TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Tebingtinggi melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapedda) menggelar rapat koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 Kota Tebingtinggi di Aula Bappeda Jalan Delima Kelurahan Rambung Kota Tebingtinggi, Rabu (15/11/2023) sore.
Pj Wali Kota Tebingtinggi Drs Syarmadani selaku Penanggung Jawab Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Tebingtinggi mengatakan bahwa setiap OPD atau stakeholder terkait diharapkan untuk melakukan inovasi, kreatif dengan pemahaman kerjasama. “Kreatifitas kita disini. Gunakan pemahaman kita dengan kondisi daerah, dengan pemahaman kerjasama, diharapkan bisa saling koordinasi,” kata Syarmadani.
Sambungnya, Syarmadani menyampaikan angka kemiskinan Kota Tebingtinggi untuk tahun 2022 adalah 9,59 persen (16.340 jiwa) dari jumlah penduduk total 176,083 jiwa. “Saya harap kepada tim yang mendata, tolong bantuannya agar hati-hati dalam mengentri data. Harapan tim yang turun melakukan pendataan, agar benar melakukan sesuai pedoman. Harus sesuai dan program tepat sasaran, jangan sampai sekedar mengisi data,” pinta Syarmadani.
Tambahnya, kepada peserta rapat yang hadir, agar dapat memberikan catatan arahan langsung arahkan kepada unit di bawahnya dan meminta kepada Inspektorat, agar memberikan pemahaman kepada OPD atau pihak terkait, kaitan dengan kategori apa saja yang termasuk dalam Direct (dampak langsung) dan Indirect (dampak tak langsung).
“Mana saja kategori Direct dan Indirect, tolong dibantu. Untuk itu kawan juga tolong diberi justifikasi aturannya, norma pasal. Pj Sekda perlu kiranya melakukan pendampingan, direct dan indirect itu tadi,” bilangnya.
Pj Sekdako Kamlan Mursyid mengatakan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan oleh BPKP Perwakilan Sumut untuk 5 sektor prioritas nasional, yakni pariwisata (alokasi 2,38 persen), ketahanan pangan (alokasi 7,53 persen), UMKM/ Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (alokasi 9,05 persen), pengentasan kemiskinan (alokasi 15,11 persen) dan penanganan stunting (alokasi 6,52 persen).
“Untuk tahun 2024, agar belanja indirect di efisienkan dan lebih fokus untuk belanja direct yang langsung menyentuh masyarakat. Ada indirect 89,10 persen atau Rp98.456.199.535. Yang tepat sasaran (direct) 10.99 persen atau Rp12.161.381.200 dari 5 komponen yang diharapkan pusat. Oleh sebab itu, kolaborasi SKPD yang ada untuk 5 sektor prioritas nasional,” kata Kamlan Mursyid.
Oleh sebab itu, kepada SKPD diharapkan program dan kegiatan yang telah disusun, supaya disesuaikan untuk direct dan indirect untuk yang 5 sektor. Programkan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Saya mintakan kepada Bappeda, BPKPD dan tim untuk mengecek itu. Mudah-mudahan ke depan kita mendapat nilai yang lebih baik,” bilang Kamlan Mursyid.
Sebelumnya, dalam laporan sekaligus pemaparan oleh Kepala Bappeda, Erwin Suheri Damanik bahwa ada 7 skema prioritas nasional yakni, stunting, kemiskinan, UMKM, pariwisata, inflasi, ketahanan pangan dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN).
Bahwa ada 7 skema prioritas nasional dan dari ke 7 ini, ungkap Erwin, semua sudah kita kerjakan. Beberapa waktu lalu, BPKP datang ke Kota Tebingtinggi untuk melakukan evaluasi terhadap program kegiatan sub kegiatan yang harus tepat sasaran.
“Contoh tidak lebih besar anggaran yang direct dengan belanja indirect atau tidak menyentuh angka masalah. Sesuai arahan Presiden, agar intensif fiskal tepat sasaran menggunakan data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), menggunakan kolaborasi antara Kementerian, Lembaga/ pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota,” urainya.
Kaitan penyusunan RPJPD 2025-2045, tambah Kepala Bappeda, Kota Tebingtinggi telah bekerjasama dengan pemerintah provinsi Sumatera Utara dan sudah mengalami progress, yang mana sekarang sedang dalam penjaringan.
“Linknya, https://bit.ly/isutebing2025. Tolong diiisi dan kepada seluruh masyarakat juga, akan kami share supaya dapat diketahui apa Isu-isu Strategis RPJPD 2025-2045 Kota Tebingtinggi. Karena ini akhir tahun, kami harus buat rencana penganggaran ke Kementerian untuk tahun 2024,” bilang Erwin. (ian)
