MEDAN, SUMUTPOS.CO – PROVINSI Sumatera Utara (Sumut) masih bebas dari zona merah (risiko tinggi) penyebaran Covid-19. Bahkan, saat ini zona oranye (risiko sedang) juga terus berkurang. Meski begitu, belum ada kabupaten/kota di Sumut yang masuk zona hijau (tidak ada kasus).
Berdasarkan data hasil pembobotan skor dan zonasi risiko daerah seluruh Indonesia yang disampaikan pada website https://covid19.go.id/peta-risiko per 12 September 2021, tercatat ada 5 kabupaten/kota yang masuk zona oranye yaitu Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Batu Bara, Medan, dan Labuhanbaru Utara. Selebihnya, sebanyak 28 daerah merupakan zona kuning.
Jumlah daerah di Sumut yang masuk zona oranye tersebut pada pekan ini, menurun drastis dibanding minggun
sebelumnya yang mencapai 11 daerah. Peta zonasi risiko daerah tersebut, dihitung berdasarkan indikator-indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan skoring dan pembobotan. Indikator yang digunakan adalah epidemiologi, yaitu penurunan jumlah kasus positif, suspek dan sebagainya.
Kemudian, indikator surveilans kesehatan masyarakat, seperti jumlah pemeriksaan sampel diagnosis meningkat selama 2 minggu terakhir. Selanjutnya, indikator pelayanan kesehatan, yakni jumlah tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan mampu menampung sampai dengan lebih dari 20% jumlah pasien positif Covid-19 yang dirawat.
Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut dr Aris Yudhariansyah mengatakan, perkembangan kasus Covid-19 di kabupaten/kota yang terus menurun, salah satunya karena kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan (prokes). “Masyarakat mulai sadar dan disiplin pentingnya prokes dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dan hindari kerumunan, semakin melekat dalam setiap aktivitas sehari-hari,” ujarnya, Kamis (16/9).
Selain itu, menurut Aris, menurunnya kasus Covid-19 di Sumut juga dipengaruhi oleh pembatasan aktivitas kegiatan masyarakat. Kemudian, juga 3T (Testing, Tracing, Treatment) yang terus gencar dilakukan. “Di sisi lain, vaksinasi Covid-19 juga terus masif dilakukan. Mudah-mudahan dengan berbagai upaya yang dilakukan tersebut dan dukungan masyarakat yang sadar prokes, maka kasus Covid-19 akan turun,” tandasnya.
Transparansi Data
Sementara, pengamat politik dan pemerintahan Dadang Darmawan menilai, data yang akurat sangat diperlukan dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19 di Sumatera Utara. Karenanya sinergitas antara pemerintah dengan media massa penting untuk ditingkatkan, terkhusus soal data-data yang dibutuhkan dalam penanganan covid.
“Kuncinya adalah kemauan. Mau gak pemerintah membuka data ini seluas-luasnya kepada publik melalui media massa. Sebab, dengan data akurat bisa membuat penanganan (pandemi) lebih baik,” kata Dadang Darmawan saat menjadi pembicara di Coffee Morning Dinas Kominfo Sumut bertajuk ‘Pengelolaan Arus Informasi dan Komunikasi di Masa Pandemi Covid-19, di Hotel Santika Dyandra Medan, Kamis (16/9).
Amburadulnya data penanganan Covid-19 di Sumut, menurutnya, kembali terungkap tatkala Gubsu Edy baru-baru ini ada menyebut kesalahan input data oleh sejumlah kabupaten dan kota. Pernyataan Gubsu itu, lantas ditanggapi Wali Kota Medan, Bobby Nasution. “Saya kira dengan Edy Rahmayadi mantan Pangkostrad, dan Bobby Nasution dengan statusnya menantu Presiden Jokowi, hal semacam itu tidak perlu terjadi. Tentunya kedua tokoh ini punya kapasitas untuk menyelesaikan permasalahan. Sekali lagi, soal data ini poinnya adalah kemauan pemerintah, soal good will,” ujarnya.
Narasumber lain, Cory Novrica Sinaga mengatakan, jika media massa atau wartawan kesulitan dalam mendapatkan sumber valid untuk berita, diperlukan improvisasi maupun angle lain sehingga tetap mampu menghadirkan informasi menarik bagi masyarakat. “Dengan demikian, melalui pemberitaan yang kawan-kawan itu dapat berefek besar untuk membantu kesulitan yang dialami masyarakat kita saat ini. Saya setuju bahwa harus ada keterbukaan dari sumber berita terkait data-data publik, yang memang diperlukan oleh media,” ujar akademisi yang berlatarbelakang seorang wartawan radio tersebut.
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut, Mutia Atiqah, juga sependapat soal keterbukaan informasi publik ini, terlebih dalam penanganan pandemi Covid-19. “Saya pikir berita-berita tentang covid ini perlu diangkat dari sisi lain. Sebab masyarakat sudah jenuh dengan angka-angka lonjakan kasus, soal kematian setiap hari. Tapi dengan adanya angle lain yang diberitakan, itu akan menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat,” ujarnya. (ris/prn)
