KUNKER: Tim XI Kunker DPRD Sumut yang dipimpin Siti Aminah Peranginangin didampingi anggota Layari Sinukaban, Leonard Samosir, Toni Togatorop, Robert Tobing foto bersama Pj Bupati Pakpak Bharat Asren Nasution, Sekda Pakpak Bharat Banuarea, Kasatpol PP Antony Siahaan dan sejumlah OPD Pakpak Bharat, saat kunker ke Pakpak Bharat.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jalan provinsi tembus kabupaten Pakpak Bharat menuju Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), saat ini dalam keadaan rusak. Kondisi tersebut membuat Kabupaten Pakpak Bharat tetap terisolir dan jauh dari kata berkembang. Terkait hal itu, Tim XI DPRD Sumut berjanji akan memperjuangkan pembangunan jalan dimaksud, paling lambat tahun 2020.
Janji itu disampaikan Tim XI DPRD Sumut dalam agenda kunjungan kerja (kunker) ke Pakpak Bharat, didampingi pejabat (Pj) Bupati Pakpak Bharat, Asren Nasution, yang mengeluhkan kondisi sejumlah ruas jalan di wilayahnya.
“Dalam pertemuan Tim XI dengan Pj Bupati Pakpak Bharat yang dihadiri Kasatpol PP Antony Siahaan (mewakili Pemprovsu), terungkap bahwa jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Pakpak Bharat dengan Sabulussalam Provinsi NAD (Nanggroe Aceh Darussalam) kondisinya sangat parah alias hancur-hancuran,” ujar Ketua dan anggota Tim XI DPRD Sumut Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, Siti Aminah Peranginangin, Leonard S Samosir, Layari Sinukaban, Robert Tobing dan Toni Togatorop kepada Sumut Pos, via selulernya, akhir pekan kemarin.
Asren Nasution didampingi Sekda Pakpak Bharat, Banuarea beserta para OPD-nya, kepada Tim XI mengatakan, ruas jalan nasional Sibande Kecamatan Sitelu Tali Ujungjahe – Sabulussalam Provinsi NAD dan jalan lintas Sumut-Aceh lewat Pakpak Bharat sepanjang 23 km, kondisinya ‘hancur-lebur’.
“Kerusakan jalan nasional itu sudah sangat parah. Besar harapan kami kepada lembaga legislatif untuk menyampaikan kondisi jalan nasonal ini kepada Kementerian PUPR maupun BBPJN (Balai Besar Penanganan Jalan Nasional) di Medan, agar bisa segera diperbaiki, guna menghindari keresahan masyarakat pengguna jalan,” kata Asren.
Begitu juga soal kelanjutan pembangunan jalan provinsi dari Pakpak Bharat – Ulu Merah – Humbahas yang hingga kini belum dilakukan pengaspalan dari batas Pakpak Bharat ke Humbahas, sehingga sangat menyulitkan masyarakat melintasi jalan tersebut.
“Masyarakat yang melintasi jalan itu sangat menderita. Setiap kendaraan yang lewat wajib membawa balok kayu untuk mengganjal kendaraan, agar tidak mundur jika sewaktu-waktu berhenti di tanjakan jalan,” jelas Asren sembari berharap kepada DPRD Sumut untuk mengalokasikan anggaran kelanjutan pembangunannya di APBD 2020.
Menanggapi keluhan Pj Bupati Pakpak Bharat terkait hancurnya jalan nasional Sibande – Sabulussalam, Tim XI Leonard, Layari dan Siti Aminah menyebutkan bahwa pihaknya segera mendesak BBPJN Sumut segera melakukan perbaikan guna menghindari keresahan masyarakat.
“Kita secara bersama-sama akan mendatangi Kementerian PUPR di Jakarta, agar kerusakan jalan nasional ini dapat segera diperbaiki. Paling lambat pada 2020 ini jalan harus sudah mulus, guna menghindari terisolirnya kabupaten yang baru dimekarkan tersebut,” ujar Leonard.
Menyangkut jalan tembus Pakpak Bharat – Humbahas yang hingga kini belum tuntas, Leonard, Toni dan Layari berjanji akan memperjuangkan anggaran pembangunannya di APBD Sumut TA 2020. Karena dengan baiknya akses jalan Pakpak Bharat – Humbahas, dipastikan perekonomian kedua kabupaten ini akan terangkat dan dapat berkembang pesat.
Dalam pertemuan itu, PJ Bupati Pakpak Bharat maupun DPRD Sumut sepakat akan mengundang Bupati Humbahas untuk menemui Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, agar anggaran pembangunan jalan provinsi jurusan Salak – Ulu Merah – Deleng Simpon – Batu Gajah hingga Humbahas dapat dialokasikan di APBD 2020 mendatang. (mag-1)
