MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Sumut, selain fokus pada
penyiapan rumah sakit, perlengkapan medis dan tim medisnya, Pemprovsu juga tengah menyiapkan bantuan untuk dampak sosial bagi seluruh masyarakat Sumut. Tak tanggung, anggaran yang disiapkan pun cukup fantastis, mencapai Rp1,5 triliun yang akan dikucurkan dalam tiga tahap.
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mengatakan, bantuan ini ditujukan bagi mereka yang berdampak langsung mengalami penurunan pendapatan, sehingga sulit memenuhi kebutuhan hidupnya. “Ini yang sedang dilakukan di desa dengan menggunakan dana desa. Artinya, dilakukan refocusing dan realokasi dana, termasuk juga di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi,” kata Edy saat meninjau laboratorium PCR RS USU, Jumat (17/4).
Terkait penanganan nonfisik (dampak sosial) ini, kata Edy, ada tiga tahap yang dilakukan. Tahap pertama, dilakukan refocusing dan realokasi dana sekitar Rp502 miliar lebih khusus Pemerintah Provinsi Sumatera Utaran
(Pemprovsu). “Kita berharap dalam 3 bulan ini bisa menyelesaikan masalah Covid-19,” ucap Edy.
Apabila tidak terselesaikan, lanjut Edy, maka atas seizin DPRD Sumut dianggarkan kembali Rp500 miliar lagi sebagai tahap kedua hingga 3 bulan ke depannya. “Jika tidak selesai juga persoalan bencana non alam ini, maka ada tahap ketiga yang direncanakan yaitu Rp 500 miliar kembali,” jelasnya.
Tak hanya itu, ujar dia, penyelesaian permasalahan Covid-19 ini dengan membantu perusahaan-perusahaan untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap para pegawainya. Walaupun, saat ini sudah 21.000 pegawai perusahaan yang sudah dirumahkan dan di-PHK. “Makanya, ini menjadi perhatian juga baik dari Pemerintah Pusat maupun pemerintah provinsi atau daerah. Pemerintah Pusat sedang mendata, termasuk juga di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dampak dari PHK akan dibantu berupa Kartu Prakerja. Selain itu, kita juga akan memberikan bantuan-bantuan kebutuhan hidup dan sedang direncanakan,” papar mantan Pangkostrad ini.
Edy juga menyatakan, perusahaan-perusahaan juga akan diberikan bantuan, apa kesulitan yang mereka hadapi. Misalnya, apakah impor yang harus dibantu, persoalan dengan pajak, dan sebagainya. “Kita akan fasilitasi perusahaan tersebut agar tidak pailit atau bangkrut, sehingga para pegawainya tidak dirumahkan atau di-PHK,” akunya.
Menurut dia, hal-hal itulah yang menjadi strategi Sumut menghadapi bencana Covid-19 ini. Jadi, bukan menerapkan PSBB. “Kepada masyarakat Sumut diingatkan untuk mengikuti instruksi pemerintah supaya stay at home atau berdiam diri di rumah. Kalaupun harus keluar rumah, maka wajib ada keperluan mendesak dan gunakan masker. Selain itu, terapkan social dan physical distancing, jauhi atau hindari kerumunan. Ini harus dilakukan masyarakat untuk memutus mata rantai penularan virus, sehingga kita tidak perlu menerapkan PSBB karena risikonya cukup berat,” tukasnya.
Untuk diketahui, sejumlah kalangan di Sumut menyarankan agar Gubsu Edy Rahmayadi mengusulkan ke Kementerian Kesehatan untuk penerapan PSBB, seperti Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, elit politik hingga elemen masyarakat. Namun, ada juga yang tak mendukung diterapkannya PSBB di Sumut.
Pemko Medan Susun Strategi
Menghadapi penyebaran Virus Corona yang diprediksi masih akan berlanjut hingga 3 bulan ke depan, Pemko Medan telah mempersiapkan berbagai strategi dalam menangani penyebaran virus asal negeri China tersebut. Kepada Sumut Pos, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan sekaligus Sekretaris Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 di Kota Medan, Arjuna Sembiring mengatakan, adapun beberapa strategi yang dimaksud adalah menekan angka laju pertumbuhan PDP, Suspect dan Positif Covid 19 di Kota Medan dengan beberapa langkah.
“Langkah pertama, sudah pasti kita akan semakin gencar dalam melakukan penyemprotan disinfektan di Kota Medan. Sebelumnya kita sudah mengklasifikasikan mana-mana saja wilayah yang masuk zona merah, kuning dan seterusnya. Penyemprotan akan kita fokuskan di daerah-daerah zona merah, namun kawasan yang bukan zona merah pun akan tetap kita lakukan penyemprotan sebagai pencegahan,” ucap Arjuna kepada Sumut Pos, Jumat (17/4).
Selain itu, kata Arjuna, pihaknya melalui 3 pilar hingga pada tingkat kecamatan dan kelurahan terus melakukan sosialisasi untuk selalu menggunakan masker, mencuci tangan, hingga selalu menjaga pola hidup bersih dan sehat dalam kesehariannya. “Sebab selain selalu menjaga kebersihan, imunitas juga menjadi kunci utama dalam menuntaskan penyebaran virus ini,” katanya.
Namun Arjuna mengakui, hingga saat ini, minimnya kesadaran masyarakat untuk bersikap waspada dan menjaga diri dengan selalu menggunakan masker saat keluar rumah masih cukup kecil. Selain itu, masyarakat jiga masih cukup banyak ditemui bepergian keluar rumahuntuk hal-hal yang tidak terlalu penting.
“Kunci dari semua ini adalah kesadaran. Bagaimanapun kita berusaha untuk menekan angka pertumbuhan kasus ini, namun kalau masyarakatnya yang masih sulit diminta untuk selalu menggunakan masker dan tidak keluar rumah untuk hal-hal yang tidak mendesak, maka tentu ini akan menjadi sulit. Ini lah yang terus kita sosialisasikan,” ujarnya.
Terkait langkah tegas yang akan diambil Pemko Medan dalam menyikapi masyarakat yang masih sering keluar rumah untuk hal yang tidak mendesak dan masih enggan menggunakan masker saat keluar rumah, Arjuna mengatakan belum bisa mengambil tindakan tegas akan hal itu. “Masyarakat Kota Medan ini kan saudara kitanya semuanya, kalau bisa kita beri imbauan dan terus kita sosialisasikan, kita yakin lah mereka mau mengerti dan meningkat kesadarannya. Kita masih optimis masyarakat Kota Medan bisa meningkat kesadarannya,” jelasnya.
Lantas, bagaimana dengan kemungkinan opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Medan? Arjuna mengatakan kemungkinan itu tidak pernah tertutup, namun hingga saat ini PSBB belum menjadi opsi untuk Kota Medan. “Belum lah, Kota Medan belum PSBB. Kita lihat kedepannya, kalau memang dibutuhkan dan memungkinkan ya kemungkinan bisa tetap ada,” jawabnya.
Tak hanya itu, masalah PSBB masih butuh pengkajian lebih lanjut untuk diterapkan di Kota Medan. “Kita juga sedang menunggu arahan, instruksi dan sikap yang diambil oleh pak Gubernur (Sumut). Kalau memang nanti itu akan menjadi pilihan yang harus diambil, yabisa saja. Tapi yang jelas saat ini Medan belum PSBB,” katanya.
Dilanjutkannya, begitu juga soal anggaran terkait penanganan Covid 19 di Kota Medan, saat ini Pemko Medan sedang membahas hal tersebut dan akan mempersiapkannya. “Soal anggaran pasti akan dibahas dan memang sedang dibahas juga, ini juga merupakan salah satu strategi Pemko Medan dalam menghadapi Covid 19 di Medan,” tutupnya. (ris/map)
