan soal masalah pendidikan. Karena pelajar harus menempuh 20 kilometer untuk SMA Negeri atau SMK Negeri. Hal itu, dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Dairi.

Hal yang sama dikeluhkan oleh Wakil Bupati Humbahas, Oloan Paniaran Nababan. Ia meminta Pemprov Sumut melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut kembali membangun atau menambah SMA Negeri atau SMK Negeri. “Di Humbahas juga ada jalan yang terputus sepanjang 10 kilometer. Jalan ini menghubungkan Kabupaten Humbahas dan Kabupaten Pakpak Bharat,” sebut Oloan.

Tak hanya masalah perbaikan infrastruktur jalan dan pembangunan sekolah yang menjadi target pembangunan wilayah dataran tinggi ke depan, dalam pra Musrenbang tersebut, Bupati Pakpak Bharat juga mengeluhkan kurangnya air minum dan air bersih di kabupaten tersebut. “Mereka selama ini masih minum dari air hujan,” tutur Franc Bernhard Tumanggor.

Menanggapi permintaan para bupati dari dataran tinggi tersebut, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengatakan, Pemprovsu pada tahun 2022 dan 2023 telah menganggarkan untuk perbaikan jalan Rp2,7 triliun. Dana ini untuk perbaikan 450 km jalan dari total jalan panjang provinsi 3.005,65 km.

Dari total dana Rp2,7 triliun tersebut, sebesar Rp713 miliar lebih untuk perbaikan jalan di wilayah dataran tinggi yang terdiri dari Kabupaten Simalungun, Kota Pematangsiantar, Taput, Humbahas, Dairi, Karo, Samosir, Toba dan Pakpak Bharat.

Untuk wilayah Karo jalan yang diperbaiki yakni sekitar 26.67 km, Dairi 11 km, Pakphak Barat 2,4 km, Simalungun 24,6 km, Pematangsiantar 5.64 km, Toba 14 km, Taput 14,3 km, Humbahas 12,5 km dan 9 km. “Inilah untuk kalian semua. Sumut tidak akan bermartabat kalau dataran tinggi tak berbuat,” sebut mantan Pangkostrad itu.(gus)

SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah bupati mendesak Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) untuk segera memperbaiki jalan provinsi di sejumlah kabupaten kota yang rusak parah. Desakan ini mereka sampaikan pada kegiatan Pramusyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Pramusrenbang RKPD) Provinsi Sumut 2023 Dataran Tinggi yang digelar di Hotel Niagara Parapat, Kabupaten Simalungun, Rabu (16/3).

DESAKAN kepada Pemprovsu tersebut disampaikan Bupati Dairi, Simalungun, Toba, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara dan lainnya. Menurut mereka, masyarakat sangat berharap ada perbaikan jalan provinsi tersebut secapatnya.

Bupati Dairi, Eddy KA Berutu dalam Musrenbang RKPD itu mengungkapkan, di wilayah pemerintahannya terdapat banyak jalan provinsi yang rusak. Ia mencatat, 26 persen kondisi jalan provinsi di Dairi, dalam keadaan rusak berat. “Untuk Dairi, kita sudah memetakan bahwa ada sekitar 81,5 kilometer jalan kita yang rusak pak. Dari jumlah itu, sekitar 26 kilometer kami mencatat jalan tersebut rusak berat. Kita mohon dukungan provinsi untuk bisa bertahap menyelesaikannya,” kata Eddy.

Selain itu, kepala daerah di wilayah dataran tinggi lainnya mengeluhkan soal masalah pendidikan. Karena pelajar harus menempuh 20 kilometer untuk SMA Negeri atau SMK Negeri. Hal itu, dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Dairi.

Hal yang sama dikeluhkan oleh Wakil Bupati Humbahas, Oloan Paniaran Nababan. Ia meminta Pemprov Sumut melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut kembali membangun atau menambah SMA Negeri atau SMK Negeri. “Di Humbahas juga ada jalan yang terputus sepanjang 10 kilometer. Jalan ini menghubungkan Kabupaten Humbahas dan Kabupaten Pakpak Bharat,” sebut Oloan.

Tak hanya masalah perbaikan infrastruktur jalan dan pembangunan sekolah yang menjadi target pembangunan wilayah dataran tinggi ke depan, dalam pra Musrenbang tersebut, Bupati Pakpak Bharat juga mengeluhkan kurangnya air minum dan air bersih di kabupaten tersebut. “Mereka selama ini masih minum dari air hujan,” tutur Franc Bernhard Tumanggor.

Menanggapi permintaan para bupati dari dataran tinggi tersebut, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengatakan, Pemprovsu pada tahun 2022 dan 2023 telah menganggarkan untuk perbaikan jalan Rp2,7 triliun. Dana ini untuk perbaikan 450 km jalan dari total jalan panjang provinsi 3.005,65 km.

Dari total dana Rp2,7 triliun tersebut, sebesar Rp713 miliar lebih untuk perbaikan jalan di wilayah dataran tinggi yang terdiri dari Kabupaten Simalungun, Kota Pematangsiantar, Taput, Humbahas, Dairi, Karo, Samosir, Toba dan Pakpak Bharat.

Untuk wilayah Karo jalan yang diperbaiki yakni sekitar 26.67 km, Dairi 11 km, Pakphak Barat 2,4 km, Simalungun 24,6 km, Pematangsiantar 5.64 km, Toba 14 km, Taput 14,3 km, Humbahas 12,5 km dan 9 km. “Inilah untuk kalian semua. Sumut tidak akan bermartabat kalau dataran tinggi tak berbuat,” sebut mantan Pangkostrad itu.(gus)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/