MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Sumut, Ahmad Hadian, merasa prihatin dengan kondisi Rumah Sakit Umum Indrapura, Kabupaten Batubara dalam menghadapi wabah Covid-19. Menurutnya, RS tersebut harus segera berfungsi untuk melayani masyarakat terlebih sudah menjadi UPT perpanjangan tangan Dinas Kesehatan Sumut.
“Saya prihatin melihat kondisi RSU Indrapura. Pegawainya tidak kelihatan, fasilitasnya masih sangat terbatas dan tidak berfungsi. Terlebih dalam menghadapi Covid-19 ini, tidak adanya SOP yang jelas menjadi pegangan tenaga kesehatan jika seandainya ada pasien terindikasi Virus Corona datang ke rumah sakit ini,” ungkap dia kepada Sumut Pos, usai melakukan inspeksi mendadak ke UPT RSU Indrapura, kemarin.
Seharusnya kata dia, rumah sakit ini segera berfungsi untuk melayani masyarakat terlebih sudah menjadi UPT perpanjangan tangan Dinas Kesehatan Sumut sejak 2017.
Ia mengamini sidak dilakukan guna melihat fungsional rumah sakit tersebut, pasca baru-baru ini menerima pegawai baru dari hasil rekrutmen CPNS 2018.
“Ya, tadi sambil mau ke kantor saya tergerak untuk berkunjung ke RSU Indrapura, ingin melihat sejauh mana kesiapan rumah sakit ini dalam upaya antisipasi Covid-19. Karena selaku anggota DPRD Sumut, saya harus memastikan semua fasilitas kesehatan di Sumut siap mengantisipasi Virus Corona,” kata anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan Batubara, Asahan, dan Tanjungbalai itu. Lebih lanjut Kang Hadian, akrab disapa, mengutarakan sewaktu sidak hanya diterima seorang dokter umum dan delapan pegawai yang semuanya berstatus CPNS hasil rekrutmen 2018.
“Padahal saya tahu di sini ada 28 pegawai PNS dan baru-baru ini juga ada rekrutmen tenaga honorer sebanyak kurang lebih 60-an orang. Tadinya saya ingin berbincang dengan pimpinan RSU ini mendiskusikan antisipasi Virus Corona,” katanya.
Dengan ditemani tiga staf RS itu, Hadian mengaku berkeliling meninjau ruang demi ruang. Namun yang ada, kondisinya terkesan tidak siap layaknya sebuah fasilitas kesehatan. Nyaris tidak ada aktivitas yang berarti di rumah sakit tersebut, staf-staf hanya duduk-duduk mengobrol karena tidak ada pasien yang harus dilayani.
Seorang dokter CPNS yang menjadi juru bicara mereka menjelaskan kepada sekretaris Komisi B DPRD Sumut tersebut, bahwa dalam satu bulan rumah sakit tersebut hanya menerima belasan pasien berobat jalan saja. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa hal di antaranya, karena rumah sakit ini belum bekerjasama dengan BPJS, sehingga pasien berobat harus bayar. Kemudian, belum adanya fasilitas IPAL, sehingga laboratorium rumah sakit tidak bisa difungsikan.
Mendengar penjelasan dok ter tersebut, Hadian mengaku heran. Ia masih ingat beberapa tahun lalu masyarakat ramai memeriksakan diri ke rumah sakit tersebut karena memiliki fasilitas yang cukup baik.
“Padahal setahu saya dulu semasa rumah sakit ini bernama PTC, laboratoriumnya menjadi rujukan satu-satunya di Batubara, ramai masyarakat memeriksakan diri dan berobat. Insya Allah nanti di dewan kita segera bicarakan dengan kadis Kesehatan agar semua fasilitas kesehatan di Sumut siap menghadapi masalah Virus Corona ini,” pungkasnya. (prn/han)
