MEDAN, SUMUTPOS.CO – PDI Perjuangan dan Partai Gerindra sama-sama bisa mengusung pasangan calon tanpa harus berkoalisi dengan parpol lain di Pilwako Medan 2020. Meski keduanya berpeluang berkoalisi mengusung pasangan calon yang sama, keduanya diperkirakan ngebet ingin menempatkan kadernya sebagai orang nomor satu di Kota Medan.
“NAMANYA peluang, tentu bisa saja terjadi. Namun kemungkinannya kecil. Secara logika politik, PDIP dan Gerindra sangat sulit untuk berkoalisi dalam Pilwako Medan tahun depan. Hal itu jelas, karena sudah pasti keduanya menginginkan agar kadernyalah yang harus maju sebagai calon wali kota, bukan wakil walikota,” kata pengamat politik dari USU, Dr Warjio kepada Sumut Pos, Selasa (18/6).
Hal yang paling realistis untuk dilakukan kedua partai tersebut, kata Warjio, adalah menggandeng partai-partai politik lainnya yang perolehan suaranya juga cukup baik dalam Pemilu 2019 lalu. Seperti diketahui, selain PDIP dan Gerindra yang sama-sama memperoleh 10 kursi pada pemilu kemarin, PKS juga memperoleh jumlah kursi DPRD Medan yang cukup baik, yakni 7 kursi. Selain itu ada partai Golkar, Nasdem dan PAN yang sama-sama memperoleh 4 kursi.
“Kemungkinan besar PDIP atau Gerindra akan berkoalisi dengan PKS, Golkar, Nasdem, PAN dan partai-partai lainnya untuk semakin memuluskan langkah kadernya dalam pencalonan Wali Kota Medan. Selain menggandeng partai koalisi, PDIP dan Gerindra diharapkan juga dapat menggandeng sejumlah ormas untuk dapat mendongkrak perolehan suara pada Pilkada Medan tersebut,” tutupnya.
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumut, Subandi mengakui, peluang untuk partainya berkoalisi dengan PDI Perjuangan masih tetap terbuka. “Politik itu sifatnya cair. Saat ini tidak bisa kita pastikan, apakah sudah pasti tidak akan berkoalisi. Dalam dunia politik, tidak ada yang tidak mungkin, semua mungkin saja terjadi,” kata, Subandi kepada Sumut Pos, Selasa (18/6).
Menurutnya, semua itu tidak tergantung dengan koalisi yang terjadi di pusat. Walaupun di pusat hubungan antara PDIP dan Gerindra tidak dalam satu ikatan koalisi atau kerjasama politik, namun hal itu bukan berarti secara otomatis juga akan terjadi di daerah. “Kembali lagi, dalam berkoalisi itukan kita harus melihat pada saat apa dan pada kepentingan apa kita harus bekerjasama dengan partai lain.
Kalau mungkin di pusat tidak terjadi satu kepentingan yang sama yang membuat tidak bisa berkoalisi, maka bukan berarti di daerah juga begitu. Kalau nanti nyatanya di daerah kita punya kepentingan yang sama dan disaat yang sama, kenapa tidak? Semua bisa saja terjadi,” beber Subandi.
Namun, lanjut Subandi, hingga saat ini belum ada pembicaraan di internal partai Gerindra terkait hal itu, baik itu konteks koalisi dengan PDIP ataupun dengan partai-partai lainnya. “Tapi itu kita bicara seandainya. Tapi, hingga saat ini kami tidak ada bicara tentang hal itu. Jangankan dengan PDIP, dengan partai lain juga belum ada pembahasan wacana koalisi,” jelasnya.
Hal serupa juga dikatakan ketua DPC PDI Perjuangan Medan, Hasyim SE. Kepada Sumut Pos Hasyim menjelaskan, pihaknya tidak pernah menutup kemungkinan akan terjadinya koalisi partai berlambang banteng gemuk bermoncong putih tersebut dengan partai-partai politik lainnya, termasuk partai Gerindra. “Namanya politik itu ya dinamis, tidak boleh kaku, semua untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan kota Medan, tidak semata-mata untuk kepentingan partai. Dengan siapapun itu kita berkoalisi, kalau hal itu akan membuat kota Medan semakin baik dan rakyat kota Medan semakin sejahtera dan dapat menikmati kota Medan sebagai kota yang maju, tentu akan kita pertimbangkan matang-matang,” ucap Hasyim.
Menurut Hasyim, tidak ada batasan yang dilakukan oleh partainya terkait kepada siapa pihaknya harus berkoalisi. “Apa yang terjadi dipusat, bukan berarti harus terjadi di daerah. Apalagi kota Medan, rakyat Medan tidak mau seperti itu. Lain daerah lain kepentingannya, begitu juga dengan kota Medan, Medan punya kepentingan yang mungkin berbeda dengan daerah lainnya, termasuk dengan pusat,” ujarnya.
Namun, kata Hasyim, pihaknya juga belum ada membicarakan masalah koalisi dengan partai manapun terkait Pilkada kota Medan 2020, termasuk dengan partai besutan Prabowo Subianto. “Belum ada pembicaraan kesana, untuk internal partai saja, yang mana kader yang mau diusung juga belum ada pembicaraan. Hingga saat ini kami masih mengikuti perkembangan, nanti dari situ kita akan melihat siapa kader kita yang paling pantas untuk kita majukan dalam Pemilihan Wali Kota Medan,” terangnya.
Dahnil Masih Fokus Dampingi Prabowo
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Dahnil Azhar Simanjuntak yang masuk dalam bursa kandidat Wali Kota Medan yang akan diusung Partai Gerindra, belum mau menanggapinya.
Dahnil mengucapkan terima kasih kepada Partai Gerindra Sumut yang sudah memasukan namanya dalam kandidat Pilwako Medan tahun depan.
“Sebagai anak Medan, saya terimakasih dan merasa terhormat atas pernyataan teman-teman Gerindra Sumut. Namun, saya mohon maaf dengan sangat, saat ini saya masih fokus mendampingi Pak Prabowo Subianto,” ucap Dahnil saat dikonfirmasi Sumut Pos melalui Whatapp, Selasa (18/6) siang.
Dengan kesibukan dirinya bersama Tim BPN untuk mencari keadilan di MK, Dahnil mengaku belum terpikir untuk mempersiapkan diri maju untuk Pilkada Kota Medan ini. “Sampai tuntas untuk memastikan hak-hak rakyat untuk demokrasi yang jujur dan adil, dan itu yang sedang diperjuangkan Pak Prabowo dan kami semua,” kata pria berkacamata itu.
Disinggung bila Partai Gerindra, tetap menginginkan dirinya maju di Pilkada Medan, Dahnil belum bisa memutuskan hal tersebut.”Saya fokus dulu dampingi Pak Prabowo dan bang Sandi Bro, sampai tuntas,” pungkasnya.
Demokrat Jaring Calon
Partai Demokrat tampaknya selangkah lebih maju dari Parpol lain di Sumut. Saat ini mereka sedang melakukan penjaringan terhadap bakal calon kepala daerah yang ingin bertarung di Pilkada serentak 2020. “Iya saat ini internal Partai Demokrat Sumut masih malakukan pembahasan siapa saja calon atau sosok yang akan maju Pilkada Serentak di 23 kabupaten kota di Sumut,” kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut Melizar Latief saat menghadiri paripurna DPRD Sumut, Selasa (18/6).
Dia menegaskan, Partai Demokrat tidak menutup akses bagi calon kepala daerah yang akan bertekad membangun daerah. “Calon kepala daerah yang ikut Pilkada 2020 mendatang itu bisa saja dari kader partai, bisa juga non kader. Yang penting calon berkomitmen ingin memperbaiki daerah dan mensejahterakan masyarakat,” sambungnya.
Dia mengakui sampai saat ini, ada beberapa calon kepala daerah yang akan ditunjuk dari partai, namun nama tersebut belum bisa diumumkan. “Akhir bulan ini kemungkinan keluar nama calon kepala daerah dari Partai Demokrat, mudah-mudahan itu calon yang terbaik. Kalau prinsip partai, tidak masalah calon itu dari luar, asal dia bisa berkomitmen,” urainya.
Saat disinggung tentang namanya dan Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Herri Zulkarnain masuk dalam bursa calon Wali Kota Medan, Melizar pun tersenyum. “Doain saja, mudah-mudahan calon yang diusung dari partai adalah calon yang terbaik, siapa pun itu,” terangnya.
Sebagaimana diketahui, sesuai hasil Pileg 2019 lalu Partai Demokrat hanya memiliki empat kursi di DPRD Kota Medan. Jadi partai ini harus berkoalisi dengan partai lain agar bisa mengusung pasangan calon.
Syarat untuk mengusung pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan harus memiliki sepuluh kursi, berdasarkan Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, yakni minimal 20 persen dari 50 kursi DPRD Kota Medan. (mag-1/gus/bbs)
