MEDAN,SUMUTPOS.CO – Semua pemangku kepentingan bidang pendidikan mulai Dinas Pendidikan, pengawas, kepala sekolah, guru dan orang tua harus ikut mengawal komitmen yang terbentuk dalam Diskusi Publik bertajuk “Peningkatan Sebaran Pendidikan Berkualitas: Merumuskan Konsensus Pemerintah, Sekolah, dan Guru di Provinsi Sumatera Utara”, Kamis (17/11/2022).
Pendidikan berkualitas adalah tanggung jawab bersama. Di tataran mikro, ada orang tua dan guru yang perlu memahami kebutuhan dasar siswa untuk bisa belajar dengan baik. Sementara di tataran makro, ada pemerintah yang menciptakan suasana kondusif bagi guru dan kepala sekolah untuk memberikan materi berbasis kebutuhan dan kemampuan siswa.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. Dalam sambutannya, Edy mengatakan, kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. “Kunci kemajuan SDM ada pada pendidikan yang berkualitas dan merata,” katanya.
Peserta diskusi publik yang diselenggarakan oleh Synergy Policies dan didukung oleh Tanoto Foundation ini sepakat mendorong empat rekomendasi utama yakni transparansi, akuntabilitas dan kesamaan visi untuk meningkatkan sebaran pendidikan berkualitas di Provinsi Sumatera Utara. Kedua, terbentuknya kebijakan dan regulasi di daerah yang menunjang kegiatan saling belajar antar guru dan kegiatan-kegiatan sekolah yang berpusat pada siswa.
Kesepakatan ketiga yakni melahirkan kontrak komitmen antara pemerintah daerah dengan guru dan kepala sekolah untuk mencapai target kinerja sekolah. Terakhir, partisipasi aktif dari segenap unsur pendidikan termasuk mitra pembangunan dan industri dalam pembangunan infrastruktur dan sumberdaya manusia bidang pendidikan.
Direktur Utama Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja, yang memimpin jalannya diskusi yang dihadiri 190 peserta ini, mengatakan, untuk mewujudkan ide-ide yang dibicarakan di Focus Group Discussion (FGD) tanggal 16 November 2022 dan Diskusi Publik 17 November 2022 menjadi kenyataan, mereka yang menjadi pemangku kepentingan mau tidak mau harus saling berkomunikasi secara intensif.
“Kami gembira karena Dinas Pendidikan Sumut berkomitmen untuk memfasilitasi perluasan akses sarana prasarana yang menunjang kualitas pendidikan, seperti akses e-library untuk seluruh sekolah, perbaikan ekosistem sekolah untuk implementasi Kurikulum Merdeka, dan pemberian fasilitas penunjang kegiatan pelatihan bagi para guru,” katanya.
Dinna menambahkan, komitmen dari para peserta Diskusi Publik sekaligus menjawab keprihatinan yang muncul seputar pengelolaan dana BOS dan anggaran pendidikan yang selama ini dianggap belum tepat sasaran.
CEO Global Tanoto Foundation, Dr. J. Satrijo Tanudjojo, menyambut baik kehadiran pemangku kepentingan kunci bidang pendidikan yang mampu mendorong lahirnya komitmen bersama tersebut. “Hadirnya Bapak Gubernur menunjukkan komitmen Sumatera Utara untuk meningkatkan sebaran pendidikan berkualitas,” katanya.
Diskusi Publik ini juga mengundang Kepala Seksi PTK SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat, Fachrujiansyah Bachsan dan guru SDN 158/VIII Rimbo Mulyo, Provinsi Jambi, Irma Sari Sinaga.
Sebagai bagian dari daerah yang masuk dalam kategori 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal), mereka menceritakan berbagai inovasi pendidikan yang dilakukan oleh sekolah di tengah keterbatasan sarana dan prasarana. Misalnya, penggunaan intranet dan kerja sama dengan RRI setempat untuk sarana berbagi materi ajar bagi guru dan kepala sekolah. Inovasi ini pun diharapkan bisa tumbuh dan direplikasi juga oleh guru dan kepala sekolah di Sumut.
Kegiatan di Sumut ini merupakan rangkaian dari kunjungan serupa di Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Jambi dan Riau. Kesepakatan dari sesi FGD dan Diskusi Publik di provinsi-provinsi itu akan disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim dalam rangka Hari Guru 2022.(rel/tri)
