TEMUI BUPATI: Karyawan PD Pasar Dairi menemui Bupati Dairi, Eddy KA Berutu menuntut pencairan gaji mereka yang sudah 9 bulan tidak dibayar.
Puluhan pegawai perusahaan daerah pasar (PD Pasar) Kabupaten Dairi unjukrasa di kantor Bupati Dairi, Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang, Kamis (18/7). Mereka menuntut supaya gaji November 2018 hingga Juli 2019 dibayar.
Para karyawan PD Pasar langsung menyasar ke ruang kerja Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu. Namun ajudan Bupati mengaku, jika Eddy Berutu siang hari ke kantor karena kemalaman dari dinas luar.
Kepala Divisi Penertiban dan Penagihan, Mangur Sihaloho dan staf PD Pasar Evi Manalu mengungkapkan, menemui bupati untuk menyampaikan kalau mereka sudah 9 bulan tidak menerima gaji.
Sebanyak 39 karyawan tetap dan 16 petugas kebersihan dan juga pimpinan sudah 9 bulan tidak gajian.
Mangur mengatakan, kondisi keuangan PD Pasar diduga sudah kolaps. Pasalnya, sekitar 60 persen Iuran Layanan Pasar (ILP) yang bulanan dan tahunan macet dan menunggak.
Disebutkan Mangur, sulitnya penagihan ILP karena diduga ada oknum tim sukses (TS) pada Pilkada lalu memprovokasi pedagang, bahwa ILP akan diputihkan sehingga para pedagang tidak mau lagi membayar iuran. Akibatnya, PD Pasar tidak mampu membayar gaji karyawan.
Manggur maupun Evi mengatakan, tunggakan iuran bervariasi antara 1-2 tahun tak pernah bayar, bahkan 3 tahun.
Keduanya juga menyebutkan, permasalahan PD Pasar sudah kompleks mulai dari tunggakan tagihan, penataan pedagang serta fasilitas pasar yang sudah tidak layak hingga pedagang enggan berjualan di dalam pasar.
Masih menurut Manggur dan Evi, permasalahan itu sudah disampaikan kepada Wakil Bupati Dairi, Jimmy Andrea Lukita Sihombing sekitar 2 minggu lalu, tetapi tidak ada solusi sehingga mereka ingin bertemu Bupati.”Kami minta Bupati memperhatikan nasib kami dengan membayar 9 bulan gaji yang tertunggak,”harap Manggur.
Direktur Umum PD Pasar, Pasuria Pardede yang dikonfirmasi, membenarkan jika seluruh karyawan dan pimpinan PD Pasar sudah 9 bulan belum gajian. Hanya saja, Pasuria tak mau menjelaskan perihal ketidaksanggupan dinas yang dipimpinnya menggaji karyawan. (mag-10/han)
