PANCUR BATU, SUMUTPOS.CO – ‘’Kami warga Desa Namo Bintang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang menyatakan tidak setuju dengan akan dibangun perumahan di lahan pertanian kami di lahan eks PTPN II Bekala.’’
SPANDUK ini dibawa puluhan warga Desa Namo Bintang sekitarnya saat mendatangi Kantor Manager Wilayah Bekala PTPN II di Desa Namo Bintang, Sabtu (15/8).
Tak hanya satu spanduk, warga juga membentang spanduk lain sebagai bentuk aspirasi mereka. ‘’Kami tidak akan menerima bantuan yang berbentuk apapun dari pihak PTPN II/PT Nusa Dua Bekala apabila rumah dan lahan kami digusur,’’ demikian kalimat yang tertera di spanduk tersebut.
Upaya untuk mendapatkan rasa keadilan juga dilakukan dengan aksi jalan kaki 170 petani dipimpin Aris Wijoyo. Mereka tiba di Jakarta pada 6 Agustus lalu dan bertemu Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza yang menjamin tidak ada penggusuran areal pertanian dan perkampungan warga.
Guna menuntaskan masalah ini pada Senin (24/8) Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil dan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dijadwalkan bertemu dengan masyarakat Desa Namo Bintang dan sekitar.
Saat mendatangi Kantor Manager PTPN II, tidak aktivitas disana. Masyarakat pun hanya berorasi dan membentang spanduk. Warga pun berharap aspirasinya dapat disahuti dengan baik oleh menteri ATR saat berkunjung ke desa tersebut.
Saat datang ke kantor Kades Namo Bintang, warga diterima Ridwan Sinulingga. Kepala desa ini menegaskan pihaknya berharap dapat disikapi dengan baik oleh pihak pengembang perumahan dan PTPN II.
‘’Masyarakat mengeluh karena sudah tua, belum punya rumah dan menerima pensiun hanya Rp.150 ribu per bulan,’’ kata kepala desa.
Perumahan yang akan dibangun 30 ribu unit rumah pada lahan seluas 241,74 hektar, kata Ridwan Sinulingga.
Kades meminta agar warga yang akan dipindah dari lokasi nantinya tak sekadar diberi tali asih agar mereka dapat hidup dengan layak.
Petani perwakilan warga Desa Namo Bintang, Nomen Sinuhaji dan Renaldi Sinuhaji meminta pemerintah untuk memberikan lahan pertanian.
‘’Kami masyarakat Namo Bintang tidak setuju pembangunan perumahan. Lahan yang akan dipakai merupakan lahan pertanian kami yang sejak 2001 sudah kami ditanami. Tolong kami dibantu,’’ kata Nomen Sinuhaji.
Terhadap rencana kedatangan menteri ATR, berharap perhatian pemerintah agar tidak mengusur lahan pertanian masyarakat yang merupakan sumber pendapatan untuk menyambung hidup. Kami ada seribu warga disini dengan tanah kavlingan sekira 10×30 m2 saja per orang,’’ harapnya. (rel/han)
