30 C
Medan
Friday, May 10, 2024

Jelang Tutup Tahun 2023, Pendapatan Pemko Binjai Baru 62 Persen

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Realisasi pendapatan Pemerintah Kota Binjai masih di bawah 80 persen atau tepatnya 62 persen pada jelang tutup tahun 2023. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Binjai, Amir Hamzah saat mengikuti rapat koordinasi percepatan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pemilihan kepala daerah tahun anggaran 2024 secara virtual, akhir pekan lalu.

Rakoor tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. “Kami sudah melakukan koordinasi terkait dengan masalah Pilpres maupun Pilkada. Dapat kami sampaikan bahwasanya memang benar pendapatan kami baru 62 persen, tapi kami sudah target di akhir Desember nanti, mendapatkan angka 95 persen,” kata Amir kepada Tito dalam rakoor tersebut.

Amir mengakui, anggaran Pemko Binjai tengah mengalami defisit. “Memang kami mengalami defisit anggaran, tapi saat ini kami sedang fokus kembali anggaran tersebut. Saat ini juga kami sedang melaksanakan penghematan efisiensi anggaran untuk di 2024,” kata Amir.

Rakoor yang dilakukan Mendagri Tito guna memastikan alokasi anggaran untuk Pilkada Kota Binjai yang dibebankan dalam APBD 2023 dan 2024, dalam bentuk belanja hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Mendagri Tito juga meminta agar anggaran belanja hibah ini dapat dirinci berdasarkan objeknya dengan sub rinciannya pada program, kegiatan hingga sub kegiatan.

Selain itu, Mendagri Tito juga meminta kepada Badan Kesbangpol untuk koordinasi dengan KPU maupun Bawaslu dalam mengajukan usulan kebutuhan anggaran Pilkada. Penyediaan dana hibah untuk Pilkada dianggarkan pada APBD 2023 senilai 40 persen dan APBD 2024 sebesar 60 persen, dari besaran total dana hibah yang disepakati.

Terkait NPHD, Pemko dengan KPU Kota Binjai sudah menyepakati anggaran untuk Pilkada Binjai sebesar Rp17,7 miliar lebih, dengan pengusulan Rp29 miliar. Penandatanganan NPHD ini dilakukan pada Jum’at (10/11/2023) lalu.

Koordinasi ke Kapolres Binjai

Komisioner KPU Binjai periode 2023-2028, melakukan pertemuan tatap muka dengan Kapolres Binjai, AKBP Rio Alexander Panelewen. Ketua KPU Binjai, Anton Indratno mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi AKBP Rio Alexander Panelewen karena telah menerima kunjungan mereka dalam rangka audiensi.

KPU Binjai, kata dia, berharap agar aparat kepolisian memberi dukungan sekaligus bekerja sama dalam pengamanan demi berjalannya pelaksanaan pemilihan umum dengan aman, tertib dan lancar.

Menanggapi hal ini, Kapolres Binjai, AKBP Rio Alexander Panelewen menegaskan, pihaknya mematuhi instruksi Kapolri yakni, menjaga netralitas dengan tidak memihak terhadap salah satu partai politik maupun golongan tertentu. “Dalam kegiatan pengamanan Pemilu tahun 2024, Polres Binjai siap bekerja sama dan mendukung KPU Kota Binjai dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif,” pungkasnya. (ted/ila)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Realisasi pendapatan Pemerintah Kota Binjai masih di bawah 80 persen atau tepatnya 62 persen pada jelang tutup tahun 2023. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Binjai, Amir Hamzah saat mengikuti rapat koordinasi percepatan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pemilihan kepala daerah tahun anggaran 2024 secara virtual, akhir pekan lalu.

Rakoor tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. “Kami sudah melakukan koordinasi terkait dengan masalah Pilpres maupun Pilkada. Dapat kami sampaikan bahwasanya memang benar pendapatan kami baru 62 persen, tapi kami sudah target di akhir Desember nanti, mendapatkan angka 95 persen,” kata Amir kepada Tito dalam rakoor tersebut.

Amir mengakui, anggaran Pemko Binjai tengah mengalami defisit. “Memang kami mengalami defisit anggaran, tapi saat ini kami sedang fokus kembali anggaran tersebut. Saat ini juga kami sedang melaksanakan penghematan efisiensi anggaran untuk di 2024,” kata Amir.

Rakoor yang dilakukan Mendagri Tito guna memastikan alokasi anggaran untuk Pilkada Kota Binjai yang dibebankan dalam APBD 2023 dan 2024, dalam bentuk belanja hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Mendagri Tito juga meminta agar anggaran belanja hibah ini dapat dirinci berdasarkan objeknya dengan sub rinciannya pada program, kegiatan hingga sub kegiatan.

Selain itu, Mendagri Tito juga meminta kepada Badan Kesbangpol untuk koordinasi dengan KPU maupun Bawaslu dalam mengajukan usulan kebutuhan anggaran Pilkada. Penyediaan dana hibah untuk Pilkada dianggarkan pada APBD 2023 senilai 40 persen dan APBD 2024 sebesar 60 persen, dari besaran total dana hibah yang disepakati.

Terkait NPHD, Pemko dengan KPU Kota Binjai sudah menyepakati anggaran untuk Pilkada Binjai sebesar Rp17,7 miliar lebih, dengan pengusulan Rp29 miliar. Penandatanganan NPHD ini dilakukan pada Jum’at (10/11/2023) lalu.

Koordinasi ke Kapolres Binjai

Komisioner KPU Binjai periode 2023-2028, melakukan pertemuan tatap muka dengan Kapolres Binjai, AKBP Rio Alexander Panelewen. Ketua KPU Binjai, Anton Indratno mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi AKBP Rio Alexander Panelewen karena telah menerima kunjungan mereka dalam rangka audiensi.

KPU Binjai, kata dia, berharap agar aparat kepolisian memberi dukungan sekaligus bekerja sama dalam pengamanan demi berjalannya pelaksanaan pemilihan umum dengan aman, tertib dan lancar.

Menanggapi hal ini, Kapolres Binjai, AKBP Rio Alexander Panelewen menegaskan, pihaknya mematuhi instruksi Kapolri yakni, menjaga netralitas dengan tidak memihak terhadap salah satu partai politik maupun golongan tertentu. “Dalam kegiatan pengamanan Pemilu tahun 2024, Polres Binjai siap bekerja sama dan mendukung KPU Kota Binjai dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif,” pungkasnya. (ted/ila)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/